logo12

Articles Tagged ‘Ombudsman RI - Ombudsman Republik Indonesia’

"Tax Amnesty" Rentan Penyimpangan, Ombudsman Panggil Ditjen Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyambangi Kantor Ombudsman RI di Kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Kedatangan itu sebagai tindak lanjut undangan dari Ombudsman terkait penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

10 Ribuan Aduan Warga ke Ombudsman di 2016, Terbanyak Soal Pemda

Jakarta - Ombudsman RI menerima 10.158 aduan selama tahun 2016. Terbanyak yang diadukan adalah mengenai pelayanan birokrasi di sejumlah pemerintah daerah (Pemda).

Dari data yang diterima dari Ombudsman RI periode 1 Januari 2016 - 8 Januari 2017, ada sekitar 10.158 laporan pengaduan yang diterima, 1.200 di antaranya adalah laporan tembusan dari instansi yang diadukan pelayanannya. Berikut data pengaduan warga yang diterima Ombudsman RI selama 2016:

 

Dari data tabel di atas, Ombudsman melakukan tabulasi pada 16 jenis instansi. Dari 16 instansi tersebut terlihat 5 instansi yang paling banyak diadukan adalah instansi Pemda sebanyak 4.117 aduan, disusul Kepolisian sebanyak 1.833 aduan, kemudian BUMN/BUMD sebanyak 715, diikuti Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 693 aduan dan Instansi Pemerintahan/Kementerian sebanyak 685.

"Perlu kami sampaikan bahwa jumlah laporan ke Ombudsman semakin meningkat. Kalau 2015, 6.854 (aduan), meningkat signifikan 2016 lebih dari 10.000, (termasuk) 1.200 tembusan. Yang ditindaklanjuti 45 persen dari 10 ribuan aduan," ujar Ketua Ombudsman Prof Amzulian Rifai di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017).

Amzulian sedikit merinci dari 10 ribuan laporan warga yang diterima itu, 386 di antaranya menjadi diterima melalui SMS dan layanan aplikasi pesan seperti WhatssApp, Line dan Telegram di nomor: 0821-37373737. 386 Aduan itu terdiri dari 140 penyampaian laporan, 146 permintaan informasi umum dan 100 permintaan konsultasi.

Sedangkan aduan call center 137 yang baru dibuka Ombudsman RI pada 8 Desember 2016 lalu, sudah menerima 76 penyampaian laporan, 51 konsultasi dan
297 permintaan informasi umum.

Sedangkan Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty menjelaskan yang dimaksud dengan laporan tembusan, adalah warga langsung mengadu kepada instansi yang diadukan, dengan ditembuskan ke Ombudsman.

"Saya melapor dipersulit soal perizinan, ngurus KTP susah. Jadi itukan Mendagri yang dilaporkan. Surat pengaduan contoh kepada yang terhormat Mendagri, di bawahnya ada surat tembusan kan, tembusan kepada Ombudsman. Jadi melaporkan ke instansi terkait dan ditembuskannya ke Ombudsman. Nanti jika tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait, baru kami tindak lanjuti," jelas Lely.

Sebelum Juli 2016, lanjutnya, pengaduan dengan tembusan dari instansi pada Ombudsman tidak direspons. Tapi sekarang, untuk peningkatan pelayanan akan direspons.

"Respons dengan mengucapkan terima kasih. Kami sarankan menunggu proses di instansi terkait. Itu sebenarnya surat tembusan bukan kewajiban Ombudsman merespons surat tembusan, tapi untuk pelayanan lebih baik sudah kami respons," papar Lely.

Lantas, apa saja hambatan Ombudsman RI sehingga baru bisa menindaklanjuti 45% dari total aduan warga?

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu memaparkan ada 3 hambatan utama tentang tindak lanjut laporan warga ini, yakni:

1. Pelapor ketika ingin melapor ada kebutuhan dokumen yang harus dilengkapi tapi kemudian lama sekali tidak dilengkapi sehingga proses tindak lanjutnya juga menjadi sulit dan lama.

2. Pihak yang terlapor terkadang tidak selalu segera memberikan klarifikasi, sehingga prosesnya juga menjadi lama. Ombudsman berharap bahwa institusi pemerintah kooperatif dalam menjawab dan memberikan klarifikasi agar prosesnya berjalan dengan lancar.

