logo12

SP - Pungli di Posisi Satu Maladministrasi dalam PPDB 2014

on . Posted in Siaran Pers

Rabu, 08 Oktober 2014

Di Sulawesi Utara, 13 sekolah mengembalikan uang pungutan yang totalnya tidak kurang dari setengah miliar rupiah.

JAKARTA – Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2014 kembali tercoreng dengan penyimpangan pelayanan publik yang terjadi. Setidaknya, Ombudsman Republik Indonesia mendapati 242 temuan maladministrasi di 33 provinsi pada periode Juni – Agustus 2014. Dari angka itu, praktik kutip-mengutip uang secara tidak resmi atau biasa disebut pungutan liar (pungli) menjadi temuan nomor wahid.

SP - Ombudsman Dorong Kemendagri Beri Kepastian Layanan KTP-el

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia

Rabu, 08 Oktober 2014

JAKARTA -- Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia, mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera memberikan kepastian layanan pemerolehan KTP-el bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan pemantauan penyelenggaraan KTP-el di wilayah Jabodetabek pada 15-26 September 2014.

"Selain persoalan infrastruktur, ketidakpastian layanan seperti lamanya waktu pencetakan serta prosedur perbaikan data KTP-el masih menjadi persoalan serius yang menjadi temuan Ombudsman RI," jelas Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, Rabu (8/10).

Inilah Saran Perbaikan untuk Gubernur DKI Jakarta terkait Pengurusan Izin Usaha bagi UKM

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS

Senin, 29/09/2014

Inilah Saran Perbaikan untuk Gubernur DKI Jakarta terkait Pengurusan Izin Usaha bagi UKM

JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia, menyampaikan laporan lengkap hasil investigasi pengurusan izin usaha bagi UKM kepada Gubernur DKI Jakarta, hari ini, Senin (29/9). Bertempat di kantor kerja gubernur, Balai Kota DKI Jakarta, Ketua Ombudsman akan langsung menyampaikan laporan yang memuat temuan maladministrasi serta saran perbaikan pengurusan izin usaha pada pukul 15.00 WIB.

Berikut ini pointer saran perbaikan yang disampaikan Ombudsman kepada Gubernur DKI Jakarta:

Pengurusan Perizinan Usaha bagi UKM di DKI Jakarta Rawan Pungli

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS

Selasa, 16/09/2014

"Potensi pungli untuk pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) ditaksir sekitar Rp1,2 miliar per tahun"

JAKARTA -- Pengurusan perizinan usaha bagi pegiat Usaha Kecil Menengah (UKM) di DKI Jakarta rawan pungutan liar (pungli). Angka pungutannya antara Rp500 ribu hingga Rp2 juta dan jumlah totalnya mencapai Rp1,2 miliar untuk mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).

Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers Ombudsman RI

Minggu, 14 September 2014

JAKARTA -- Benarkah Reformasi Birokrasi tidak perlu lagi dan Kementerian PAN-RB tidak laik untuk ada lagi? Pertanyaan ini menjadi penting setelah salah satu opsi arsitektur kabinet 2014-2019 menghilangkan Kementerian PAN-RB dan menempatkan fungsi penataan birokrasi hanya sebagai salah satu urusan kantor kepresidenan. Bagaimana menanggapi persoalan ini?

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana, meyakini, tidak akan muncul kewenangan sepadan yang bisa dilakukan oleh 'Kantor Kepresidenan Urusan Birokrasi' ketika berhadapan dengan Kementerian/Lembaga (KL) dan Pemda yang memiliki hierarki kewenangan yang lebih tinggi. Padahal, kewenangan menata ranting kewenangan yang tumpang tindih dan perilaku aparatur diperlukan kewenangan yang setara untuk mereduksi ego sektoral KL dan Pemda.

Artikel Ombudsman