logo12

Articles Tagged ‘Ombudsman RI - pelayanan publik’

Biaya Melahirkan di Puskesmas Naik Dua Kali Lipat, Ombudsman Minta Ada Pengecualian

BANGKAPOS.COM--Kenaikan biaya persalinan di Puskesmas di wilayah Pangkalpinang dari 300 ribu rupiah menjadi 750 ribu rupiah dikeluhkan masyarakat.

Menyikapi adanya keluhan masyarakat itu Ombudsman RI Perwakilan Babel mengharapkan adanya pengecualian terutama bagi bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu dan tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan.

"Sebaiknya untuk hal tersebut harus ada pengecualiannya untuk biaya persalinan yang ditetapkan sesuai standar yang ada," ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Babel Jumli Jamaluddin, Jumat (17/3/2017).

10 Sahabat Ombudsman Inhu Dipilih dari Mahasiswa STIA

TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Ombudsman perwakilan Riau merekrut sebanyak 10 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Indragiri untuk menjadi sahabat ombudsman perwakilan Riau di Inhu. Sepuluh orang tersebut dipilih berdasarkan kompetensi, kemampuan komunikasi.

"10 orang inilah nantinya yang akan membantu Ombudsman dalam rangka memperkenalkan kepada publik Inhu," ujar Dasuki, Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Riau, Kamis (13/10/2016).

10 Temuan Ombudsman pada Layanan Bus Transjakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menemukan masih banyak fasilitas yang kurang dari pelayanan transportasi massal Transjakarta. Temuan itu disampaikan Ombudsman kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di kantor Ombudsman, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Juli 2016.

Ada sepuluh temuan yang disampaikan Ombudsman kepada Djarot. Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih mencontohkan salah satu yang kurang dari pelayanan Transjakarta adalah tidak adanya toilet di setiap halte. Terutama halte sentral yang sering terdapat penumpukan penumpang. Temuan fasilitas lain di halte yang kurang layak, yakni tidak berfungsinya monitor rute bus dan kurangnya fasilitas khusus bagi warga penyandang disabilitas.

2 Hari Pelaksanaan UNBK SMK, Ini Hasil Pemantauan Ombudsman Jabar

Bandung - Ombudsman perwakilan Jawa Barat melakukan pemantauan ke sejumlah sekolah selama berlangsungnya ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMK. Berdasarkan hasil pemantauan, Ombudsman menilai masih ada pengawas yang kurang disiplin selama jalannya UNBK.

Selama dua hari pelaksanaan UNBK dari Senin (3/4) dan Selasa (4/4), Ombudsman melakukan pemantauan langsung di dua sekolah di Kota Cimahi, Jawa Barat yakni SMKN 1 Cimahi dan SMK Wiraswasta.

2 Kebijakan Pemerintah Bulukumba di Proses Ombudsman

Makassar, Gosulsel.com – Setelah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Daeng Raja, Bulukumba, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Subhan mengaku menemukan banyak indikasi yang melanggar aturan terkait pengangkatan anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Bulukumba.

Subhan mengatakan, dasar pemberhentian Dewan Pengawas RS sebelumnya harus dipertanyakan. “Mekanisem pemberhentian dewan pengawas sebelumnya itu apa dasarnya, itu sudah menyalahi aturan,” ujar Subhan, dikonfirmasi Gosulsel.com, Selasa (9/8/2016).

30 Asisten Ombudsman RI Ikuti Diklat Investigasi

Bogor - Sebanyak 30 orang Asisten Ombudsman RI mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) investigasi angkatan II tahun 2016 yang dilaksanakan di Pusdik Reskrim Mabes Polri, Megamendung Bogor, Jawa Barat, 18 September - 1 Oktober 2016. Pelaksanaan diklat ini merupakan kerjasama antara Ombudsman RI dengan Reskrim Mabes Polri yang merupakan rangkaian tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Kapolri nomor : 28/ORI-MOU/IX/2014 tentang Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat.

Pelaksanaan diklat resmi dibuka oleh Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih. Dalam sambutannya Alamsyah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kalemdiklat Polri khususnya Kapusdik Reskrim Polri yang telah bersedia menerima dan menyelenggarakan diklat bagi investigator Ombudsman RI.

32 Pangkalan Elpiji Nakal di Kota Palu Ditutup

SultengTerkini.Com, PALU– Sebanyak 32 pangkalan tabung gas elpiji di Kota Palu, Sulawesi Tengah terpaksa ditutup karena bertindak nakal memanfaatkan kelangkaan elpiji 3 kilogram dengan menaikkan harga di atas eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah setempat.

“Ada 32 pangkalan yang kita tutup,” kata Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Palu, Tamin Tombolotutu dalam diskusi koordinasi penyelesaian laporan masyarakat yang digelar oleh Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah di Kafe Careto, Jalan Pemuda, Sabtu (18/3/2017).

Ada Pungutan Liar Pada Perekaman E-KTP

Jayapura, Jubi – meski pemerintah sudah menggratiskan perekaman e-KTP, tapi masih ada oknum yang memanfaatkannya dengan melakukan praktik pungutan liar sebesar Rp50 ribu per e-KTP dengan dalih biaya administrasi.

Kepala perwakilan Ombusdman Republik Indonesia (ORI) Papua, Sabar Olif Iwanggin mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari warga masyarakat di Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura.

Adrianus Meliala : Perpres Ganti Rugi Bukan Soal Uang

Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia bersama dengan Kementerian PAN-RB tengah merancang Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Rancangan ini disampaikan dalam rapat bersama di Kementerian PAN-RB pada hari Selasa, 20 September 2016.

Turut hadir dalam pembahasan ini adalah perwakilan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretariat Kabinet. Pokok-pokok bahasan rancangan Peraturan Presiden tersebut adalah kriteria pemberian ganti rugi, tanggung jawab penyelenggara layanan, mekanisme pengajuan, pengajuan keberatan, serta pembinaan dan pengawasan. Penyelenggara layanan harus memenuhi 14 komponen standar pelayanan minimal sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Peran Ombudsman RI adalah menyelenggarakan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus untuk penyelesaian ganti rugi.

Aduh, Pelayanan Publik Balikpapan Masih Rendah

KLIKBALIKPAPAN.CO - Standar pelayanan kota Balikpapan disebutkan oleh Ombudsman RI Kaltim masih masuk dalam zona kuning. Itu artinya pelayanan publik yang ada di Balikpapan masih terbilang lemah dan banyak kekurangan. Hal ini juga berdasarkan tingkat laporan atau keluhan terhadap masyarakat yang masuk kepada Ombudsman. Yakni Balikpapan menduduki posisi pertama dari jumlah laporan masyarakat yang masuk sebanyak 52 laporan setelah Samarinda yang hanya 32 laporan kasus.

Kepala ORI Kaltim, Syarifah Rodiah mengaku bahwa Balikpapan masih banyak yang belum menerapkan sembilan komponen standarisasi kantor pelayanan. Yakni diantaranya adalah mekanisme atau SOP yang harus diperlihatkan kepada masyarakat yang terpasang dikantor-kantor pelayanan publik pemerintahan. Hal inilah yang masih banyak kantor pelayanan publik di Balikpapan belum menerapkan hal tersebut.

Akhir Januari Tak Selesai, Ombudsman Dukung Pergub APBA 2017

BANDA ACEH - Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Taqwaddin Husin menyayangkan atas keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 dari waktu yang telah ditetapkan secara bersama, namun dirinya meminta diberikan waktu kembali untuk proses penganunan sampai dengan akhir Januari 2017.

Jika akhir Januari, kata Taqwaddin, tidak dapat diselesaikan juga pengesahannya maka tidak menjadi persoalan lagi jika ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

Amzulian: Pelayanan Publik Baik, Korupsi Rendah

Jakarta - Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, menyebutkan beberapa syarat agar dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, yaitu pembangunan SDM yang memiliki kapasitas serta integritas dan memaksimalkan penggunaan teknologi. Hal ini disampaikan Amzulian di acara Pencanangan Zona Integritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jumat (17/6).

