logo12

Ombudsman RI Temukan Indikasi Maladministrasi oleh Pejabat Kantor Staf Presiden

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers
Untuk diedarkan pada hari Rabu, 16 Maret 2016

Jakarta- Dalam pengembangan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, Ombudsman RI telah menemukan indikasi Maladministrasi yang dilakukan oleh oknum staf/pejabat di Kantor Staf Presiden (KSP).

Bentuk Maladministrasi yang dilakukan oknum tersebut adalah:

  1. Bertindak melampaui wewenang
  2. Menyalahgunakan wewenang/jabatan

Pada tanggal 27 Januari 2016, Sdr. EF Perwakilan dari PT XY datang ke Kantor Ombudsman RI untuk menyampaikan laporan dugaan maladministrasi oleh pejabat Badan Lingkungn Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini, terkait dengan belum diterbitkannya Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantaun Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang permohonannya diajukan oleh PT XY sejak bulan Juli 2013.

Pengurusan Izin Usaha untuk UKM

on . Posted in Siaran Pers

Minggu, 21 Desember 2014

 

Ombudsman Temukan Lima Penyimpangan di Bandung dan Surabaya

JAKARTA — Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, menemukan lima jenis penyimpangan pelayanan publik dalam pengurusan izin usaha untuk UKM sektor perdagangan, hotel dan restoran di dua kota: Bandung dan Surabaya. Lima praktik maladministrasi itu meliputi: penyimpangan prosedur, permintaan uang/imbalan, tidak kompeten, di luar kompetensi, dan bertindak tidak patut.

Ombudsman Sampaikan Tujuh Agenda Pembenahan Pendidikan di Indonesia

on . Posted in Siaran Pers

Rabu, 10 Desember 2014

 

JAKARTA – Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia, menyampaikan tujuh agenda pembenahan pendidikan di Indonesia, Rabu (10/12). Pembenahan tersebut meliputi aneka persoalan yang ada di tujuh area: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Ujian Nasional (UN), Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS), Komite Sekolah, Kekerasan di Sekolah, Sertifikasi Guru, dan Kurikulum 2013.

SP - Pungli di Posisi Satu Maladministrasi dalam PPDB 2014

on . Posted in Siaran Pers

Rabu, 08 Oktober 2014

Di Sulawesi Utara, 13 sekolah mengembalikan uang pungutan yang totalnya tidak kurang dari setengah miliar rupiah.

JAKARTA – Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2014 kembali tercoreng dengan penyimpangan pelayanan publik yang terjadi. Setidaknya, Ombudsman Republik Indonesia mendapati 242 temuan maladministrasi di 33 provinsi pada periode Juni – Agustus 2014. Dari angka itu, praktik kutip-mengutip uang secara tidak resmi atau biasa disebut pungutan liar (pungli) menjadi temuan nomor wahid.

SP - Ombudsman Dorong Kemendagri Beri Kepastian Layanan KTP-el

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia

Rabu, 08 Oktober 2014

JAKARTA -- Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia, mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera memberikan kepastian layanan pemerolehan KTP-el bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan pemantauan penyelenggaraan KTP-el di wilayah Jabodetabek pada 15-26 September 2014.

"Selain persoalan infrastruktur, ketidakpastian layanan seperti lamanya waktu pencetakan serta prosedur perbaikan data KTP-el masih menjadi persoalan serius yang menjadi temuan Ombudsman RI," jelas Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, Rabu (8/10).

Artikel Ombudsman