logo12

Siaran Pers: Ombudsman RI Adakan Diskusi Terkait Polemik Pembangunan Proyek Kota Baru Meikarta

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers

Selasa, 22 Agustus 2017

Ombudsman RI Adakan Diskusi Terkait Polemik Pembangunan Proyek Kota Baru Meikarta.

Jakarta - Proyek pembangunan Kota Baru Meikarta merupakan konsep kota modern dengan total investasi sebesar Rp 278 Triliyun. Proyek ini diproyeksikan menjadi kota modern yang infrastruktur terlengkap di Asia Tenggara, namun pada pembangunannya proyek ini menuai kontroversi.

Ombudsman RI mengadakan diskusi terbuka terkait polemik pembangunan proyek kota baru Meikarta Selasa (22/08/2017). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman RI) dan Adrianus Meliala (Anggota ombudsman RI) dengan peserta Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi,dan OJK yang datang setelah acara selesai yang kemudian menyampaikan masukan ke Ombudsman RI.

Menurut pihak Kementerian ATR/BPN RI, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Kota Baru Meikarta baru terdaftar sebesar 84,6 Hektare dari 164 Hektare yang diajukan oleh pihak Meikarta, selain itu pihak Meikarta juga belum melengkapi izin lainnya seperti Izin Mendirikan Banguan (IMB), dan AMDAL.

“Seharusnya pembangunan atau konstruksi dimulai jika perizinan telah selesai. Pada dasarnya Kementerian ART/BPN RI tidak mempermasalahkan pembangunan Kota Baru Meikarta, jika izin maupun syarat lainnya telah dipenuhi oleh pihak pengembang Meikarta” tukas Budi Situmorang Dirjen Penataan Ruang Kementerian ART/BPN RI di kantor Ombudsman RI.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Daryanto menyatakan, proses pembangunan Kota Baru Meikarta masih dalam pembentukan jalan dan taman, namun belum dilakukan pembanguann konstruksi bangunan. Kemudian belum semua HGB dari Proyek Kota Baru Meikarta atas nama PT Lippo, namun PT Lippo menyatakan bahwa semua lahan adalah milik Lippo. HGB atas subjek lainnya yang berada di lahan proyek Kota Baru Meikarta atas nama perusahaan lain yang merupakan bagian dari PT Lippo.

Dinas Penanaman Modal Provinsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa mereka sedang mengajukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 4 zonasi, Proyek Kota baru Meikarta kemungkinan termasuk kedalam zona 2 dan 3. DPMPTSP Jawa Barat juga meminta Kabupaten Bekasi untuk melengkapi RDTR tersebut untuk melihat bagaimana pemanfaatan tata ruang di Kabupaten Bekasi. Dinas Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat telah berkordinasi dengan pihak Meikarta dan telah meminta pihak Lippo Cikarang untuk menghentikan kegiatan di lapangan sementara serta meminta untuk menunda Grand launching.

Selanjutnya pihak Direktorat Pelayanan Konsumen OJK, Tongam Tobing menyatakan, dalam proyek pembangunan Kota Baru Meikarta hal yang perlu menjadi sorotan adalah peluncuran kredit yang nantinya akan digunakan oleh konsumen dan kredit konstruksi bagi pengembang. Namun, kredit konstruksi ini hanya dapat diberikan jika izin-izin pembangunan proyek sudah lengkapi. Dalam sektor perdagangan harus jelas barang yang akan diperdagangkan. Sedangkan, pengumpulan dana yang dilakukan oleh pihak Meikarta dalam bentuk transaksi nomor antrian tidak jelas barang yang dapat diperdagangkannya dan belum ada regulasi yang mengaturnya.

Ombudsman RI menyimpulkan dari diskusi tersebut bahwa proses pembangunan Kota Baru Meikarta harus melengkapi terlebih dahulu persyaratan dan perizinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bila Pihak Meikarta belum dapat melengkapi persyaratan dan perizinan tersebut, Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan Kota Baru Meikarta hingga pihak Meikarta melengkapi persyaratan dan perizinan yang dimaksud. (Ombudsman RI)

Tags: Ombudsman Republik Indonesia pelayanan publik meikarta

Artikel Ombudsman