Apindo-Ombudsman Kupas Tuntas Layanan Publik yang Belum Maksimal

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Masih belum maksimalnya layanan publik di Kota Makassar, khususnya bidang perizinan menjadi perhatian serius Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel. Untuk membedah dan mencarikan solusi atas kendala yang kerap dialami para pengusaha di lapangan, maka Apindo menggandeng Ombudsman Perwakilan Sulsel untuk melaksanakan seminar layanan publik.

Seminar ini akan dilaksanakan di Grand Clarion Hotel Makassar, Jumat (10/3).

Atas Nama Komite Sekolah

Sejak 30 Desember 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Salah satu pertimbangan diterbitkannya peraturan ini dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan, merevitalisasi tugas komite sekolah atas dasar prinsip gotong-royong.

Saya menilai setidaknya ada dua tujuan lain yang hendak dicapai. Pertama, meluruskan eksistensi Komite Sekolah. Jangan sampai komite sekolah menjelma menjadi lembaga pemungut iuran kepada peserta didik sekalipun bersifat liar. Kedua, Permendikbud No 75 Tahun 2016 juga ingin mengajak semua komponen masyarakat untuk secara bergotongroyong terlibat dalam pembangunan pendidikan.

Awasi Pelayanan Publik, Pemerintah Gandeng Ombudsman RI

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan perlunya dibangun sinergi yang kuat antara Kementerian PANRB dengan Ombudsman RI (ORI) untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. “Salah satunya dalam merespon pengaduan yang ditujukan terhadap penyelenggara pelayanan publik,” ujar Yuddy dalam pertemuan dengan komisioner ORI di Kementerian PANRB, Rabu (1/6).

Awasi Persiapan UNBK, Ombudsman Blusukan ke Sekolah

Mamuju – Menindaklanjuti salah satu isi MoU Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Surat Edaran dari Ombudsman RI tentang pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2017, Ombudsman RI Perwakilan Sulbar melakukan pengawasan  persiapan pelaksanaan Ujian Nasional dan proses Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di enam kabupaten di Sulawesi Barat (22/3).

Ombudsman RI Perwakilan Sulbar mendatangi sejumlah sekolah dalam rangka pemantauan kondisi terkini sekolah menjelang Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang meliputi sarana dan prasarana yang disiapkan. Terutama peralatan komputer termasuk penyediaan koneksi jaringan internet untuk meminimalisir kendala yang bisa menghambat proses pelaksanaan UNBK.

Bangkitkan Perda Pelayanan Publik, DPRD Jatim Konsultasi dengan Ombudsman

JAKARTA-  DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Ombudsman RI terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah  DPRD Jatim, Ahmad Heri mengatakan pihaknya bermaksud menyesuaikan perkembangan hukum perundang-undangan terkait pelyaanan publik dengan menyusun Raperda Perubahan  Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik. ”Dalam Program Perda (Properda)  Provinsi Jawa Timur 2016, Perda Nomor 8 Tahun 2011 diusulkan kembali untuk dilakukan perubahan,” ujarnya dalam kunjungan ke Kantor Ombudsman RI, Senin (25/7).

Banyak Fasilitas Umum Belum Ramah Difabel, Sugeng Lapor Ombudsman

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Sejumlah warga penyandang difabel, mendatangi kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, di Jalan Erlangga nomor 4 Kota Semarang, Senin (7/11/2016).

Didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, mereka melaporkan tentang layanan publik yang belum ramah difabel.

Seorang difabel asal Salatiga, Sugeng Widodo, mengeluhkan sejumlah fasilitas umum, baik yang disediakan pemerintah maupun swasta, masih sulit diakses difabel. Ia mencontohkan, halte bus masih terlalu curam sehingga menyulitkannya ketika akan naik angkutan umum.

Banyak Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik KTP-el

“KTP-el merupakan hak bagi seluruh warga negara, karena kunci dari akses layanan publik ”

JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, menerbitkan Rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperbaiki pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el. Pemberian Rekomendasi ini merupakan tindaklanjut dari ditemukannya banyak penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik KTP-el di 34 Provinsi. Temuan ini merupakan hasil dari investigasi atas inisiatif sendiri dengan melakukan kunjungan, observasi, wawancara dan mistery shoping di layanan perekaman dan pencetakan KTP-el di 34 Provinsi.