Siaran Pers Ombudsman RI

on . Posted in Siaran Pers

Selasa, 10/12/2013

Kepatuhan Lembaga terhadap UU 25/2009

Enam Lembaga Berpotensi Masuk Zona Merah

 

JAKARTA -- Setelah memaparkan hasil survei kepatuhan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap UU 25/2009 tentang pelayanan publik, Ombudsman RI juga melakukan survei serupa kepada 36 lembaga pada periode September - November 2013. Hasil sementara menunjukkan enam lembaga masuk zona merah kepatuhan.

Siaran Pers Ombudsman RI

on . Posted in Siaran Pers

Sabtu, 7/12/2013

UU Pelayanan Publik

Tingkat Ketakpatuhan SKPD di 22 Provinsi Capai 55 Persen

 

JAKARTA -- Jelang Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember, Ombudsman Republik Indonesia melakukan survei kepatuhan unit pelayanan publik Pemda terhadap UU 25/2009. Survei ini berlangsung pada periode September - November 2013.

Siaran Pers Ombudsman RI

on . Posted in Siaran Pers

Sabtu, 7/12/2013

"Semestinya Menkes Tak Tergesa Tolak Sertifikasi Halal Produk Farmasi"

 

JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia menyayangkan sikap Menteri Kesehatan (Menkes) yang terlalu terburu-buru menolak sertifikasi halal produk farmasi pada Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Hal ini dapat memicu reaksi keras dari publik.

Siaran Pers Ombudsman RI

on . Posted in Siaran Pers

Jumat, 6/12/2013

Pelayanan Publik

Hampir 50 Persen Dinas di DKI Belum Patuhi Standar Pelayanan

JAKARTA -- Jelang Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember, Ombudsman Republik Indonesia kembali melakukan survei kepatuhan terhadap UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Kali ini yang menjadi obyek survei adalah dinas yang menyelenggarakan unit pelayanan publik di DKI Jakarta dan 23 Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya.

 

Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, menjelaskan, untuk DKI Jakarta, hampir 50 persen dinas yang menyelenggarakan unit pelayanan publik belum mematuhi standar pelayanan sebagaimana termaktub dalam UU Pelayanan Publik. Fakta ini sungguh mengkhawatirkan karena peluang terjadinya kutipan liar begitu besar.

Siaran Pers Ombudsman RI

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS

Kamis, 28/11/2013

Ombudsman: Mogok Dokter Bisa Ganggu Hak Publik

 

JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia mengimbau kepada asosiasi kedokteran untuk tidak lagi mengarahkan para dokter untuk melakukan mogok bersama. Pernyataan ini disampaikan berkaitan dengan aksi mogok sejumlah dokter se-Indonesia dalam menyikapi putusan Mahkamah Aagung (MA) atas kasus Dokter Ayu di Manado kemarin, Rabu (27/11).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.