logo12

Articles Tagged ‘Ombudsman RI - ombudsman kalimantan utara’

Diduga Walikota Tarakan Lakukan Pungli, Hari Ini Ombudsman Mulai Investigasi

Newstara.com TARAKAN - Kepala Perwakilan Kantor Ombudsman Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) baru saja memiliki kepengurusan organisasi struktural defininitif dan lembaga negara independent tersebut langsung membuat gebrakan dengan menindaklanjuti sejumlah laporan-laporan dari masyarakat. Salah satunya adalah persoalan adanya pungutan-pungutan di sejumlah sekolah kepada orang tua murid yang bersifat sukarela namun ditetapkan standart sumbangsih tersebut.

Kepala Ombudsman Kaltara, Ibramsyah Amiruddin mengatakan ada dugaan penyelewengan atau pungutan liar, bilamana melihat secara gambaran besarnya. Karena sebuah pungutan itu, harus ada kesepakatan antara orang tua murid dengan pihak pemungut serta aturan atau payung hukumnya.

Disenggol Pakai Cuitan, UPTD BPPRD Langsung Klarifikasi ke Ombudsman

INSTARA. CO- Dugaan pungutan liar di kantor Samsat yang kini berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)cabang Tenguyun mencuat.

Dugaan pungli tersebut berawal dari cuitan sebuah akun facebook bernama Kasriyani Ani yang berisi curhatan mengenai perbedaan biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan administrasi kendaraan.

Februari, Ombudsman Terima 10 Laporan Dugaan Maladministrasi di Pelayanan Publik

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Selama Februari ini, Ombudsman RI Perwakilan Kaltara telah menerima 10 laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang kesalahan administrasi atau maladministrasi di yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Ibramsyah Amirudin mengatakan, laporan yang diterima itu masih bersifat umum. Yang dilaporkan masyarakat adalah penyelenggara negara yakni pemerintah daerah. Selain itu juga ada kepolisian, perbankan, pelayanan BPJS, Badan Pertanahan dan sektor lainnya.

Kelistrikan, PDAM, dan Telkom, Siap-Siap Diadukan ke Ombudsman

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Tiga sektor yang membidangi Kelistrikan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Telkom harus bersiap-siap untuk diadukan ke Ombudsman RI perwakilan Kaltara-Kaltim.

Penegasan ini dijelaskan oleh Ombudsman RI Kepala Perwakilan Kaltim-Kaltara, Syarifah Rodiah bahwa potensi ketiganya diadukan kepihaknya dikarenakan sebagai pelayanan publik umum.

“Itu (Listrik, PDAM, Telkom, Red.) sebenarnya betul-betul parah sekali,” bebernya saat ditemui Radar Kaltara.

Ombudsman Bakal Cegah Kecurangan Dalam Pelelangan Proyek

TANJUNG SELOR – Proses pelelangan proyek untuk pengadaan barang dan jasa khususnya di lingkungan Pemprov Kaltara, kabarnya akan dilaksanakan Maret mendatang. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pelelangan tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Utara Ibramsyah mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan langsung dalam pelaksanaan pelelangan nantinya. Hal tersebut merupakan salah satu tugas Ombudsman dalam mencegah terjadinya pelanggaran mal administrasi atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan publik.

Ombudsman Janji Rahasiakan Identitas Pelapor

TANJUNG SELOR - Dalam rangka mencegah terjadinya maladministrasi dengan pemberian imbalan atau indikasi pungutan liar (Pungli), lembaga independen Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltara akan menjamin kerahasiaan identitas dari pelapor. Dengan begitu, diharapkan masyarakat turut aktif dalam melaporkan penyimpangan layanan publik yang terjadi di lapangan.

Asisten ORI Perwakilan Kaltara, Bagus Sasmita mengatakan jika masyarakat menemukan adanya indikasi pungli, maka dirinya mengharapkan masyarakat segera melaporkannya. Hal ini menurutnya adalah bentuk dukungan masyarakat kepada Ombudsman untuk melakukan fungsi pengawasan terkait pelayanan publik yang ada di Provinsi Kaltara.

