logo12

Ombudsman RI Minta Klarifikasi Gubernur BI dan KemenPUPR, “SEPEKAN UANG ELEKTRONIK DI GERBANG TOL”

on . Posted in Siaran Pers

JAKARTA –  Ombudsman Republik Indonesia,  meminta klarifikasi kepada Gubernur BI dan KemenPUPR terkait penggunaan uang elektronik di gerbang tol.  Dipimpin oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty SP, ME, serta dihadiri Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih,  Deputi Gubernur BI, Sugeng dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Atmawijaya.
 
Endra menjelaskan Mata uang di Indonesia yaitu rupiah, wajib digunakan dalam transaksi baik secara tunai dan non-tunai dengan kebijakan  agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Namun diketemukan bahwa di daerah perbatasan masih beredar uang asing, BI bekerjasama dengan perbankan untuk investasi ATM dan Money Changer maka BI mendorong menggunakan uang elektronik.
 
Uang elektronik diamanatkan dalam UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 15 ayat 1 huruf c, dimana BI berwenang untuk menentukan alat pembayaran yang diatur dalam PBI, alat pembayaran berupa uang elektronik, kartu kredit dan kartu debit. Sugeng menambahkan bahwa uang elektronik bukan uang dalam arti menambah jenis uang namun hanya media atau instrument dalam menggunakan uang yang sebenarnya yaitu uang rupiah kertas dan rupiah logam, dan status hukumnya sama dengan kartu debit dan kartu kredit. Dimana Kartu debit adalah uang yang disimpan di bank, uang kredit adalah pinjaman, sementar uang elektronik adalah uang yang disetor. 
 
Agar pemakaian uang elektronik berjalan maksimal, persiapan-persiapan terus dilakukan oleh Bank Indonesia dengan melakukan beberapa pertemuan high level meeting dengan instansi terkait.
 
Endra menjelaskan sampai saat ini, penggunaan uang elektronik mencapai 89%. Road map PUPR, 2018 akan mengarah ke server based. Saat ini yang digunakan adalah chip based. KemenPUPR bekerjasama dengan BI dan perbankan untuk mewujudkan sistem non tunai selama ini. Terkait skema hybrid, dipertimbangkan untuk diberlakukan, tetapi tetap dihimbau untuk membeli uang elektronik. Keluhan masyarakat tentang uang non tunai sudah dicatat oleh BPJT, untuk itu perlu diadakan edukasi kepada masyarakat. Kehandalan system juga perlu diperbaiki. Terkait prinsip fairness, bahwa jalan tol bukan jalan utama, maka harus diantisipasi karena bisa menimbulkan chaos. Namun demikian, penggunaan uang elektronik dinilai bisa memangkas waktu transaksi dari 5 menjadi 3 detik. 
 
Terkait isu PHK, sebagian besar pegawai adalah dari Jasa Marga dan antisipasi terjadinya gejolak.
 
Pamungkasnya,  Alamsyah menegaskan perlu adanya aturan yang mendefinisikan semua istilah yang ada dalam transaksi dengan uang termasuk instrumen non tunai sehingga tidak ada kerancuan di masyarakat

Artikel Ombudsman