logo12

Mahasiswa Universitas Halu Oleo Mengadu, Ombudsman RI Akan Meminta Klarifikasi Kemenristek Dikti

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS
Selasa, 19 April 2016

Mahasiswa Universitas Halu Oleo Mengadu,
Ombudsman RI Akan Meminta Klarifikasi Kemenristek Dikti

Jakarta- Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI akan meminta penjelasan kepada pihak Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi terkait legalitas dokumen pembentukan Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Halu Oleo melakukan aksi di halaman Kantor Ombudsman RI Jakarta pada Selasa (19/4). Mereka menuntut agar Ombudsman RI dapat menyelesaikan laporan mereka.

BPJS, Ombudsman: “Kenaikan Iuran Harus Sejalan dengan Peningkatan Layanan”

on . Posted in Siaran Pers

“Perpres 19/2016 yang mengesahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah diteken. Masyarakat berhak menuntut pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah”

JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya merestui kenaikan iuran peserta perorangan BPJS Kesehatan. Meski penambahan iuran tidak dikenakan kepada peserta kelas 3 (tetap Rp25.500 per orang per bulan), peserta BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 tetap terkena dampak kenaikan iuran.

Ombudsman RI Temukan Indikasi Maladministrasi oleh Pejabat Kantor Staf Presiden

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers
Untuk diedarkan pada hari Rabu, 16 Maret 2016

Jakarta- Dalam pengembangan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, Ombudsman RI telah menemukan indikasi Maladministrasi yang dilakukan oleh oknum staf/pejabat di Kantor Staf Presiden (KSP).

Bentuk Maladministrasi yang dilakukan oknum tersebut adalah:

  1. Bertindak melampaui wewenang
  2. Menyalahgunakan wewenang/jabatan

Pada tanggal 27 Januari 2016, Sdr. EF Perwakilan dari PT XY datang ke Kantor Ombudsman RI untuk menyampaikan laporan dugaan maladministrasi oleh pejabat Badan Lingkungn Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini, terkait dengan belum diterbitkannya Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantaun Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang permohonannya diajukan oleh PT XY sejak bulan Juli 2013.

Pengurusan Izin Usaha untuk UKM

on . Posted in Siaran Pers

Minggu, 21 Desember 2014

 

Ombudsman Temukan Lima Penyimpangan di Bandung dan Surabaya

JAKARTA — Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, menemukan lima jenis penyimpangan pelayanan publik dalam pengurusan izin usaha untuk UKM sektor perdagangan, hotel dan restoran di dua kota: Bandung dan Surabaya. Lima praktik maladministrasi itu meliputi: penyimpangan prosedur, permintaan uang/imbalan, tidak kompeten, di luar kompetensi, dan bertindak tidak patut.

Ombudsman Sampaikan Tujuh Agenda Pembenahan Pendidikan di Indonesia

on . Posted in Siaran Pers

Rabu, 10 Desember 2014

 

JAKARTA – Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia, menyampaikan tujuh agenda pembenahan pendidikan di Indonesia, Rabu (10/12). Pembenahan tersebut meliputi aneka persoalan yang ada di tujuh area: Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Ujian Nasional (UN), Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS), Komite Sekolah, Kekerasan di Sekolah, Sertifikasi Guru, dan Kurikulum 2013.

Artikel Ombudsman