logo12

Ombudsman Cermati Potensi Maladministrasi pada Pengerahan Aparat dalam Aksi Penggusuran

on . Posted in Siaran Pers

“Potensi maladministrasi sedang didalami terutama dalam kaitannya dengan mekanisme pelibatan aparat dan kehadirannya yang malah terasa represif terhadap warga dengan wilayah tergusur”

JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, tengah mendalami potensi maladministrasi pada upaya pengerahan aparat dalam pelaksanaan penggusuran wilayah huni warga di beberapa lokasi di Indonesia. Salah satu indikasi yang cukup kentara yakni terkait mekanisme pelibatan aparat oleh pemerintah daerah dalam aksi penggusuran kediaman warga.

Salah satu pimpinan Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, menyoroti aneka pemberitaan terkait penggusuran oleh pemerintah daerah yang melibatkan bantuan aparat. Menurut Alamsyah, pengerahan personel TNI-Polri dalam laku penggusuran perlu dikritisi. Setidaknya dilihat dari peraturan hukum yang memayungi tugas dan fungsi aparat tersebut.

Praktik Percaloan Lembaga Peradilan Sangat Mengkhawatirkan

on . Posted in Siaran Pers

“Ombudsman RI membeberkan aneka masalah di lembaga peradilan. Paparan ini disampaikan untuk perbaikan tata kelola pelayanan publik yang baik di ruang lingkup kerja peradilan”

JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, menemukan sejumlah persoalan dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan adalah praktik percaloan pemenangan perkara di peradilan. Terbukti dalam investigasi Ombudsman RI, tenaga peradilan meminta uang jasa percaloan kepada para pencari keadilan hingga mencapai puluhan juta rupiah.

Temuan lembaga yang bernaung dalam UU 37/2008 ini diperoleh dari investigasi atas prakarsa sendiri dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan administrasi peradilan di Indonesia. Menurut UU Ombudsman RI, lembaga ini diembani tugas, antara lain: menerima, memeriksa dan menindaklanjuti laporan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik dan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi pelayanan publik.

Mahasiswa Universitas Halu Oleo Mengadu, Ombudsman RI Akan Meminta Klarifikasi Kemenristek Dikti

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS
Selasa, 19 April 2016

Mahasiswa Universitas Halu Oleo Mengadu,
Ombudsman RI Akan Meminta Klarifikasi Kemenristek Dikti

Jakarta- Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI akan meminta penjelasan kepada pihak Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi terkait legalitas dokumen pembentukan Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Halu Oleo melakukan aksi di halaman Kantor Ombudsman RI Jakarta pada Selasa (19/4). Mereka menuntut agar Ombudsman RI dapat menyelesaikan laporan mereka.

BPJS, Ombudsman: “Kenaikan Iuran Harus Sejalan dengan Peningkatan Layanan”

on . Posted in Siaran Pers

“Perpres 19/2016 yang mengesahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah diteken. Masyarakat berhak menuntut pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah”

JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya merestui kenaikan iuran peserta perorangan BPJS Kesehatan. Meski penambahan iuran tidak dikenakan kepada peserta kelas 3 (tetap Rp25.500 per orang per bulan), peserta BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 tetap terkena dampak kenaikan iuran.

Artikel Ombudsman