logo12

Articles Tagged ‘Ombudsman RI - ombudsman riau’

10 Sahabat Ombudsman Inhu Dipilih dari Mahasiswa STIA

TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Ombudsman perwakilan Riau merekrut sebanyak 10 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Indragiri untuk menjadi sahabat ombudsman perwakilan Riau di Inhu. Sepuluh orang tersebut dipilih berdasarkan kompetensi, kemampuan komunikasi.

"10 orang inilah nantinya yang akan membantu Ombudsman dalam rangka memperkenalkan kepada publik Inhu," ujar Dasuki, Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Riau, Kamis (13/10/2016).

Bila Komisi Informasi Tak Segera Dilantik, Fitra Ancam Lapor ke Ombudsman

RIAUBOOK.COM - Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono dalam konferensi pers yang digelar bersama-sama dengan LBH Pekanbaru dan Riau Corruption Trial (RCT) di Pekanbaru, Jumat (21/4/2017) mengungkap akan melaporkan Gubernur Riau ke Ombudsman Perwakilan Riau karena dianggap melakukan tindakan maladministrasi karena tidak segera melantik Komisi Informasi (KI) yang sudah terpilih beberapa waktu sebelumnya.

"Ada dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemerintah, dan akan kami laporkan Gubernur Riau ke Ombudsman perwakilan Riau bila ini tidak segera dilantik," kata Triono.

Brigjenpol Zulkarnain Terima Kunjungan Team Ombudsman Di Ruang Kerjanya

Tribratanewsriau. Kapolda Riau Brigjenpol Zulkarnain menerima kunjungan Tim Ombudsman Provinsi Riau diruang kerjanya hari ini sekira pukul 10.00 wib (17/10/2016).

Kunjungan Ombusman Provinsi Riau ke Mako Polda Riau dimaksudkan untuk koordinasi pelayanan masyarakat yang berada di institusi Kepolisian di Provinsi Riau.

Turut hadir dalam acara pertemuan ini adalah Kapolda Riau, Irwasda Polda Riau, Dir Intelkam Polda Riau, Kabid kum Polda Riau, kabid propam Polda Riau. Sementara itu perwakilan Ombusman Provinsi Riau diantaranya Ahmad Fitri, Bambang Pratama dan Zsa Zsa Bangun Pratama.

Bukari Laporkan Polresta Pekanbaru ke Ombudsman Riau

Pekanbaru ( RiauGlobal )- Bukari melaporkan Polresta Pekanbaru ke Ombudsman RI Perwakilan Riau terkait perkara yang menimpanya yaitu dugaan mal administrasi penundaan berlarut dalam penanganan laporan polisi nomor STPL/959/VIII/2016/SPKT/POLRESTA.

Laporan Bukari diterima Asisten Ombudsman RI Provinsi Riau Zsazsa B.Pratama dengan nomor Reg : 0015/LM/1/2017/PKU.

Delapan Kepala Puskesmas Mengundurkan Diri, Ombudsman Jadwalkan Bertemu BKD dan Kadiskes Pekanbaru

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ombudsman RI Perwakilan Riau, Kamis (17/3/2016) melayangkan surat ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru untuk menindak lanjuti aduan yang disampaikan oleh delapan kepala Puskemas di Pekanbaru yang sudah mengundurkan diri dari jabatanya.

"Hari ini kita mengirimkan surat. Isinya untuk melakukan klarifikasi di BKD kota Pekanbaru kalau bisa kita jadwalkan besok (Jum'at tanggal 18 Maret),"kata Komisioner Ombudsman Riau Bambang Pratama kepada Tribun, Kamis (17/3/2016).

Dibentuk Sahabat Ombudsman Riau di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi

Riauterkini-BAGANSIAPIAPI-Ombudsman RI Perwakilan Riau lakukan Sosialisasi dan bentuk Sahabat Ombudsman Riau di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi, Jum’at (4/11/16). Usaha itu melakukan kerja sama dan koordinasi membangun jaringan kerja.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama mengatakan, Kabupaten Rokan Hilir merupakan titik terjauh dari ibu kota Provinsi Riau sehingga perlu dilakukan kerja sama dan koordinasi membangun jaringan, STAI Ar-Ridho dianggap salah satu kampus berbasis agama yang dipilih. “Tadi sudah dibentuk Sahabat Ombudsman,” katanya.

