logo12

Pelayanan Publik Belum Menyentuh Kebutuhan Perempuan

on . Posted in Perwakilan Bengkulu

KOTA BENGKULU, bengkulunews.co.id – Kepala Ombdsman RI Bengkulu, Herdi Puryanto menyebut bahwa standar pelayanan publik selama ini masih belum menyentuh kebutuhan perempuan. Maka dari itu, ia meminta agar perempuan juga turut berperan, agar hak-hak perempuan dalam memperoleh pelayanan dapat dilakukan dengan baik. Perempuan juga dituntut untuk memahami UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

“Penguatan peran dan pemahaman kalangan aktivis perempuan menjadi sangat penting mengingat penyelenggaraan pelayanan publik belum baik bahkan cenderung diskriminatif terhadap perempuan,” terang Herdi saat menggelar pertemuan berkala dalam program partisipasi masyarakat khususnya perempuan, Selasa (17/10/2017).

 

ORI Bengkulu: Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pelayanan Publik

on . Posted in Perwakilan Bengkulu

BENGKULU, RR – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bengkulu Selasa (17/10) kembali menggelar pertemuan berkala dalam program partisipasi masyarakat. Pertemuan tersebut dikhususkan untuk segmen perempuan dari berbagai komunitas, antara lain Yayasan PUPA, KPI Wilayah Bengkulu dan WCC.

 

Kepala Perwakilan ORI Bengkulu, Herdi Puryanto, SE mengatakan, penyelenggaraan pelayanan publik masih belum ramah terhadap perempuan. Artinya perempuan masih mendapatkan diskriminasi, sehingga perlu dilakukan penguatan khusus agar perempuan memahami kelembagaan ORI dan hak-haknya atas pelayanan publik yang diatur dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

 

Ombudsman Bengkulu Ajak Komunitas Muda Peduli Pelayanan Publik

on . Posted in Perwakilan Bengkulu

BENGKULI, RR – Puluhan anak muda dari berbagai kalangan Sabtu malam (7/10) menyaksikan sosialisasi Ombudsman Perwakilan Provinsi Bengkulu yang digelar di Bencolen Mall. Dalam sosialisasi tersebut Ombudsman mengajak anak muda mengawasi pelayanan publik.

 

Kepala Ombudsman RI perwakilan Bengkulu, Herdy Puryanto dalam sambutannya mengatakan bahwa kali ini Ombudsman mengambil tema generasi muda bersuara mengawasi pelayanan publik. Tema tersebut supaya semua masyarakat dapat memahami bahwa pelayanan publik adalah hak masyarakat baik muda maupun tua yang harus didapat bagi pengguna pelayanan publik.

 

Ombudsman Bengkulu Ajak Pemuda Ikut Mengontrol Pelayanan Publik

on . Posted in Perwakilan Bengkulu

KOTA BENGKULU, bengkulunews.co.id – Kepala Ombudsman RI perwakilan Bengkulu, Herdy Puryanto menyebut, dalam memperkuat fungsi pengawasan Ombudsman, segmen pemuda sangat penting. Menurutnya sosok pemuda khususnya mahasiswa mempunyai potensi menjadi pengontrol pelayanan publik.

 

“Mereka masih netral, masih bisa dicetak untuk menjadi apa saja, menjadi pengontrol pelayanan atau malah jadi oknum yang melanggar. Namun harapan kami, mereka menjadi pengontrol dan pengawas,” kata Herdy dalam Sosialisasi Ombudsman dengan tema Generasi Pemuda Dalam Mengawasi Pelayanan Publik, Sabtu (7/10/2017) malam.

 

Gugur Akibat Peraturan Baru, 6 Pendaftar CPNS Kemenkumham Mengadu ke ORI DIY

on . Posted in Perwakilan Bengkulu

Jetis (jogja.sorot.co)--Enam orang pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengadu ke kantor Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY, Jumat (6/10/2017). Mereka mengadu adanya regulasi yang dirasa merugikan peserta tes CPNS.
Seorang pendaftar yang mengadu, Eko Prasetyo saat ditemui di kantor ORI DIY menjelaskan, persoalan berawal ketika dia dan lima orang rekannya sesama pendaftar untuk formasi pegawai sipir di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY membaca hasil tes yang menyebutkan mereka lolos nilai ambang batas atau passing grade pada akhir September 2017. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 20 dan 28 Tahun 2017, pendaftar yang lolos passing grade bisa mengikuti tahapan selanjutnya berupa tes kesamaptaan.

"Karena formasi hanya dibutuhkan 160 orang sipir, kami yang lolos passing grade tapi tak masuk kuota tiga kali lipat memang tidak bisa langsung ikut tes kesamaptaan di DIY. Tapi sesuai Permenpan 20 dan 28, kami bisa pindah wilayah pendaftaran di Kanwil Kemenkumham daerah lain," kata Eko.