Ombudsman Kaltara Buka Lowongan Kerja

TARAKAN - Ombudsman Republik Indonesia melakukan rekrutmen 208 asisten yang tersebar di 33 kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dan kantor pusat, termasuk calon asisten untuk ditempatkan di kantor Perwakilan Kalimantan Utara.

Dari 208 calon asisten tersebut, 155 calon asisten untuk ditempatkan di 33 kantor Perwakilan Ombudsman dan 53 calon asisten akan ditempatkan di kantor Ombudsman RI di pusat.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur dan Pelaksana Tugas Ombudsman Perwakilan Kalimantan Utara, Syarifah Rodiah mengatakan, dari total 155 calon asisten yang akan ditempatkan di 33 kantor perwakilan Ombudsman RI di seluruh Indonesia, ada empat calon asisten yang akan direkrut untuk menempati jabatan calon asisten di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kaltara.

Ombudsman Kaltara Puji Pelayanan BPJS Kesehatan Tarakan

TARAKAN, lensakaltara.com – Dibawah kepemimpinan Ibramsyah Amiruddin, perwakilan Ombudsman Kalimantan Utara, gencar melakukan kunjungan keinstansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, kali ini Ombudsman menyambangi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kamis (2/3/2017), guna melihat secara langsung pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS.

“Ini bukan inspeksi mendadak (Sidak) melainkan hanya silaturrahmi sifatnya, tapi dalam kunjungan ini, ombudsman ingin melihat secara langsung pelayanan serta kendala yang terjadi antara BPJS Kesehatan dan peserta,” kata Ibramsyah kepada lensakaltara.com

Ombudsman Kaltara: Pegawai Rumah Sakit Harusnya Seperti Resepsionis Hotel

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Ombudsman Kalimantan Utara mencoba mengklasifikasikan sejumlah instansi pelayanan publik ke dalam tiga zona, merah, hijau, dan biru.

Ibramsyah Amiruddin, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Utara mengemukakan, zona merah merupakan zona bagi instansi-instansi pelayanan publik yang disertai kegiatan pungutan seperti di Samsat, pelayanan perpajakan, serta pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Disdukcapil.

Ombudsman RI Kunjungi Kaltara

TANJUNG SELOR – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kaltara, Syarifah Rodiah beserta Asistennya mengunjungi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bulungan untuk melakukan audiensi.

Pertemuan yang digelar pada Kamis (13/10) di Kantor Bupati Bulungan berupa perkenalan dan sosialisasi penugasan di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).

Ombudsman Sambangi Kantor Gubernur, Ada Apa?

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Tiga tahun lebih berjalannya roda pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ombudsman Republik Indonesia (OKI) Perwakilan Kaltara tampak menyambangi Kantor Gubernur, kemarin (27/10).

Lembaga yang bertugas memantau pelayanan publik di Kaltara ini, bertandang ke Kantor Gubernur dan disambut langsung oleh Sekertaris Provinsi (Sekprov) H.Badrun. dalam pertemuan itu, ternyata dalam rangka penguatan jaringan pengawasan pelayanan publik di provinsi ke-34 ini.

Ombudsman Selidiki Pelayanan RSUD Tarakan

PROKAL.CO, TARAKAN – Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan yang banyak mendapat sorotan masyarakat, akhirnya sampai juga ke Ombudsman Kalimantan Utara (Kaltara).

“Kalau bicara kasus di Tarakan, kami sedang menindaklanjuti ada dua kasus sebenarnya di bidang kesehatan,” ujar Asisten Ombudsman Perwakilan Kaltara Mohammad Bagus Sasmita, Senin (29/11).

Meski belum mau blak-blakan kepada media, Bagus Sasmita sedikit membocorkan bahwa kasusnya terkait biaya pelayanan kesehatan di RSUD Tarakan. Pihaknya pun sudah ke lapangan untuk menyelidiki dan mengklarifikasi laporan ini kepada pihak terkait.