Dua Badan di Pemprov Riau Terima Penghargaan Ombudsman

PEKANBARU - Provinsi Riau menerima penghargaan pelayanan publik dari Ombudsman RI dengan predikat kepatuhan tinggi atau zona hijau dan berada diperingkat ke-6 dari 13 provinsi lainnya. Bahkan, dua badan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pun mendapatkan penghargaan atas standar pelayanan publik yang mereka lakukan.

Dua badan yang mendapatkan penghargaan itu, yakni BP2T (Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu) -kini menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu-, dan BPAD (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah) -kini menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah-.

Dua SKPD Dapat Rapat Merah dari Ombudsman, Ini Dia Penyebabnya

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru mendapat rapor merah dari Ombusman RI Perwakilan Riau.

Dua SKPD tersebut adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Rapor merah tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian ombusman selama tahun 2016 lalu.

"Dinas tata ruang dan dinas bina marga masih zona merah. Kami minta Pj walikota untuk bisa meningkatkan kepatuhan pelayanan, walikota punya kewenangan untuk mengintruksikan SKPD yang masuk dalam zona merah ini,"kata Ketua Ombudsman RI Perwaakilan Riau, Ahmad Fitri usai menggelar pertemuan dengan Pemko Pekanbaru, di Aula Lantai 3 Kantor Walikota Pekanbaru, Rabu (8/2/2017) kemarin.

Gubri Disarankan Kirim Surat Keberatan ke BKN

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Belum kunjung ditandatanganinya Surat Pernyataan Tanggungan Jawab Mutlak (SPTJM) pengangkatan honorer K2 di lingkungan Pemprov Riau, oleh Gubernur Riau (Gubri) masih terus menjadi kendala pengangkatan honorer K2 meskipun sudah lulus ujian. Gubri menginginkan agar SPTJM tersebut direvisi terlebih dahulu.

Keinginan Gubri tersebut, disampikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Ahmad Hijazi saat menghadiri pertemuan dengan Ombudsman Perwakilan Riau bersama pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru, di kantor Ombudsman Riau, Senin (30/1).

Gubri Tak Tahu Ombudsman Harus Masuk Dalam Tim Saber Pungli Daerah

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengaku tak mengetahui alasan mengapa Ombudsman RI Perwakilan Riau tak masuk dalam elemen Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Riau yang ia bentuk beberapa waktu lalu.

Sebagai kepala daerah yang memiliki kewenangan tertinggi serta yang bertanggung jawab atas eksistensi tim saber pungli Riau, Ia tak memahami mengapa lembaga pengaduan pelayanan publik sekelas Ombudsman tak masuk daftar.

Ingin Ke Zona Hijau, Ini Saran Ombudsman RI Perwakilan Riau Untuk Pemkab Inhil

INHIL, riaueditor.com - Pemkab Inhil menerima kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Riau dalam rangka hasil penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Turut hadir Asisten I Drs Afrizal, Asisten II Drs Rudiansyah, Kepala Dinas, Badan, Kabag dan Camat se Inhil, Kamis (09/03/2017).

Ombudsman RI Perwakilan Riau yang diwakili Dasuki (Bidang Pencegahan), Bambang Pratama (Bidang Penyelesaian Laporan) menyampaikan maksud kunjungan tersebut untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

KKI Riau Somasi Gubri Sekaligus Laporkan ke Ombudsman Perwakilan Riau

PEKANBARU (riaueksis.com) - Koalisi Keterbukaan Informasi Riau menyampaikan somasi sekaligus melaporkan Gubernur Riau (Gubri) ke Ombudsman Perwakilan Riau. Hal itu terkait tak kunjung dilantiknya Anggota Komisi Informasi Provinsi hingga lebih 3 bulan dsn dinilai melakukan tindakan maladministrasi.

Padahal, sejak 28 Desember 2016, masa jabatan Komisioner KI Riau periode 2012-2016 telah berakhir. Sejak itulah terjadi kekosongan jabatan Komisi Informasi Provinsi Riau, sedangkan Gubri hingga kini tak kunujung menetapkan dan melantik komisioner baru.

