logo12

Ombudsman Minta Badan Pengawas MA Periksa PN Jakarta Pusat

on . Posted in Lain - lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan saran kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait adanya perlakuan yang berbeda atas permohonan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) II terpidana mati yang telah dieksekusi, Humprey Jefferson.

Permohonan PK II Humprey tidak diterima PN Jakarta Pusat dan diteruskan ke MA, padahal permohonan PK II dalam kasus lain, yaitu kasus Eugene dan Ali, diterima.

Temukan Pelanggaran Penerimaan Siswa Baru? Ini Caranya Pengaduannya

on . Posted in Lain - lain

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Ombudsman RI, Ahmad Su'adi mempersilakan bagi warga Riau untuk melaporkan kejanggalan yang terjadi selama berlangsungnya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Bumi Lancang Kuning yang kini tengah memanas.

‎Bukan itu saja, ia juga membuka selebar-lebarnya pintu Ombudsman, khususnya berada di Riau, jika menemukan perilaku menyimpang dilakukan pemerintah daerah ataupun lembaga struktural negara lainnya.

Ini Aturan yang Wajibkan Calon Penumpang Lepas Jam Tangan

on . Posted in Lain - lain

Jakarta - Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2010 tentang tata cara keamanan penumpang, personel pesawat udara, dan barang bawaan yang diangkut harus melalui dua security check point. Pertama, penumpang harus melakukan pemeriksaan sebelum melakukan check-in dan kedua sebelum melakukan boarding.

Dalam peraturan tersebut tertulis setiap penumpang, personel udara dan orang perorangan wajib melepas jaket, ikat pinggang, jam tangan, dan mengeluarkan semua barang yang mengandung unsur logam dan meletakkan ke dalam wadah (tray) yang disediakan dan diperiksa melalui mesin x-ray. Pengamat penerbangan Alvin Lie, mengatakan peraturan ini ada dalam surat edaran tertulis, setelah Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 127 Tahun 2015 terkait program keamanan Penerbangan Nasional.

"Ada dalam surat edaran berikutnya, sebetulnya kan itu cukup jelas. Jadi masalah jam yang secara tertulis ada, itu hanya penegasan, bahwa untuk melaksanakan itu semua dicopot termasuk jam tangan juga," kata Alvin saat dihubungi detikcom, Kamis (6/7/2017).

Infografis Foto: Dok.Istimewa


Peraturan yang dimaksud adalah SKEP/2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang, Personel Pesawat Udara, dan Barang Bawaan yang Diangkut dengan Pesawat Udara dan Orang Perseorangan.

Baca Juga: Kronologi Penumpang Tampar Petugas Avsec Bandara Manado

Alvin mengatakan ada beberapa fase penumpang melakukan pengecekan logam. Pertama saat masuk area check-in hanya mencopot jaket dan topi. Lalu kedua menjadi lebih ketat dimana semua benda logam harus dilepas.

"Bahkan ketika kita melalui metal detektor, apabila metal detektor itu masih bunyi akan kelihatan bagian mana yang ada logam. Bahkan bisa diminta sepatu pun di copot, kalau setelah sepatu dicpot, kemudian arloji dicopt semuanya masih bunyi itu akan dilakukan body check," jelas Alvin.

"Body check adalah ketika secara fisik badan kita akan diperiksa oleh petugas. Kalau proses raba badan ditemukan benda yang mencurigakan itu akan ditarik kembali ke ruang pemeriksaan tertutup, dimana kita akan diminta untuk mencopot pakaian kita. Jadi itu standarnya begitu dan berlaku untuk siapa saja," sambungnya.

Baca Juga: Ngamuk Diminta Copot Jam Tangan, Ibu Ini Tampar Petugas Bandara Manado

Menurutnya logam harus dilepas untuk memperlancar semua proses pemeriksaan dalam keselamatan dan keamanan dalam penerbangan. Tujuannya untuk menjamin pengguna jasa yang akan masuk ke dalam pesawat.

"Tujuannya adalah menjamin keselamatan dan keamaan pengguna jasa yang nantinya masuk ke dalam pesawat. Tempat parkir pesawat itu sisi udara kawasan operasi penerbangan, jadi kita harus melewati security cek berlapis," imbuhnya.

Infografis Foto: Dok. Istimewa

Tugas personel keamanan bandara juga diatur dalam peraturan SKEP/2765/XII/2010 pasal 23 ayat b, dimana petugas mengatur, memeriksa dan mengarahkan serta memastikan mantel, jaket, topi, ikat pinggang, ponsel, jam tangan, kunci dan barang-barang yang mengandung unsur logam diperiksa melalui x-ray.


Sumber: http://news.detik.com/msite/berita/d-3549654/ini-aturan-yang-wajibkan-calon-penumpang-lepas-jam-tangan

Kawal Penerimaan Siswa Baru, Ombudsman Lampung Bentuk Tim Monitoring PPDB

on . Posted in Lain - lain

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung ikut serta mengawal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Pengawalan tersebut dengan membentuk Tim Monitoring PPDB.

“Tim monitoring yang dibentuk tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban dari Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik,” kata Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf dalam surat elektronik yang diterima duajurai.co, kemarin.

Ombudsman: PPDB Offline Dikhawatirkan Memuluskan Praktik Jual Beli Kursi

on . Posted in Lain - lain

BANDUNG - Ombudsman Perwakilan Jawa Barat mengkhawatirkan terjadinya praktik siswa titipan dan jual beli kursi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA. Kekhawatiran itu muncul karena proses PPDB yang awalnya dilakukan secara online, diubah menjadi offline.

Kepala Ombudsman perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto mengatakan dengan mekanisme tersebut, kewenangan memutuskan kelulusan calon siswa untuk SMA ada di sekolahnya masingi-masing. "Karena sistemnya offline, kami khawatir ada praktik jual beli kursi atau penitipan siswa untuk PPDB jalur SMA. Itu bisa jadi masalah," katanya, Rabu (5/7/2017).

Menurut dia, PPDB offline akan menyulitkan penentuan standar persyaratan siswa. Namun bila dilakukan secara online, semua berkas dan kriteria calon siswa telah diukur menggunakan sistem dan bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.
PPDB secara offline, kata Haneda, adalah sebuah kemunduran, pascaalih kelola SMA/SMK oleh Pemprov Jabar. Padahal, proses PPDB SMA yang awalnya dipegang pemerintah kabupaten/kota telah cukup baik.

Namun demikian, Ombudsman tetap akan melakukan pemantauan ke sejumlah sekolah terkait PPDB 2017. "Nanti kami akan pastikan berapa rombel (rombongan belajar) di kelas. Kami akan cek ke sekolah-sekolah. Cocok tidak dengan jumlah yang diterima," ungkap dia.

Tahun lalu, pengecekan rombel pun cukup berhasil di terapkan di Kota Bandung. Buktinya, sejumlah kepala sekolah mendapatkan sanksi administrasi dan penurunan jabatan karena diduga menyalahgunakan wewenang.

Sumber: https://daerah.sindonews.com/read/1218057/21/ombudsman-ppdb-offline-dikhawatirkan-memuluskan-praktik-jual-beli-kursi-1499225466