logo12

Temuan Ombudsman RI Dalam Proses Rehabilitasi Narkoba

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers

Selasa, 11 juli 2017

Jakarta – Penyalahgunaan Narkoba yang semakin meluas di Indonesia menjadikan Narkoba menjadi musuh bersama, peredaran narkotika tidak hanya di kota besar namun sampai kota kecil, bahkan telah masuk ke pelosok desa. Tindakan memenjarakan penyalahguna/pecandu tanpa mendapat layanan rehabilitasi medis dan sosial mengakibatkam penyalahguna/pecandu masih mengulangi perbuatannya karena penyakitnya belum pulih. Oleh karena itu Ombudsman RI melaksanakan kajian mengenai Penyelenggaran Pelayanan Publik Dalam Proses Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Melalui Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

 

Siaran Pers: Potret Malaadministrasi Penanganan Kasus KDRT, Ombudsman RI Beri Saran

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers - Ombudsman RI
Senin, 19 Juni 2017

“Potret Maladministrasi Penanganan Kasus KDRT, Ombudsman RI Beri Saran"

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No 1 Tahun 2010 sebagai dasar dalam penanganan kasus KDRT melalui Standar Pelayanan minimal (SPM), belum efektif. Diskriminasi pengadu, terabaikannya jaminan keselamatan bagi korban dan saksi korban, terbatasnya waktu dalam mengadukan kasus KDRT, hingga lemahnya koordinasi penyelesaian kasus KDRT pada lembaga terkait yaitu P2TP2A, unit PPA Kepolisian, Kemensos, KPPPA dan Peradilan Agama.

Siaran Pers: Polemik Rangkap Jabatan, Ombudsman RI Beri Solusi Kepada Pemerintah

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers
Jumat, 16 Juni 2017

Polemik Rangkap Jabatan, Ombudsman RI Beri Solusi Kepada Pemerintah

Pelarangan Pelaksana Pelayanan Publik rangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN jelas tertulis pada pasal 17 UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik namun tetap saja terdapat rangkap jabatan yang berakibat pada permasalahan rangkap penghasilan, lunturnya integritas, dan memunculkan pejabat yang tak kompeten.

Data temuan Ombudsman RI dari 541 jabatan komisaris di 141 BUMN, 222 di antaranya berpotensi diduduki oleh pejabat publik. Data tersebut belum termasuk BUMD. Temuan data Ombudsman masih perlu di verifikasi kebenarannya kepada instansi yang hari ini dihadirkan di kantor Ombudsman RI.

Siaran Pers: Ombudsman RI Beri Saran kepada 3 Menteri dan Kepala Daerah

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS - OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Jumat, 16 Juni 2017

Ada Maladministrasi dalam Penyelesaian Status Kelembagaan Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah, Ombudsman RI Beri Saran kepada 3 Menteri dan Kepala Daerah

“Sejak terdapat peraturan bahwa tenaga kesehatan minimal dari diploma tiga (D3) maka Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Pemerintah Daerah (PT-Kesda) didirikan untuk mengakomodir kebutuhan tenaga kesehatan dan tersebar di beberapa daerah. Sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 sudah terdapat sekitar 11 peraturan/kebijakan baik yang diterbitkan Pemerintah Pusat maupun Daerah namun payung hukum bagi PT-Kesda belum juga memihaknya. Permasalahan baru muncul pada saat terbit UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda yang mengatur pengelolaan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat pada kenyataannya justru pemerintah pusat belum siap menerima kewenangan dimaksud”

Siaran Pers: Sayembara Logo untuk Khalayak agar Lebih Kenal Ombudsman RI

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA


Rabu, 12 April 2017

Sayembara Logo untuk Khalayak agar Lebih Kenal Ombudsman RI

Sebanyak 4.504 desain logo masuk kantong surel panitia sayembara logo Ombudsman RI. Sebagian besar makna filosofis yang ditawarkan melekat erat pada tugas dan fungsi Ombudsman. Semakin masyarakat mengenal Ombudsman RI, masyarakat semakin tahu hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sayembara desain logo Ombudsman RI berhasil meluas di masyarakat Indonesia

JAKARTA – Sayembara Desain Logo Ombudsman Republik Indonesia resmi berakhir pada 28 Februari 2017, animo masyarakat dalam mengirimkan karya desainnya tak terbendung. Dengan jumlah penerimaan fantastis 4.504 desain logo, sayembara desain logo Ombudsman RI terbilang sukses di terima masyarakat Indonesia.

Artikel Ombudsman