logo12

MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK

on . Posted in Lain - lain

Abstrak

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satu persyaratan harus menempatkan masyarakat sebagai sentral sekaligus sebagai owner dalam pelayanan. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat (disingkat KATALIKPARKAT) sebagai salah satu metode peningkatan partisipasi masyarakat dengan keluhan (pengaduan) sebagai dasar perbaikan.

Oleh : Drs. Joeliono Widyaiswara pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan 6 (enam) strategi dalam meningkatkan pelayanan publik, meliputi : (1) Deregulasi dan Debirokratisasi di bidang pelayanan publik, (2) peningkatan profesionalisme pejabat di bidang pelayanan publik,                     (3) korporatisasi unit pelayanan publik, (4) pengembangan dan pemanfaatan   e-government bagi instansi pelayanan publik, (5) peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik dan (6) pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat.

KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA OMBUDSMAN RI DAN STAKEHOLDERS

on . Posted in Lain - lain

Saat ini Ombudsman Republik Indonesia sedang melakukan pengumpulan data untuk Monitoring dan evaluasi pelakasanaan kerja sama Ombudsman RI dan stakeholders. Pengumpulan data ini dilakukan menggunakan kuesioner terlampir. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kerja sama antara Ombudsman RI dengan stakeholders yang selama ini tertuang dalam bentuk Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, atau dalam nama lainnya. Monitoring dan evaluasi ini juga ditujukan untuk mengukur ruang lingkup atau bidang kerja sama yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan kerja sama di masa mendatang, dan sekaligus sebagai ruang evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari suatu kerja sama yang dilakukan.

Monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan identifikasi hambatan dan tantangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama, identifikasi instansi yang belum melaksanakan ruang lingkup yang tertuang dalam kerjasama, dan memberikan pijakan untuk langkah tindak lanjut bagi Ombudsman RI terutama terkait konsep penyusunan dan pelaksanaan kerja sama dengan stakeholders di masa mendatang.

Untuk itu, mohon kesediaan Ibu/Bapak  untuk mengisi kuesioner berikut ini dan menyampaikannya kembali kepada Ombudsman RI, selambatnya dalam 22 November 2017. Kami menjamin kerahasiaan data yang Ibu/Bapak  berikan dan hanya akan digunakan untuk tujuan dari Monitoring dan evaluasi ini.
Apabila kuesioner ini telah selesai diisi, mohon kesediaan Ibu/Bapak  untuk mengembalikan kepada Ombudsman RI dengan alamat sbb:

Ombudsman RI
u.p Bagian Organisasi dan Kerjasama
Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan
Telepon 021-52960894-95 Faks 021-52960907-08 email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.


Terima kasih atas kerja sama dari Ibu/Bapak

ORI DIY Terima 7 Laporan Kejanggalan Hasil Tes Seleksi CPNS Kemenkeu

on . Posted in Lain - lain

Harianjogja.com, JOGJA– Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan DIY menerima tujuh laporan terkait kejanggalan hasil dalam tes Seleksi Kompetensi Dasar Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kamis (2/11/2017).

Menurut Koordinator Tim Pengawasan Seleksi CPNS, ORI Perwakilan DIY Nugroho Andrianto, ORI DIY telah menampung tujuh pelapor terkait kejanggalan hasil tes CPNS Kemenkeu, Namun enam diantaranya baru melapor melalui aplikasi Whatsapp.