logo12

Articles Tagged ‘Ombudsman RI - ombudsman lampung,’

71 Tahun Merdeka, Warga Lampung Masih Dijajah

BANDAR LAMPUNG -- Menyambut Kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia, warga Lampung dalam kehidupan sehari-hari masih dibayang-bayangi dengan praktek maladministrasi.

Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Ahmad Saleh David Faranto, mengatakan hal ini cukup beralasan di mana pihaknya hingga semester I atau Januari hingga Juni 2016 ini telah menerima laporan yang layak ditindaklanjuti dan sudah diregistrasi sekitar 244 laporan, sisanya yang akan diregistrasi sekitar 642 laporan, sehingga jumlah keseluruhan sekitar 886 laporan.

Berantas Pungli, Ombudsman Dukung Sikap Gubernur Lampung

Sebatin.com, Bandar Lampung – Akhir-akhir ini pungutan liar (pungli) telah menjadi perhatian publik. Hal ini menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo, seperti saat melakukan sidak di Kementerian Perhubungan beberapa waktu yang lalu. Presiden telah berkomitmen untuk memproses secara hukum bagi mereka yang melakukan pungli.

Perhatian yang sama juga ditunjukan oleh Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo. Gubernur Ridho akan membentuk Tim untuk memberantas pungli di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Beredar Kartu BPJS Palsu, Ombudsman Lampung: Perlu Alat Screening Kartu di Semua Faskes

Duajurai.com, Bandar Lampung – Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Ahmad Saleh David Faranto mengingatkan pihak BPJS di Lampung agar mengantisipasi beredarnya kartu BPJS palsu. Saat ini, beredar kartu BPJS palsu di daerah Padalarang, Kota Cimahi, Bandung Barat, Jawa Barat.

Menurut David, antisipasi yang perlu dilakukan pihak BPJS menempatkan petugas untuk melayani masyarakat. Sehingga, jika ada pihak yang mencoba menggunakan kartu BPJS palsu dapat segera diketahui, dengan tetap mencermati atau melampirkan kartu kepesertaan mereka.

David Ombudsman: Bangun Persepsi Melayani Publik

Sebatin.com, Bandar Lampung – Rapat Koordinasi Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung dengan para Sekertaris Daerah Kabupaten/Kota se-Lampung mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Rapat yang dipimpin Sekdaprov Sutono tersebut menurut Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Ahmad Saleh David Faranto, S.H., M.H. merupakan langkah cepat membangun sinergi pembangunan, apalagi ada beberapa hal yang menjadi fokus pemprov, seperti infrastruktur, gerbang desa, tata ruang, tol, dan pelayanan publik. Namun David mengingatkan, bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, semestinya berbasis pelayanan.

Deklarasi “Tidak Lupa” dan Penandatanganan Fakta Integritas Siap Melayani dan Anti Korupsi

Sebatin.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan anti tindakan korupsi. Hal ini diwujudkan dalam Deklarasi “Tidak Lupa” dan penandatanganan Fakta Integritas Siap Melayani dan Anti Korupsi yang akan melibatkan semua pasangan calon Kepala Daerah dari lima Kabupaten/Kota yang akan mengikuti Pilkada serentak 2017.

Hal ini diungkapkan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis saat memimpin rapat koordinasi persiapan bersama Kepala Ombudsman Provinsi Lampung Nurrahman beserta jajarannya di ruang kerja Asisten Bidang Administrasi Umum, senin (14/11/2016).

Deklarasi Pelayanan Publik Serentak, Kepala Ombudsman Lampung Ingatkan Jajaran Kemenkumham Serius Komitmen

Bandar Lampung – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf mengingatkan jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Kanwil Lampung untuk serius berkomitmen dalam implementasi Maklumat Pelayanan Publik untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam Deklarasi Pelayanan Publik serentak Jajaran Kemenkumham dalam rangka Hari Dharma Karyahika 2016 hari ini, Kamis, 29/9/2016 di Kantor kementerian itu.

