logo12

Siaran Pers: Hasil Investigasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah

on . Posted in Siaran Pers

Mengapa bencana First Travel yang memakan korban puluhan ribu orang calon jemaah umrah terjadi? Sampai kapan bencana itu akan berakhir? Investigasi Ombudsman RI atas tatakelola Umrah melibatkan banyak pihak, dan jika tidak ada perubahan tatakelola secara baik maka bencana First Travel bukan yang terakhir. ORI menghadirkan Menteri Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementrian Hukum dan HAM serta Kabareskrim untuk mendiskusikan hasil temuan investigasi tersebut.

Pelayanan Ibadah Umrah merupakan bagian dari pelayanan publik dan hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang memberikan mandat kepada pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan Umrah. Namun tatakelola Umrah belum melindungi rakyat dan jemaah. Fenomena seperti gagalnya puluhan ribu calon jemaah First Travel dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lainnya adalah salah satu bentuk pengabaian pelayanan dalam penyelenggaraan Umrah dan merupakan maladministrasi.

Melihat permasalahan tersebut, Ombudsman RI berdasarkan kewenangannya sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan Umrah. Beberapa temuan dari investigasi sbb.:

  1. Pemeritah cq. Kementerian Agama tidak memiliki data base jemaah umrah atau dengan kata lain mereka tidak didata baik yang sudah maupun akan berangkat Umrah. Data hanya di PPIU dan mereka umumnya tidak bersedia memberikan data kepada pemerintah, sehingga menyulitkan dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Umrah oleh Kementerian Agama;
  2. Terdapat perbedaan data antara data jumlah PPIU yang terdapat di Kementerian Agama dan data yang terdapat di PTSP DKI. Dimana dari 387 PPIU yang berdomisili di DKI Jakarta terdaftar di Kementerian Agama RI, hanya 83 PPIU atau sekitar 21% yang sesuai dengan nama PPIU di PTSP DKI Jakarta (Data);
  3. Terdapat 304 PPIU yang terdaftar di Kementerian Agama namun tidak ada di Dinas Penananaman Modal PTSP DKI Jakarta. Disamping itu, terdapat 100 PPIU yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal PTSP DKI Jakarta namun tidak ada di Kementerian Agama RI;
  4. Dari keterangan 83 PPIU yang terdaftar di Kementerian Agama dan di PTSP, keseluruhannya telah tercantum di data Pajak. Namun, dari jumlah tersebut data yang berstatus KSWP (PER-43/PJ/2015) valid hanya terdapat 64 PPIU, dan terdapat 19 PPIU tercantum tidak valid (memiliki masalah dalam data Pajak seperti nomor NPWP tidak sama dengan nama perusahaan/ pimpinan perusahaan dan ditemukan tidak menyerahkan SPT selama 2 tahun);
  5. Berdasarkan penyesuain data dari 83 PPIU yang berada di DKI Jakarta dan terdaftar di Kementerian Agama RI ditemukan 36 PPIU atau sekitar 43% yang melampirkan IMB sebagai persyaratan menjadi Biro Perjalanan Wisata dan atau PPIU, 17 atau sekitar 21% PPIU yang tidak melampirkan IMB dan 30 PPIU atau sekitar 36% yang tidak terdaftar;
  6. Berdasarkan hasil koordinasi dengan PTSP DKI Jakarta dalam penyesuaian terhadap 83 PPIU yang terdaftar di Kementerian Agama RI dan PTSP DKI Jakarta ditemukan 39 PPIU atau sekitar 47% melampirkan NPWP sebagai persyaratan dalam pengurusan izin Biro Perjalanan Wisata/PPIU, terdapat 14 PPIU atau sekitar 17% yang tidak melampirkan NPWP dalam pengurusan izin dan 30 PPIU atau sekitar 36% yang tidak terdaftar;
  7. Ditemukan pola rekruitmen jemaah umrah yang berpotensi menimbulan permasalahan, yaitu banyak jemaah direkrut oleh Ustad atau tokoh masyarakat yang bekerjasama dengan PPIU, namun dalam proses penyelenggarannya pihak PPIU tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan Umrah, karena hanya memberikan fasilitas legalitas lembaga untuk memberngkatkan jemaah, atau istilahnya pinjam bendera.

(Ombudsman RI)

Artikel Ombudsman