logo12

Temuan Ombudsman RI Dalam Proses Rehabilitasi Narkoba

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers

Selasa, 11 juli 2017

Jakarta – Penyalahgunaan Narkoba yang semakin meluas di Indonesia menjadikan Narkoba menjadi musuh bersama, peredaran narkotika tidak hanya di kota besar namun sampai kota kecil, bahkan telah masuk ke pelosok desa. Tindakan memenjarakan penyalahguna/pecandu tanpa mendapat layanan rehabilitasi medis dan sosial mengakibatkam penyalahguna/pecandu masih mengulangi perbuatannya karena penyakitnya belum pulih. Oleh karena itu Ombudsman RI melaksanakan kajian mengenai Penyelenggaran Pelayanan Publik Dalam Proses Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Melalui Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

 

 

Ombudsman RI mencermati :

  1. Pelaksanaan program rehabilitasi oleh IPWL serta dukungan Pemerintah belum maksimal.

  2. Masih ada keraguan publik terhadap jaminan perlindungan hukum dan kerahasiaan rehabilitasi.

  3. Belum optimalnya sosialisasi program rehabilitasi serta tingkat pemahaman mengenai tata

cara pengajuan rehabilitasi

  1. Masih rendahnya aksesibilitas program rehabilitasi serta keterjangkauan informasi dan biaya

  2. Program paska rehabilitasi untuk mendukung kesuksesan program rehabilitasi narkotika.

  3. Belum adanya Integrasi data antar IPWL

Adrianus Meliala mengungkap bahwa masih adanya ketakutan bahwa wajib lapor akan berujung kepada proses hukum, termasuk kebocoran data kepada penegak hukum. Hal ini karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan.

Atas temuan tersebut, Ombudsman RI memberikan masukan terhadap Instansi terkait yakni BNN, Kemensos, Kemenkes agar dilakukan harmonisasi terhadap data IPWL perencanaan anggaran, pengawasan dan pemantauan bagi pelaksanaan rehabilitasi serta sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah terhadap arah kebijakan demikian pungkas Adrianus.

 

Artikel Ombudsman