logo12

Peringatan 5 Tahun Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikdan Penyerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2014

on . Posted in Siaran Pers

[Jakarta 18 Juli 2014] Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) menyerahkan Predikat kepatuhan standar pelayanan publik  kepada 33 Unit Pelayanan Publik (UPP) di Kementerian, 33 UPP Lembaga Pemerintah serta 405 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  tingkat Provinsi dan 416 SKPD tingkat Kota/Kabupaten.

Dalam acara ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto akan memberikan keynote speech. Selanjutnya dijadwalkan testimoni Perbaikan Pelayanan Publik Kementerian yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar memberikan testimoni perbaikan Pelayanan Publik Lembaga.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno testimoni terkait perbaikan pelayanan publik tingkat provinsi dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Walikota Bandung Ridwan Kamil memberikan testimoni perbaikan pelayanan publik tingkat Kabupaten/Kota.Predikat Kepatuhan diberikan setiap tahun pada tanggal 18 Juli sekaligus sebagai peringatan 5 tahun disahkannya UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian tersebut dilakukan oleh tim internal Ombudsman Republik Indonesia  dan diputuskan melalui sidang pleno. Penetapan penerima predikat kepatuhan dilakukan oleh Ketua Ombudsman.

Predikat Kepatuhan berlaku selama satu tahun, namun dapat dicabut apabila dalam waktu setahun berjalan penyelenggara layanan tidak lagi memenuhi kriteria pelayanan publik berkelanjutan.

Predikat Kepatuhan merupakan salah satu upaya Ombudsman Republik Indonesia mendorong tercapainya pelayanan publik berkualitas. Tujuan dari pemberian Predikat Kepatuhan ini adalah  agar penyedia layanan publik dapat menghilangkan perilaku maladministrasi serta agar penyelenggara pelayanan publik makin termotivasi mewujudkan pelayanan sesuai harapan masyarakat, yaitu layanan publik yang cepat, mudah, murah dan tepat waktu.

Peringatan 5 tahun Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Penyerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2014 akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juli di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta mulai jam 14.00 dan ditutup dengan buka puasa bersama. ***




Jaringan Disabilitas Anti Korupsi Berkunjung ke Ombudsman

on . Posted in Siaran Pers

Jakarta, Komunitas difabel yang bergabung dalam Jaringan Disabilitas Anti Korupsi berkunjung ke kantor Ombudsman Republik Indonesia (15/07). Dalam pertemuan yang berlangsung di lantai 6 kantor Ombudsman, rombongan diterima oleh asisten Ombudsman Dominikus beserta jajaran.

Kunjungan ini mengagendakan diskusi terkait hal-hal  yang patut menjadi perhatian pemerintah seperti:
revisi UU Penyandang Catat dan mandeg hingga sekarang yang telah diusulkan oleh Disability People Organization (DPO), DPO pernah mengajukan pendirian Komisi Nasional Disabilitas Indonesia dan mendapat penolakan, manfaat dan kewenangan Ombudsman belum banyak dikenal, khususnya oleh penyandang disabilitas.

SIARAN PERS OMBUDSMAN RI

on . Posted in Siaran Pers

Rabu, 13/03/2014

Investigasi Sistemik Dwelling Time Pelabuhan Laut

Ombudsman Catat Lima Bentuk Maladministrasi

 

JAKARTA -- Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia, mencatat lima bentuk maladministrasi dalam proses masa tunggu dan bongkar-muat (dwelling time) di empat pelabuhan laut Indonesia. Hasil ini diperoleh setelah lembaga independen ini melakukan investigasi sistemik di Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), Soekarno Hatta (Makassar) selama tiga bulan.

SIARAN PERS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

on . Posted in Siaran Pers

Rabu, 12/03/2014

Anita Wahid: Masih Ada Diskriminasi pada Pelayanan Adminduk

 

JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia menerima audiensi dari Wahid Institute di Gedung Ombudsman RI, Rabu (12/3). Audiensi tersebut membahas perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap kaum minoritas, khususnya dalam pelayanan administrasi dan kependudukan (adminduk).

SIARAN PERS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

on . Posted in Siaran Pers

Rabu, 12/03/2014

Investigasi Sistemik Dwelling Time

Besok, Ombudsman Beri Rekomendasi Menko Perekonomian RI

 

JAKARTA -- Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia, akan memberikan Rekomendasi terkait dwelling time di pelabuhan laut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (13/3). Selain kepada Menko Perekonomian, putusan final Ombudsman tersebut juga akan diberikan kepada Menteri Keuangan, Perdagangan, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Pertanian, dan Dirut PT. Pelabuhan Indonesia I-IV.

Artikel Ombudsman