Ombudsman RI : Kemendikbud tidak Punya Niat Perbaiki PPDB

on . Posted in Siaran Pers

Jumat, 2 September 2016

Jum’at, (02/09/2016). Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Lely Pelitasari Soebekty menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari Kemendikbud dalam paparan temuan maladministrasi dalam pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) nasional 2016 oleh Ombudsman RI. Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan 3 Kementerian yaitu Kemendagri, Kemenag dan Kemendikbud di kantor Ombudsman RI terkait hasil pemantauan nasional Ombudsman RI di 33 Provinsi, namun utusan dari Kemendikbud tidak hadir tanpa pemberitahuan.

Dalam kesempatan tersebut Ombudsman RI diwakili oleh Ahmad Suaedy, Ninik Rahayu, dan Adrianus Meliala memberikan evaluasi dan saran perbaikan nasional secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB. Menurut Ahmad Suaedy yang menjadi pengampu dalam kegiatan tersebut, dalam PPDB 2016 terjadi berbagai penyimpangan yang lebih canggih, dari rekayasa online hingga tekanan dari para pejabat daerah dan kalangan aktivis untuk memaksa panitia PPDB melanggar aturan. Pungutan liar juga masih marak dalam pelaksanaan PPDB kali ini.

Menurut Suaedy, berbagai maladministrasi tersebut hanya bisa diselesaikan dengan sinergi antar tiga instansi tersebut sehubungan dengan otonomi daerah. Kepala daerah memiliki peran penting dan kebijakan dalam pelaksanaan dan pencegahan maladministrasi PPDB tersebut. “Namun kuncinya tetap ada di Kemendibud. Jika Kemendikbud tidak peduli dengan maraknya maladministrasi, berupa penyimpangan, pungutan liar dan KKN, maka bisa dikatakan mereka tidak punya niat baik untuk memperbaiki PPDB berikutnya,” ujar Suaedy.

Bentuk maladministrasi yang Ombudsman temukan antara lain, berupa rekayasa PPDB Online. Yaitu, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota patut diduga telah merubah nilai PPDB Online dari beberapa siswa yang ingin melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA dengan cara bekerjasama dengan provider yang mendapatkan pekerjaan dari Dinas tersebut.

Di samping itu, siswa yang sudah masuk dalam PPDB Online hasil seleksi terakhir, seharusnya melakukan daftar ulang, namun ada beberapa siswa yang tidak melakukan daftar ulang karena diterima di sekolah lain. Namun namanya tidak dihapus tetapi digantikan oleh siswa lain secara tidak resmi dengan cara membayar atau atas pengaruh pejabat tertentu. Pengaruh dari desakan dan kedekatan membuat Kepala Sekolah/Pihak Dinas/Kepala Daerah tidak berani menolak siswa titipan seperti dari Anggota Legislatif, Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).


Untuk keterangan lebih lanjut :
Anggota Ombudsman RI
Ahmad Suaedy (0811193248)

Tags: Ombudsman Republik Indonesia pelayanan publik ppdb 2016

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.