logo12

Biaya Melahirkan di Puskesmas Naik Dua Kali Lipat, Ombudsman Minta Ada Pengecualian

on . Posted in Perwakilan Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM--Kenaikan biaya persalinan di Puskesmas di wilayah Pangkalpinang dari 300 ribu rupiah menjadi 750 ribu rupiah dikeluhkan masyarakat.

Menyikapi adanya keluhan masyarakat itu Ombudsman RI Perwakilan Babel mengharapkan adanya pengecualian terutama bagi bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu dan tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan.

"Sebaiknya untuk hal tersebut harus ada pengecualiannya untuk biaya persalinan yang ditetapkan sesuai standar yang ada," ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Babel Jumli Jamaluddin, Jumat (17/3/2017).

Ia mengakui biaya persalinan sebesar Rp.750 ribu tersebut sudah di tetapkan sesuai berdasarkan standar yang ada di Permenkes 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan serta perubahan dengan Permenkes 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenkes 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Namun tidak semuanya masyarakat mampu untuk melakukan pembayaran sesuai biaya yang ditetapkan itu, apalagi yang tergolong pekerjaannya serabutan atau tidak menentu.

Untuk itu pihaknya memandang maka perlu adanya pengecualiannya, yaitu terutama khususnya bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu dan tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan.

"Prinsifnya, biaya persalinan di tingkat Puskesmas bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan tersebut harus digratiskan bagi masyarakat yang betul-betul kurang mampu atau tidak mampu dan tidak memiliki KIS atau BPJS maka harus digratiskan kepada masyarakat tersebut. Namun mereka tentunya harus betul-betul kurang mampu atau tidak mampu, bukan yang berpura-pura tidak mampu sehingga mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kades," jelas Jumli.

Sehubungan dengan hiaya persalinan tersebut, menurut Jumli Pemerintah Daerah harus memikirkan jalan keluar bagi masyarakat yang tidak mampu tersebut, misalnya bisa dilakukan dengan mengaktifkan program Jampersal (Jaminan Persalinan).

"Namun saya belum mendapatkan informasi apakah program tersebut masih ada atau tidak," ungkap Jumli.

Ombudsman RI Babel sendiri mendorong Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun Pemerintah Kabupaten di Bangka Belitung, untuk mengaktifkan program Jaminan Persalinan (Jampersal) tersebut khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu.

Sebagai dasar hukumnya tentunya dengan Peraturan Walikota (Perwako) untuk di Kota Pangkalpinang dan Peraturan Bupati (Perbub) untuk di Kabupaten).

Sedangkan untuk regulasinya sendiri sebetulnya berdasarkan Permenkes 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.

"Paling tidak, harus ada pengecualiannya atau harus ada solusinya dari Pemerintah Daerah bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya persalinan tersebut. Ombudsman RI Babel juga berharap kiranya hal tersebut perlu juga didorong oleh DPRD terkait melaui Komisi terkait. Jika perlu dibuatkan Perda sebagai solusi bagi masyarakat yang kurang mampu agar bisa bebas biaya persalinan," pungkasnya.(*)

(Sumber: http://bangka.tribunnews.com/2017/03/17/biaya-melahirkan-di-puskesmas-naik-hampir-dua-kali-lipat-ombudsman-minta-ada-pengecualian)

Tags: ombudsman bangka belitung pelayanan publik