logo12

Sedikitnya 17,5 juta penduduk ditelantarkan dalam Pelayanan KTP-el

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS
Senin, 10 Oktober 2016


Hasil Monitoring Ombudsman RI di 34 Provinsi
Penyelenggaraan Pelayanan Publik KTP-el Banyak Penyimpangan
Sedikitnya 17,5 juta penduduk ditelantarkan dalam Pelayanan KTP-el

JAKARTA – Sedikitnya 17,5 juta penduduk Indonesia sengaja ditelantarkan oleh pemerintah dalam pelayanan KTP-el atau KTP elektronik. Di awal Bulan Juli tahun 2016, Kemendagri mengumumkan bahwa masih ada 22 juta penduduk yang belum terlayani KTP-el, sedangkan Kemendagri pada tahun 2016 ini hanya menyediakan 4,5 juta blangko KTP-el. “Bahkan, sejak 1 Oktober tahun 2016 ini praktis blangko KTP-el sudah ludes di seluruh Indonesia,” ujar Ahmad Suaedy, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang membidangi Agama, Pendidikan, Dalam Negeri, Desa, Sosial dan Kebudayaan. Hal ini berdasarkan dari hasil kesimpulan monitoring dan kajian ORI dalam pelayanan publik KTP-el di 34 propinsi di seluruh Indonesia.

Menurut Ahmad Suaedy, meskipun Mendagri mengumumkan perpanjangan pelayanan KTP-el hingga pertengahan 2017 tetapi Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No : 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016 yang menyatakan bahwa pelayanan terakhir KTP-el hanya sampai 31 September 2016, belum diperbaharui. Akibatnya Disdukcapil Kota/Kab dan Kecamatan/Kelurahan yang melaksanakan perekaman dan pencetakan tidak berani memberikan pelayanan setelah bulan September. “Selama SE baru terkait perpanjangan masa perekaman sampai pertengahan tahun 2017 belum diterbitkan. Disdukcapil Kota/Kab dan Kecamatan/Kelurahan tidak berani kalau hanya pengumuman lisan,” ujar Suaedy.

Dari hasil monitoring dan kajian pelayanan publik KTP-el, ORI menemukan bahwa memang di tahun 2015 dan 2016 mengalami pelambatan minat masyarakat untuk mengurus KTP-el. Ini disebabkan karena kelambanan, kerumitan dan bahkan percaloan dalam pelayanan KTP-el. “Ada yang urus KTP sampai tahunan belum mendapatkan KTP-el dan harus mengantri tidak hanya sekali. Hingga kini masih marak percaloan yang mengharuskan setiap warga membayar Rp 200 hingga Rp 300. Karena itu, pemerintah harus segera mencari terobosan untuk menyelesaikan pelayanan KTP-el yang 17,5 juta tersebut” lanjut Suaedy

Sarana dan prasarana tidak memadai

Ketidakseriusan pemerintah dalam pelayanan percepatan penerbitan KTP-el juga terlihat dari tidak memadainya penyediaan sarana dan prasana. Ada beberapa kecamatan di kabupaten luar Jawa yang hingga kini belum melakukan pelayanan perekaman dan pencetakan karena terkendala oleh sarana dan prasara seperti koneksi internet yang tidak lancar, listrik yang sering mati dan kerusakan alat perekaman di kecamatan dan alat pencetakan di Disdukcapil.

“Mereka berusaha melakukannya secara manual dengan komputer dan hanya bisa sebulan sekali mengantar hasil perekaman ke disdukcapil kab/kota setempat. Kondisi ini membuat mereka pasrah dengan peralatan yang ada, akibatnya terjadi antrian panjang masyarakat dan ketidakpastian layanan dalam memperoleh KTP-el” lanjut Suaedy.

Hal lain adalah tidak tersedianya sarana prasarana khusus bagi kaum difabel dan kaum lansia untuk melakukan pendaftaran dan perekaman KTP-el, sementara pelayanan jemput bola KTP-el dilakukan hanya di jalan raya/tempat keramaian belum.

Tidak adanya petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang rinci dan jelas bagi penyelenggara di Disdukcapil Kota/Kab dan Kecamatan/Kelurahan makin memperbanyak maladministrasi dalam pelayanan KTP-el ini. Dengan ketiadaan juklak dan juknis, menimbulkan pelayanan “improvisasi” dan pelayanan hanya berdasarkan kebiasaan dalam hal sistem antrean

pendaftaran perekaman. “Ada kecamatan yang menerapkan kuota pemohon pendaftaran perekaman dalam sehari 50 orang tapi ada juga yang menerapkan antrean berdasarkan kuota pengambilan nomor yang juga dibatas waktunya hingga pukul 12.00 siang,” ujar Suaedy

Temuan lain adalah soal penerbitan blangko KTP-el dicetak kepada siapa saja yang datang hari itu dengan imbalan tertentu. Sementara warga yang sudah menunggu berhari-hari/berminggu-minggu bahkan bertahun-tahun tetapi karena tidak datang untuk mendapatkan blangko KTP-el nya ditunda pelayanannya. Dengan cara membayar uang puluhan bahkan ratusan ribu, warga bisa mendapatkan surat resi prioritas dalam pemerolehan KTP-el. Jadi, penerbitan KTP-el ini tidak berdasarkan mekanisme ‘first in, first out’ atau siapa yang rekam lebih dulu, mendapat KTP-el lebih dulu. “Kondisi ini tidak memberikan kejelasan dan kepastian layanan kepada masyarakat dan menyuburkan percaloan,” lanjutnya.

Selain itu pelayanan KTP-el bagi penganut agama minoritas, temuan ORI di wilayah Kabupaten Kuningan Jawa Barat warga penganut agama minoritas masih mengalami hambatan sejak tahun 2011 bahkan hingga saat ini belum ada penyelesaian dimana 3000 Jemaah Ahmadiyah di Kecamatan Manislor tidak memiliki KTP-el.

Temuan ORI yang lain adalah kisruh pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Suaedy menjelaskan, kisruh Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda atau tidak aktif ternyata tidak hanya terjadi pada satu tempat. Di banyak kecamatan atau provinsi ada temuan terkait hal ini. Kemendagri melalui Disdukcapil Kota/Kab tidak memberitahukan NIK yang tidak aktif atau ganda (duplikat) kepada warga pemohon sehingga warga pemohon tidak mengetahui status NIK-nya. Di Kota Tangerang saja, ada 389.400 NIK tidak aktif, warga pemohon baru menyadari NIK-nya tidak aktif setelah mendatangi dan menanyakan ke Disdukcapil Kota/Kab dan Kecamatan. Sementara dari Disdukcapil, Kecamatan dan Kelurahan tidak ada informasi kepada warga mengenai status NIK nya.

Sistem pengelolaan pengaduan juga masuk daftar masalah. Menurut Suaedy, Kemendagri seharusnya menyadari kerisauan dan kekhawatiran masyarakat yang ingin segera mendapatkan KTP-el agar bisa mengakses dan memperoleh pelayanan publik dari instansi/lembaga yang mensyaratkan KTP-el. Pada kondisi ini, Kemendagri memerlukan sistem pengelolaan pengaduan yang mampu merespon dengan cepat agar masyarakat bisa mendapatkan kejelasan dalam hal pengaduan terkait pemberian layanan KTP-el dan mendapatkan informasi yang memadai. Tetapi sistem pengelolaan pengaduan ini berlangsung parsial dan berbeda-beda di tiap Disdukcapil Kota/Kab dan kecamatan.

Potensi Kerawanan dalam Pemilukada Serentak

Terakhir, menurut Suaedy, pemerintah masih punya waktu untuk melakukan terobosan penyelesaian pelayanan KTP-el bagi 17,5 juta jiwa sebelum Pemilukada serentak bulan Februari tahun 2017. Karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota harus didasarkan pada data NIK KTP-el. Maka, belum selesainya persoalan NIK dalam KTP-el ini bisa berpotensi mengundang kerawanan. “Persoalan NIK ini selain menutup akses masyarakat ke layanan publik, seperti SIM, perbankan, BPJS, pendidikan dan pajak juga berpotensi pada kerawanan kisruh penyelenggaraan Pemilukada serentak nanti,” saran Suaedy. (ORI)

• Untuk keterangan lebih lanjut : Ahmad Suaedy (Pimpinan Ombudsman RI)-0811193248

Tags: Ombudsman Republik Indonesia pelayanan publik e-ktp

Artikel Ombudsman