Komisi I DPRD Pekanbaru Rapat dengan Ombudsman Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi I DPRD Pekanbaru menggelar hearing (rapat dengar pendapat) dengan Ombudsman Riau, terkait pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pekanbaru, Selasa (7/2/2017). Hearing ini dipimpin Ketua Komisi I Hotman Sitompul, Wakil Ketua DPRD Jhon Romi Sinaga dan anggota Komisi I lainnya.

Sementara Ombudsman Riau langsung dihadiri Ketua Perwakilan Riau Ahmad Fikri beserta anggotanya. Hampir semua anggota dewan yang hadir, mempertanyakan tindaklanjut pelayanan di Kota Pekanbaru oleh ombudsman. Seperti yang disampaikan Tarmizi Ahmad. Selain pengaduan masyarakat, apakah ada pekerjaan bersifat inisiatif ombudsman. Sementara itu, Supriyanto juga melayangkan pertanyaan terkait sikap ombudsman terhadap pelayanan di bidang swasta dan Polantas di lapangan. Termasuk pelayanan di pelabuhan.

Konflik Agraria Tinggi, Pemprov Riau Diminta Bentuk Lembaga Mediasi

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ombudsman Perwakilan Riau mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk segera membentuk badan penyelesaian konflik agraria yang kerap terjadi di Riau antara korporasi dan masyarakat tempatan.

Imbauan ini menurut Ketua Ombudsman Perwakilan Riau, Ahmad Fitri merupakan salah satu bentuk pemenuhan komitmen pemerintah daerah untuk mengatur tata kelola agraria dan lingkungan seperti yang tertuang dalam rencana aksi pencegahan karhutla Pergub Nomor 5 Tahun 2015.

Kurangnya Pelayanan Publik, Dewan Minta Pemko Pekanbaru Lakukan Koreksi

PEKANBARU - Ombudsman RI perwakilan Riau mencatat ada 203 total pengaduan masyarakat yang masuk selama kurun waktu 2016. Dari total laporan tersebut, instansi pemerintah di Kota Pekanbaru yang paling mendominasi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Nofrizal MM mengatakan, secara pemerintahan Ombudsman sebagai suatu lembaga yang resmi menerima berbagai laporan dari masyarakat, tentunya pihaknya mengapresiasi kinerja Ombudsman tersebut.

Lokakarya SP4N, Ombudsman Riau Minta SKPD Bentuk Unit Pengaduan

PEKANBARU - Ombudsman RI perwakilan Provinsi Riau mengimbau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk membentuk unit pengaduan layanan publik.

"Penyelenggara pemerintahan berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang diberikan. Penyelenggara wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat mudah, terjangkau dan terukur kepada masyarakat. Semuanya sudah diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 25 Tahun 2009," ungkap Ketua Ombudsman RI Perwakilan Riau, Ahamd Fitri ketika ditemui GoRiau.com dalam acara Lokakarya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Pbulik Nasional (SP4N), Senin (25/4/2016) di Hotel Pangeran.

Melayani Partisipasi Publik (Catatan 17 Tahun Ombudsman Republik Indonesia)

Opini oleh Ahmad Fitri Kepala Perwa­kilan Ombudsman RI Provinsi Riau

RIAUPOS.CO - Dalam sebuah dialog publik di kantor Ombudsman RI Perwakilan Riau pada Januari 2017 lalu, penulis memaparkan tentang jumlah laporan masyarakat sepanjang 2016 yang disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Riau. Laporan yang disampaikan masyarakat terkait dengan adanya dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan peayanan publik.

Ombudsman : Pencegahan Itu Penting

Riau Book - Ombudsman Republik Indonesia mengatakan hampir 45 persen laporan yang diterimanya berasal dari institusi penegak hukum. Kemudian baru dari institusi pendidikan dan institusi pemerintahan.

Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty saat menghadiri seminar efektivitas pengelolaan pengaduan dan integrasi, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), di Gedung Daerah Provinsi Riau, Selasa (25/10/2016).

Ombudsman Kembangkan SP4N Cegah Pungli

PEKANBARU, Suluhriau- Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) yang dikembangkan Ombudsman RI bisa mencegah maraknya prakter pungutan liar (pungli).

Sebab sudah dilaksanakan di semua instansi atau lembaga pemerintah. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty saat seminar efektivitas pengelolaan pengaduan dan integritas SP4N di Pekanbaru yang dilaksanakan Ombusdman dan pemerintah Provinsi Riau diikuti pimpinan ombudsman di sejumlah di Indonesia.