Dugaan Pelanggaran Pengisian Jabatan Kadis Dikbud, Ombudsman akan Panggil Sekda Pringsewu

TERASLAMPUNG.COM — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung akan memanggil Sekda Pringsewu dalam waktu dekat. Pemanggilan itu dilakukan untuk meminta keterangan secara mendalam terkait tindaklanjut pengaduan masyarakat mengenai pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Pringsewu yang dilaksanakan pada Desember 2016 lalu.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, mengatakan pihaknya sudah mengirim surat permintaan klarifikasi kepada Penjabat Bupati, dan sudah diberikan tanggapan.

Ekspos Kinerja 2016, Ombudsman Lampung: Peran Media Sangat Membantu

Bandar Lampung, duajurai.co – Ombudsman RI Perwakilan Lampung menggelar acara publikasi kinerja tahun 2016. Acara berlangsung di Kantor Ombudsman yang baru, Jalan Way Semangka Nomor 16A, Pahoman, Bandar Lampung Senin, 20/2/2017.

Dalam sambutannya, Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf memberikan apresiasi terhadap media. Apresiasi tersebut atas peran media dalam mengontrol pelayanan publik di Lampung.

Klarifikasi Jabatan Kadisdikbud, Ombudsman Panggil Sekkab Pringsewu

BANDAR LAMPUNG (Lampro): Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menjadwalkan pemanggilan Sekda Pringsewu. Pemanggilan tersebut untuk meminta keterangan pengaduan masyarakat mengenai pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Pringsewu, pada Desember 2016 lalu.

“Kami sudah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Penjabat Bupati. Dari salinan dokumen berupa SK Panitia yang dilampirkan diketahui Ketua Timnya adalah Sekda Pringsewu. Untuk itu, kami akan mendalami keterangan yang diberikan. Kami sedang persiapkan surat panggilan untuk Sekda Pringsewu, dalam waktu dekat akan kami layangkan,” Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf, Minggu (12/2/2017).

Ombudsman Bengkulu Awasi Pungli di Instansi Pelayan Publik

KBRN, Bengkulu : Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Propinsi Bengkulu saat ini terus melakukan pengawasan terhadap tindakan Pungutan Liar (Pungli), selain dengan turun langsung ke lapangan, juga bersifat menerima laporan secara langsung dari masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik, baik pada instansi di lingkup Pemerintah Daerah maupun vertikal dalam wilayah Propinsi Bengkulu.

Kepala Perwakilan ORI Propinsi Bengkulu Herdi Puryanto mengakui, tindakan Pungli itu merupakan suatu dimensi yang susah untuk dibuktikan. Apalagi dari 16 laporan Pungli yang diterima pihaknya hingga November ini, juga belum di dukung dengan adanya bukti otentik dari pelapor. Sehingga masalah yang terjadi adanya penundaan berlarut, dan tidak melayani.

Ombudsman Ingatkan Masyarakat, Deklarasi "Tidak Lupa"

Sebatin.com, Bandar Lampung – Deklarasi “Tidak Lupa” dan penandatanganan Pakta Integritas Siap Melayani dan Anti Korupsi bagi Calon Kepala Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung sudah berjalan 1 (satu) tahun.

Hal ini diingatkan oleh Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Ahmad Saleh David Faranto, S.H.,M.H. dalam sesi wawancara dengan Sebatin.com (10/11/2016).

Ombudsman Lampung Pertanyakan Legalitas Jembatan Timbang

Bandarlampung (ANTARA Lampung) - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung mempertanyakan legalitas atau dasar pengoperasian jembatan timbang di wilayah setempat.

"Hasil investigasi yang secara mandiri dilakukan oleh Ombudsman Lampung, ternyata empat objek atau jembatan timbang yang beroperasi menyalahi aturan Kementerian Perhubungan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Lampung Ahmad Saleh David Faranto terkait temuan atas dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, di Bandarlampung, Selasa (19/4).

Ombudsman Lampung Sudah Tuntaskan 791 Laporan pada 2016

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ombudsman perwakilan Lampung menggelar ekspos kinerja tahun 2016 di kantor Ombudsman Jalan Way Semangka, Pahoman Bandar Lampung, Senin (20/2/2017).

Ekpos ini dihadiri sejumlah media di Lampung.