Ombudsman Tangani Tiga Aduan Masyarakat

TARAKAN - Sejak tiga bulan lalu, keberadaan Ombudsman yang merupakan lembaga negara pengawas pelayanan pubik di Kalimantan Utara, sudah ada beberapa aduan masyarakat yang ditangani. Dua diantaranya masalah pelayanan kesehatan, dan satu sengketa lahan.

Dikatakan Asisten Ombudsman Kaltara, Muhammad Bagus Sasmita, saat ini pihaknya sedang menindaklanjuti tiga kasus dan sudah dilakukan langkah klarifikasi di lapangan. Kasus ini menjadi inisiatif dari Ombudsman setelah melihat adanya keluhan dari masyarakat, meskipun demikian jenis kasusnya masih dirahasiakan karena masih dalam proses penyelesaian.

Ombusman Kaltara Temukan Pengawas dan Siswa Bawa HP Saat USBN dan UNBK

KBRN, Tarakan : Pelanggaran menjadi temuan tim Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara), dalam proses pemantauan USBN dan UNBK tingkat SMA sederajat.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Katara Ibramsyah Amirudin,SH,MH, menjelaskan dalam pengawasan Pelaksanaan USBN tingkat SMA berlangsung 20-23 Maret 2017 dan UNBK tingkat SMA sederajat 10-13 April 2017, tim Ombudsman RI Perwakilan Kaltara fokus sekolah-sekolah di Kota Tarakan, dilarena kondisi geografis yang lebih dekat dengan kantor perwakilan.

Pelayanan Publik Wajib Transparan! Ombudsman Tegaskan Ketentuan Layanan Harus Terpampang

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Sudah seharusnya pelayanan publik dilakukan dengan baik agar masyarakat dapat merasakan dampaknya. Salah satu komponen terpenting dalam bentuk pelayanan dengan mengedepankan transparansi.

Penegasan ini disampaikan Ombudsman RI Perwakilan Kaltim-Kaltara agar pemerintah daerah (Pemda) dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ombudsman RI Perwakilan Kaltim-Kaltara, Syarifah Rodiah mengatakan, untuk di lingkungan pemda terdapat sembilan komponen pelayanan dasar yang harus terpenuhi oleh unit pelayanan yang ada.

Perwakilan Ombudsman Kaltara Silahturahmi ke Pemkot

PROKAL.CO, TARAKAN-Wali Kota Tarakan Ir Sofian Raga M.Si pada Selasa (11/10) menerima kunjungan silahturahmi Kepala Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Syarifah Rodiah beserta jajarannya di Ruang Kerja Wali Kota pada pukul 11.00 Wita.

Selain silahturahmi, pertemuan kali ini dilakukan audiensi antara Pemerintah Kota Tarakan dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara. Salah satunya membahas mengenai perlunya dilakukan peningkatan pelayanan publik dan tingkat kepatuhan di Pemkot Tarakan untuk meningkatkan kepuasan publik.

Sarana Pelayanan SIM dan SKCK Perlu Ditambah

TARAKAN, lensakaltara.com – Memantau Jalannya aktivitas pelayanan publik, Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan kerja di seluruh Instansi yang ada di Tarakan. Jumat (03/03/2017) pagi, ORI Kaltara menyambangi Mako Polres Tarakan untuk melihat prosedur pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan SKCK.

Ibramsyah Amiruddin, Selaku Kepala Perwakilan ORI Kaltara menjelaskan, dalam kunjungan kerja di Polres Tarakan pihaknya melihat perlu adanya penambahan sarana. Sebab, kondisi yang ada saat ini dirasa tidak memungkinkan untuk menunjang kelancaran pelayanan publik.

Segera Investigasi Kasus Kematian Bayi

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR- Kasus kematian bayi diduga akibat buruknya pelayanan medis di Kecamatan Tanjung Palas Utara belum lama ini, sampai ke telinga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Kepala Perwakilan (Kaper) ORI Kaltimra Syarifah Rodiah mengaku, selaku institusi pengawasan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut.

“Kami investigasi ke lapangan,” ungkap Syarifah kepada Radar Kaltara (Radar Tarakan Group) melalui WhatsApp miliknya, Kamis (17/11).