logo12

Mencegah Berlarutnya Permasalahan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2017

on . Posted in Siaran Pers

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Siaran Pers – Ombudsman RI
Jumat, 15 September 2017

“Mencegah Berlarutnya Permasalahan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2017”

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 60 Kementerian/Lembaga serta 1 Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2017. Pengawasan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Hal tersebut dirasa perlu, untuk mencegah terjadinya maladministrasi dalam proses penerimaan CPNS tersebut.

Dalam mendukung penyelenggaran penerimaan CPNS yang objektif, akuntabel,  transparan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Ombudsman akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian terkait. Ombudsman perlu memastikan unit-unit pengawasan internal di setiap instansi pelaksana penerimaan CPNS bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada. Proses pengawasan dilakukan mulai dari tahap pendafataran, pelaksanaan tes/ujian hingga pengumuman hasil seleksi. Adapun permasalahan terkait penyelenggaraan CPNS yang menjadi perhatian dalam pengawasan Ombudsman RI yang sering dikeluhkan antara lain:

  1. Persyaratan administrasi yang merupakan instrumen utama dalam serangkaian proses pelaksanaan penyelenggaraan CPNS, namun peserta tetap mengeluhkan kesiapan penyelenggara dalam mengakomodir persyaratan administrasi yang diajukan sehingga tidak sedikit peserta seleksi CPNS merasa dirugikan.
  2. Penggunaan sistem online dalam proses seleksi CPNS yang tujuannya untuk memudahkan peserta seleksi CPNS, namun pada pelaksanannya banyak mengalami kendala karena server bermasalah sehingga dikeluhkan oleh peserta seleksi CPNS.
  3. Sosialisasi mengenai informasi terkini atau perubahan kebijakan dalam proses seleksi yang dirasa masih minim sehingga banyak peserta merasa tidak tersampaikan.
  4. Unit pengaduan internal yang belum maksimal dalam merespon setiap keluhan/aduan yang disampaikan. Selain itu, pihak penyelenggaraan penerimaan CPNS tidak memberikan penjelasan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan yang bisa diakses peserta seleksi CPNS untuk mengadukan keluhannya.
  5. Pelayanan terhadap peserta penyandang disabilitas, sehingga hak sebagai warga negara yang ingin mengabdi pada pemerintah dapat terlayani dengan baik.

Diharapkan para instansi penyelenggara seleksi CPNS gelombang kedua yang saat ini sedang dalam tahap pendaftaran, dapat mempersiapkan segala kebutuhan pelaksanaan ujian dengan sebaik mungkin. Perlu antisipasi sejak dini potensi masalah yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan ujian seperti pada saat tes gelombang pertama. Para pelamar CPNS dihimbau untuk menyampaikan segala pertanyaan dan  mengenai pelasanaan penerimaan CPNS melalui laman Helpdesk SSCN 2017 https://sscnhelpdesk.bkn.go.id/. Telah disediakan daftar bantuan, form aduan, dan kontak petugas apabila diperlukan. (Ombudsman RI)

 

Artikel Ombudsman