Ombudsman Lampung: Pungli Dishub di Jembatan Timbang Capai Rp6,6 Miliar Setahun

Duajurai.com, Bandar Lampung – Ombudsman RI Perwakilan Lampung menuding Dinas Perhubungan (Dishub) setempat melakukan pungutan liar (pungli) di sejumlah jembatan timbang. Pungli itu dengan cara menerapkan sanksi denda atas pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang di ruas jalan nasional. Bahkan, uang yang terkumpul dari pungli lebih dari Rp5 miliar dalam setahun.

“Selama tahun 2015, telah diperoleh sekitar Rp6,6 miliar dari sanksi denda tersebut,” kata Ahmad Saleh David Faranto, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Ombudsman Lampung, saat konferensi pers di kantornya, Selasa, 19/4/2016.

Ombudsman Lampung: Silakan Warga Isi Formulir Pengawasan, Kami Siap Tindak Lanjuti!

Duajurai.com, Bandar Lampung – Ombudsman Republik Indonesia (RI) membuka ruang partisipasi pengawasan untuk publik. Menurut pelaksana tugas (Plt) Kepala Ombudsman RI perwakilan Lampung Ahmad Saleh David Faranto, selama ini peran masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik sangat rendah. Padahal peran masyarakat sebagai pengawas sangat dibutuhkan.

“Sangat sayang jika pengawasan tidak berjalan,” kata David saat konferensi pers yang digelar dalam rangka Dirgahayu Ombudsman RI ke-16 di kantor Ombudsman Perwakilan Lampung, Kamis sore, 10/3/2016.

Ombudsman Minta Pemkot Tak Gaduh Soal SMKN 9 Bandar Lampung

Duajurai.com, Bandar Lampung – Plt Kepala Ombudsman RI perwakilan Lampung Ahmad Saleh David Faranto meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk tidak gaduh dalam menyikapi polemik SMK Negeri 9 Bandar Lampung. David, sapaan akrabnya, menyayangkan atas tindakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Suhendar Zuber yang melakukan pengusiran terhadap siswa-siswi dan para guru sekolah kejuruan itu pada Senin lalu, 18/7/2016.

“Kami sangat menyayangan pengusiran itu. Seharusnya Pemerintah Kota Bandar Lampung menyadari awal pembentukan SMK tersebut. Salah satunya kepercayaan masyarakat, sehingga mereka mau menghibahkan tanahnya,” kata David kepada duajurai.com melalui pesan elektronik, Kamis siang, 21/7/2016.

Ombudsman RI Tinjau Kesiapan RSDUAM Menghadapi Mudik Lebaran

BANDAR LAMPUNG--Ombudsman RI meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moloek guna mengetahui sejauh mana kesiapan dalam menghadapi lonjakan pasien saat mobilisasi massa meningkat pada mudik Lebaran Idulfitri 1437 Hijriah.

Pimpinan Ombudsman RI, Adrianus Meliala, mengunjungi beberapa ruangan di rumah sakit didampingi Ombudsman Perwakilan Lampung, Ahmad Saleh Davit Faranto, Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo, Dirut Rumah Sakit Abdul Moloek, Heri Joko Subandrio.

Ombudsman RI: Ada 11 Kasus Mandek di Polda Lampung

BANDAR LAMPUNG -- Ombudsman Republik Indonesia menyebut ada 11 kasus mandek di Kepolisan Daerah Lampung. Salah satu kasus mandek yang menjadi perhatian pemerintahan pusat adakah kematian gajah yongki.

Komisoner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan kedatanganya ke Lampung untuk bersilaturahmi dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya, Ombudsman mendatangi Polda Lampung untuk mempertanyakan 11 kasus yang mandek berdasarka pengaduan masyarakat seluruh Lampung.

Ombudsman Soroti Pelayanan Zona Merah dan Kuning

Translampung.com-Dari hasil penilaian Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung tersebut masih banyak terdapat produk pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Hal ini terlihat masih adanya produk pelayanan yang masuk di zona merah dan kuning dirsen pantaranya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, dari 50 produk pelayanan yang dinilai 90 persen berada di zona hijau, 8 persen di zona kuning dan 2 persen di zona merah. Sementara Pemkot bandarlampung dari 49 produk pelayanan 94 zona hijau, 6 persen di zona kuning dan 0 persen di zona merah.