logo12

Articles Tagged ‘Ombudsman RI - alvin lie’

Ombudsman Beberkan Pelanggaran UN 2016

KBRN, Jakarta: Pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2016, untuk tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU)/sederajat telah usai. UN 2016 berlangsung dari 4-6 April.

Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie mendapati pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan UN 2016 untuk tingkat SMU/sederajat. Selain beredar metode baru untuk mendapatkan contekan, juga terdapat persiapan yang kurang matang dari pihak penyelenggara atau pengawas UN.

Ombudsman Dukung Kemenhub Atur Taksi Online

Metrotvnews.com, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendukung langkah Kementerian Perhubungan mengatur taksi dalam jaringan (daring) dengan Peraturan Menteri No 32 Tahun 2016. Aturan tersebut dinilai mengakomodasi pengelola taksi daring maupun taksi konvensional.
 
"Justru harus diatur, kalau tidak jadi negara belantara lagi. (Kalau) semua jalan sendiri, jika ada kecelakaan, ada permasalahan, tidak jelas siapa penanggung jawabnya," kata Anggota ORI, Alvin Lie usai bertemu Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di kantor ORI, Jalan HR Rasuna Said, Karet, Jakarta Selatan, Senin 20 Maret 2017.

Ombudsman Minta Semua Instansi Diperiksa Agar Tak Ada Pungli

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia mengapresiasi kinerja Polri yang telah membongkar pungli perizinan kapal di Kemenhub. Namun menurut Komisioner Ombudsman Alvin Lie, OTT ini baru membongkar sebagian kecil saja dari praktik pungli di Kemenhub.

"Saya betul-betul apresiasi kepolisian, tapi ini baru baris pertama, belum halaman pertama. Masih banyak sekali pungli-pungli lainnya," kata Alvin dalam perbincangan dengan detikcom,Selasa (11/10/2016).

Pengurus APBMI Jateng Wadul ke Ombudsman Pusat

Semarang, 14/6 (BeritaJateng.net) – Setelah mengadu ke DPRD Kota Semarang kemudian silaturahmi ke Kantor Ombudsman Jateng, Pengurus Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jateng juga mengadukan nasibnya atas ulah monopoli usaha PT Pelindo III Semarang ke Ombudsman Pusat.

Keluhan itu disampaikan menyusul munculnya surat dari Dirhubla Kementerian Perhubungan RI tertanggal 31 Mei 2016 yang isinya justru seolah telah melegalkan aktivitas bongkar muat Pelindo III Semarang, padahal kasus ini sebelumnya telah ditangani Polda Jateng yang telah menetapkan tersangkanya GM Pelindo III Semarang TS.