Articles Tagged ‘Ombudsman RI - opini’

Atas Nama Komite Sekolah

Sejak 30 Desember 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Salah satu pertimbangan diterbitkannya peraturan ini dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan, merevitalisasi tugas komite sekolah atas dasar prinsip gotong-royong.

Saya menilai setidaknya ada dua tujuan lain yang hendak dicapai. Pertama, meluruskan eksistensi Komite Sekolah. Jangan sampai komite sekolah menjelma menjadi lembaga pemungut iuran kepada peserta didik sekalipun bersifat liar. Kedua, Permendikbud No 75 Tahun 2016 juga ingin mengajak semua komponen masyarakat untuk secara bergotongroyong terlibat dalam pembangunan pendidikan.

Jangan Melawan Partai

Jangan melawan partai politik, bahkan bagi kadernya sekalipun. Sebagian di antara kita pastilah tidak menyukai kalimat ini dengan berbagai alasan. Di antara alasan itu karena di era reformasi sekarang ini seharusnya partai lebih terbuka, lebih mau menerima kritik dan lebih membebaskan para kadernya untuk tampil reformis.

Memang sejak reformasi, tabiat reformis itu menjelma dalam berbagai rupa sungguhpun ada saja orang lain yang sewot dengan berbagai tampilan tersebut. Adalagi yang sulit memahami, bagaimana mungkin partai politik sebagai pengusung perubahan justru terkesan tidak siap berubah. Tidak siap dengan laju kencang kadernya sendiri.

Kepala Daerah Jangan Terdakwa

Prof Amzulian Rifai PhD

Ketua Ombudsman RI

 

SEBAGAIMANA juga publik terkait status terdakwa gubernur DKI yang tetap aktif, pendapat para anggota Ombudsman RI juga terbelah. Itu sebabnya tidak dikeluarkan pendapat atas nama lembaga setidaknya hingga pelaksanaan pilkada. Namun, setelahnya setiap anggota dapat mengemukakan pemikirannya secara terbuka.

Ombudsman mengundang menteri dalam negeri pada Kamis, 16 Februari 2016, sehari setelah hari pencoblosan untuk memberikan penjelasan terkait hal itu. Mendagri beserta Dirjen OTDA responsif, hadir langsung. Bagaimanapun polemik soal ini akhirnya gubernurlah sebagai eksekutornya.

Langgar Pelayanan Publik, ASN Bisa Diberhentikan

oleh

Irsan Hidayat, S.IP

Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif, (pembukaan penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik).

Melayani Partisipasi Publik (Catatan 17 Tahun Ombudsman Republik Indonesia)

Opini oleh Ahmad Fitri Kepala Perwa­kilan Ombudsman RI Provinsi Riau

RIAUPOS.CO - Dalam sebuah dialog publik di kantor Ombudsman RI Perwakilan Riau pada Januari 2017 lalu, penulis memaparkan tentang jumlah laporan masyarakat sepanjang 2016 yang disampaikan kepada Ombudsman RI Perwakilan Riau. Laporan yang disampaikan masyarakat terkait dengan adanya dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan peayanan publik.

Pelayanan Publik Berkaca pada ”Brexit”

*Opini dimuat di Koran Sindo

 

Meski tidak sama persis dengan peristiwa tragedi di Mina yang dialami Jamaah Haji Tahun 1990- an dan terakhir Tragedi Mina tahun 2015 yang lalu di Terowongan Mina, Arab Saudi, tragedi di sekitar wilayah pintu tol Brebes Timur (biasa disebut Brexit) menjadi peristiwa terburuk sepanjang pemerintahan negeri ini mengelola layanan perjalanan ”mudik” Lebaran yang menjadi tradisi ”baik” bagi umat muslim di Indonesia.

Belum hilang di ingatan kita, bagaimana pemerintah Indonesia dan negara-negara lain mengecam pemerintah Arab Saudi yang dianggap tidak siap menerima tamu Allah. Perjalanan mudik tahunan yang seharusnya dilakukan dengan gembira menyambut kemenangan dari berbagai godaan yang bisa menyebabkan tidak dilaksanakannya ibadah puasa, dilanjutkan dengan kemenangan lainnya dalam bentuk silaturahim dengan orang tua, sanak saudara, kerabat, menjadi ”siksaan” perjalanan.

Pungli Dalam Perspektif Maladministrasi

Oleh: Irsan Hidayat, S.Ip

Asisten Pratama Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu

Kedatangan Presiden Jokowi di gedung Kemenhub sebagai lokasi OTT pungutan liar Kepolisian terkait pelayanan publik pengurusan kapal dan buku pelaut, cukup menyita perhatian. Meski menuai pro kontra, namun “aksi” Presiden ini patut diapresiasi sebagai shock terapi bagi oknum ASN “nakal”.

Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi menekankan bahwa kedatangannya di lokasi OTT hanya ingin memastikan seluruh lembaga dan seluruh instansi yang berhubungan pelayanan kepada rakyat, menghentikan pungli. Presiden pun telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli, dipimpin Menkopolhukam.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker