Wabub Sanjaya Minta Maaf

on . Posted in Perwakilan Bali

TABANAN, NusaBali - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali datang ke Tabanan untuk membawa bukti pelanggaran kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah SMP dan SMA , Rabu (10/8). Saat ke Tabanan, Ombudsman gagal bertemu Ketua DPRD Tabanan I Ketut ’Boping’ Suryadi. Namun mereka sukses menemui ekskutif yakni Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya. Versi Ombudsman, Wabup Sanjaya minta maaf karena telah buat kuota PPDB di Tabanan berantakan akibat rekomendasi yang dikeluarkannya.

Sejatinya, Ombudsman ingin bertemu Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Namun Rabu kemarin, Bupati Eka Wiryastuti ada tugas ke Jakarta bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tabanan. “Kami akhirnya diterima pak Wakil Bupati. Beliau minta maaf atas kacaunya PPDB di Tabanan. Alasannya, keluarkan rekomendasi atas desakan masyarakat,” ungkap Ketua Ombudsman Bali, Umar Ibnu Alkatab. Saat ke Tabanan, Umar didampingi Ni Nyoman Sri Widhiyanti dab Ida Bagus Kade Oka Mahendra.

Sahabat Ombudsman Ikut Awasi UN 2016

on . Posted in Perwakilan Bali

KBRN, Denpasar: Ombudsman RI Perwakilan Bali mulai merancang sistem pengawasan Ujian Nasional tingkat SMA/SMK yang dilaksanakan 4 April 2016.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab Sabtu, (26/03/2016) mengatakan, meski pendekatan UN tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, ORI tetap melakukan pengawasan secara masif. Hal itu dilakukan berkaca pada saat UN tahun lalu masih dijumpai berbagai pelanggaran seperti bocornya kunci jawaban, dan penyimpangan POS UN yang dilakukan pihak sekolah.

Ombudsman Bali Buka Posko Pungli Sekolah "Nakal"

on . Posted in Perwakilan Bali

Senin, 3 Juni 2013 | 17:23 WIB

DENPASAR, KOMPAS.com — Memasuki masa penerimaan siswa baru tingkat SD hingga perguruan tinggi, Ombudsman RI perwakilan Bali membuka posko pengaduan untuk mengawasi sekolah-sekolah ”nakal” yang masih melakukan pungutan liar.

 

Jika menemukan sekolah yang masih melakukan praktik pungli, masyarakat bisa langsung melapor ke posko atau via telepon, SMS, ataupun e-mail ke Ombudsman Bali. ”Kita coba minimalisir. Selain membuka posko, monitoring secara langsung di sekolah-sekolah supaya yang kita khawatirkan tidak terjadi,” ujar Dhuha F Mubarok, Asisten Bidang Pengawasan Ombudsman RI Provinsi Bali, saat konferensi pers di kantornya, Senin (3/6/2013).

Disnakertrans Provinsi Bali Dilaporkan ke Ombudsman

on . Posted in Perwakilan Bali

Selasa, 9 April 2013 18:23 WIB

DENPASAR, Jaringnews.com - Karena dinilai kurang adil dalam melakukan mediasi terhadap calon TKI yang diduga ditipu perusahaan penyalur tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali diadukan ke Ombudsman wilayah Bali. Pelapor adalah puluhan calon TKI dan kuasan hukumnya dari LBH Bali.

“Kami datang ke sini mendampingi calon atau kandidat TKI yang merasa tertipu oleh PT. Reka Wahana Mulia. Hari ini dilakukan mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja, tapi yang diundang hanya sepuluh orang saja, padahal yang menjadi korban sebanyak 52 orang, yang tidk diundang tidak bleh ikut mediasi,” jelas Perwakilan LBH Bali, Made Sugianta, Denpasar,Selasa(9/4).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker