Ombudsman Sarankan Presiden Tunda Revisi PP Telekomunikasi

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS

Kamis, 20 Oktober 2016

Pada tanggal 18 Oktober2016, Ombudsman RI telah telah menyampaikan saran kepada Presiden RI untuk menunda pengesahan rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya Ombudsman RI sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Ombudsman berwenang:
a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang- undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Sedikitnya 17,5 juta penduduk ditelantarkan dalam Pelayanan KTP-el

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS
Senin, 10 Oktober 2016


Hasil Monitoring Ombudsman RI di 34 Provinsi
Penyelenggaraan Pelayanan Publik KTP-el Banyak Penyimpangan
Sedikitnya 17,5 juta penduduk ditelantarkan dalam Pelayanan KTP-el

JAKARTA – Sedikitnya 17,5 juta penduduk Indonesia sengaja ditelantarkan oleh pemerintah dalam pelayanan KTP-el atau KTP elektronik. Di awal Bulan Juli tahun 2016, Kemendagri mengumumkan bahwa masih ada 22 juta penduduk yang belum terlayani KTP-el, sedangkan Kemendagri pada tahun 2016 ini hanya menyediakan 4,5 juta blangko KTP-el. “Bahkan, sejak 1 Oktober tahun 2016 ini praktis blangko KTP-el sudah ludes di seluruh Indonesia,” ujar Ahmad Suaedy, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang membidangi Agama, Pendidikan, Dalam Negeri, Desa, Sosial dan Kebudayaan. Hal ini berdasarkan dari hasil kesimpulan monitoring dan kajian ORI dalam pelayanan publik KTP-el di 34 propinsi di seluruh Indonesia.

Ombudsman RI : Kemendikbud tidak Punya Niat Perbaiki PPDB

on . Posted in Siaran Pers

Jumat, 2 September 2016

Jum’at, (02/09/2016). Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Lely Pelitasari Soebekty menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari Kemendikbud dalam paparan temuan maladministrasi dalam pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) nasional 2016 oleh Ombudsman RI. Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan 3 Kementerian yaitu Kemendagri, Kemenag dan Kemendikbud di kantor Ombudsman RI terkait hasil pemantauan nasional Ombudsman RI di 33 Provinsi, namun utusan dari Kemendikbud tidak hadir tanpa pemberitahuan.

Dalam kesempatan tersebut Ombudsman RI diwakili oleh Ahmad Suaedy, Ninik Rahayu, dan Adrianus Meliala memberikan evaluasi dan saran perbaikan nasional secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB. Menurut Ahmad Suaedy yang menjadi pengampu dalam kegiatan tersebut, dalam PPDB 2016 terjadi berbagai penyimpangan yang lebih canggih, dari rekayasa online hingga tekanan dari para pejabat daerah dan kalangan aktivis untuk memaksa panitia PPDB melanggar aturan. Pungutan liar juga masih marak dalam pelaksanaan PPDB kali ini.

Data Polling Center: 74 % Pelapor Puas Terhadap Kinerja Ombudsman

on . Posted in Siaran Pers

JAKARTA- Sebanyak 74 persen dari 1000 pelapor yang menjadi responden survey menyatakan puas terhadap kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam menyelesaikan laporan. Responden menyatakan Ombudsman RI memenuhi aspek responsif dengan proses penyelesaian laporan masyarakat yang cepat.

Hal itu disampaikan CEO Polling Center Ika Jatmikasari kepada Pimpinan Ombudsman RI beserta 33 Kepala Perwakilan pada forum Rapat Kerja Nasional di Bandung belum lama ini.

Sengkarut Pengelolaan Pelayanan Publik E-KTP (elektronik Kartu Tanda Penduduk)

on . Posted in Siaran Pers

Kamis, 1 September 2016

Kisruh pelayanan publik pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP seakan tidak pernah ada habisnya. Masyarakat dibuat resah atas ketidakpastian layanan untuk mendapatkan e-KTP.Akibat ketidakpastian layanan pemerolehan e-KTP ini banyak masyarakat tidak bisa mengakses dan mendapatkan pelayanan publik lain, seperti, BPJS, layanan pembuatan paspor, NPWP, layanan perbankan, layanan kepolisian, layanan kesehatan, layanan izin mendirikan bangunan, surat izin perkapalan, dan lain-lain.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.