3. Tentang saran dan rekomendasi Ombudsman. Ada contoh kasus rekomendasi Ombudsman sampai sekarang tidak ditindaklanjuti.

"Jadi kadang kami meberikan rekomendasi kepada Kemendagri, lalu Kemendagri memberikan rekomendasi menyampaikan rekomendasi tersebut kepada kepala daerah misalnya. Nah, kepala daerah ini enggak atau tidak mau menjalankan rekomendasi tersebut. Jadi bukan rekomendasi Ombudsman yang tidak dijalankan tapi perintah dari Kemendagri juga tidak diindahkan," keluhnya.

Oleh karena itu, lanjut Ninik, Ombudsman berharap tentang percepatan pelaksanaan rekomendasi pembinaan Kemendagri bisa diluncurkan dalam rangka otonomi daerah.

"Saat ini masih berupa draf ya, bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan akan mendapat pembinaan Kemendagri dengan dinonaktifkan dari 3-6 bulan," tegas Ninik.
(nwk/try)

(Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3417121/10-ribuan-aduan-warga-ke-ombudsman-di-2016-terbanyak-soal-pemda)

10 Temuan Ombudsman pada Layanan Bus Transjakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menemukan masih banyak fasilitas yang kurang dari pelayanan transportasi massal Transjakarta. Temuan itu disampaikan Ombudsman kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di kantor Ombudsman, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Juli 2016.

Ada sepuluh temuan yang disampaikan Ombudsman kepada Djarot. Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih mencontohkan salah satu yang kurang dari pelayanan Transjakarta adalah tidak adanya toilet di setiap halte. Terutama halte sentral yang sering terdapat penumpukan penumpang. Temuan fasilitas lain di halte yang kurang layak, yakni tidak berfungsinya monitor rute bus dan kurangnya fasilitas khusus bagi warga penyandang disabilitas.

30 Asisten Ombudsman RI Ikuti Diklat Investigasi

Bogor - Sebanyak 30 orang Asisten Ombudsman RI mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) investigasi angkatan II tahun 2016 yang dilaksanakan di Pusdik Reskrim Mabes Polri, Megamendung Bogor, Jawa Barat, 18 September - 1 Oktober 2016. Pelaksanaan diklat ini merupakan kerjasama antara Ombudsman RI dengan Reskrim Mabes Polri yang merupakan rangkaian tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Kapolri nomor : 28/ORI-MOU/IX/2014 tentang Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat.

Pelaksanaan diklat resmi dibuka oleh Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih. Dalam sambutannya Alamsyah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kalemdiklat Polri khususnya Kapusdik Reskrim Polri yang telah bersedia menerima dan menyelenggarakan diklat bagi investigator Ombudsman RI.

Ada 174 Laporan Ketidakpuasan Publik, Ombudsman Sambangi Kejagung

 

Jakarta - Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Amzulian Rifai menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung). Kedatangan Amzulian untuk membahas 174 laporan ketidakpuasan publik terhadap kejaksaan.

"Ya Kejagung tahun 2015 kalau tidak salah ada 147 (laporan), ada macam-macam jenis laporan," kata Amzulian usai menemui Jaksa Agung di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016).

Adrianus Meliala : Perpres Ganti Rugi Bukan Soal Uang

Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia bersama dengan Kementerian PAN-RB tengah merancang Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Rancangan ini disampaikan dalam rapat bersama di Kementerian PAN-RB pada hari Selasa, 20 September 2016.

Turut hadir dalam pembahasan ini adalah perwakilan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretariat Kabinet. Pokok-pokok bahasan rancangan Peraturan Presiden tersebut adalah kriteria pemberian ganti rugi, tanggung jawab penyelenggara layanan, mekanisme pengajuan, pengajuan keberatan, serta pembinaan dan pengawasan. Penyelenggara layanan harus memenuhi 14 komponen standar pelayanan minimal sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Peran Ombudsman RI adalah menyelenggarakan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus untuk penyelesaian ganti rugi.

Adrianus Meliala: Ombudsman Harus Menghasilkan Pengetahuan

BOGOR- Tak hanya sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI diharapkan juga mampu sebagai lembaga penghasil pengetahuan (knowledge). Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala saat membuka Pelatihan Penyusunan Policy Brief di Bogor, Kamis (16/6).

Amzulian: Pelayanan Publik Baik, Korupsi Rendah

Jakarta - Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, menyebutkan beberapa syarat agar dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, yaitu pembangunan SDM yang memiliki kapasitas serta integritas dan memaksimalkan penggunaan teknologi. Hal ini disampaikan Amzulian di acara Pencanangan Zona Integritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jumat (17/6).

Anggota DPRD Barru Laporkan Bupati Barru yang Berstatus Tersangka

 

Jakarta – Anggota DPRD Barru, Sulawesi Selatan menyampaikan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) mengenai Bupati Barru yang berstatus terdakwa (27/6). Rombongan Anggota DPRD tersebut diterima oleh Anggota Ombudsman RI Laode Ida.

Wakil Ketua DPRD Barru, Rahman Hasan menyampaikan mengenai Bupati Barru yang masih aktif menjabat walaupun sudah berstatus terdakwa dalam kasus dugaan gratifikasi satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport untuk melancarkan pengurusan izin eksplorasi tanah liat dan eksplorasi batu gamping. “Seharusnya, sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 83, Kepala Daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan harus diberhentikan sementara. Kami berharap Ombudsman dapat menegakkan Undang-Undang,” ujar Rahman.

ANRI Sosialisasikan Instrumen Arsip Di Kantor Ombudsman RI

JAKARTA- Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan sosialisasi tentang instrumen Arsip di Ruang Ajudikasi Kantor Ombudsman RI Selasa (2/8). Sosialisasi ini bertujuan untuk terwujudnya penatausahaan arsip yang baik di Ombudsman RI.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty dalam sambutannya mengatakan arsip merupakan salah satu bagian penting dalam berorganisasi. “Kalau dari sisi Ombudsman, kinerja kita dinilai dari banyaknya laporan yang masuk. Sehingga manajemen arsip yang baik sangat dibutuhkan,” ujar Lely.

Atas Nama Komite Sekolah

Sejak 30 Desember 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Salah satu pertimbangan diterbitkannya peraturan ini dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan, merevitalisasi tugas komite sekolah atas dasar prinsip gotong-royong.

Saya menilai setidaknya ada dua tujuan lain yang hendak dicapai. Pertama, meluruskan eksistensi Komite Sekolah. Jangan sampai komite sekolah menjelma menjadi lembaga pemungut iuran kepada peserta didik sekalipun bersifat liar. Kedua, Permendikbud No 75 Tahun 2016 juga ingin mengajak semua komponen masyarakat untuk secara bergotongroyong terlibat dalam pembangunan pendidikan.

Audiensi ke Ombudsman, Kontras Beberkan Kejanggalan Penanganan Kasus Kebakaran Hutan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Muhammad Ananto Setiawan, menyerahkan data-data terkait dugaan malaadministrasi terkait sikap Polda Riau yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap tersangka pembakaran hutan.

KontraS, kata Setiawan, menemukan yang tidak biasa lantaran para tersangka tersebut ternyata telah meninggal dunia. Padahal, kata dia, rentang waktu antara penetapan tersangka dan SP3 berlangsung dalam waktu singkat.

Balai Karantina Pangkalpinang Dapat Penghargaan Zona Hijau Ombudsman Babel

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Ombudsman RI Perwakilan Babel Jumli Jamaluddin, Rabu (20/4) menyerahkan penghargaan Zona Hijau kepada Kantor Balai Karantina Kelas II Pangkalpinang.

Penyerahan penghargaan kepada Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang tadi siang disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Babel, Jumli Jamaluddin didampingi 2 asisten, Prana Susiko dan Mariani dan diterima langsung oleh Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Pangkalpinang, Drh. Yulianto Setiawan beserta staf dan jajarannya di Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II di Jalan Yos Sudarso Pangkalbalam, Pangkalpinang.

Bangkitkan Perda Pelayanan Publik, DPRD Jatim Konsultasi dengan Ombudsman

JAKARTA-  DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Ombudsman RI terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah  DPRD Jatim, Ahmad Heri mengatakan pihaknya bermaksud menyesuaikan perkembangan hukum perundang-undangan terkait pelyaanan publik dengan menyusun Raperda Perubahan  Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik. ”Dalam Program Perda (Properda)  Provinsi Jawa Timur 2016, Perda Nomor 8 Tahun 2011 diusulkan kembali untuk dilakukan perubahan,” ujarnya dalam kunjungan ke Kantor Ombudsman RI, Senin (25/7).

Banyak Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik KTP-el

“KTP-el merupakan hak bagi seluruh warga negara, karena kunci dari akses layanan publik ”

JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, menerbitkan Rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperbaiki pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el. Pemberian Rekomendasi ini merupakan tindaklanjut dari ditemukannya banyak penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik KTP-el di 34 Provinsi. Temuan ini merupakan hasil dari investigasi atas inisiatif sendiri dengan melakukan kunjungan, observasi, wawancara dan mistery shoping di layanan perekaman dan pencetakan KTP-el di 34 Provinsi.

Banyak Maladministrasi dalam Tata Kelola Aset Negara

Pendataan dan verifikasi aset di Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) tidak berfungsi optimal. Banyak kementerian, lembaga, dan BUMN tidak memberikan data akurat aset negara yang digunakan oleh mereka. Kondisi ini diperburuk dengan model verifikasi oleh DJKN yang tak berfungsi baik.

Sebagian aset hanya didaftarkan ke DJKN dan verifikasi ala kadarnya bahkan kemungkinan verifikasi fisik tak dilakukan. Akibatnya ada kekayaan negara yang beralih ke pihak ketiga tanpa manfaat yang jelas bagi negara.

Bereskan Pungli, ORI: Bersihkan Dulu Internal Sendiri

JAKARTA - Komisioner Ombudsman RI Laode Ida mengapresiasi upaya pemerintah bersih-bersih pungutan liar (pungli) dalam mekanisme pelayanan publik.

Upaya tersebut menurut mantan Senator di DPD RI, harus secara masif dilakukan termasuk di institusi penegak hukum. Itu pun tidak boleh setengah hati dan sekedar retorika.

"Intinya fokus dulu di institusi sendiri. Seperti polri dan kejaksaan. Kejaksaan apa kerjanya, paling mandul. Polri justru lebih progresif. Jadi di instansi masing-masing dulu diberesin," kata Laode dalam sebuah diskusi bertajuk "Pungli, Retorika dan Realita" di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (15/10).

Untuk jangka panjang, pihaknya mendorong gerakan pemberantasan pungli difokuskan ke daerah. Dalam posisi ini, ORI menurutnya akan tetap melakukan tugas pengawasan karena tindakan pungli merupakan mal administrasi.

Kenapa harus difokuskan ke daerah? Laode menyatakan dalam catatan ORI, para pelayan publik di daerah lebih susah diminta melakukan perbaikan pelayanannya.

"Pungli-pungli ini bukan sekedar indikasi lagi, tapi mal administrasi dan marak. Di daerah itu lebih kepala batu ketimbang pejabat di tingkat nasional," jelasnya.(fat/jpnn)

(Sumber: http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=474474)

Bupati Tangerang Berjanji Penuhi Seluruh Rekomendasi Ombudsman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menegaskan akan memenuhi seluruh rekomendasi yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia mengenai penataan Kampung Baru Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

"Sebagai pemerintah daerah tentunya kami akan mempersiapkan seluruh poin-poin rekomendasi dari Ombudsman RI. Dan secara reguler akan kita laporkan perkembangannya," ujarnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (28/7).

Data Polling Center: 74 % Pelapor Puas Terhadap Kinerja Ombudsman

JAKARTA- Sebanyak 74 persen dari 1000 pelapor yang menjadi responden survey menyatakan puas terhadap kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam menyelesaikan laporan. Responden menyatakan Ombudsman RI memenuhi aspek responsif dengan proses penyelesaian laporan masyarakat yang cepat.

Hal itu disampaikan CEO Polling Center Ika Jatmikasari kepada Pimpinan Ombudsman RI beserta 33 Kepala Perwakilan pada forum Rapat Kerja Nasional di Bandung belum lama ini.