Jaringan Disabilitas Anti Korupsi Berkunjung ke Ombudsman

on . Posted in Siaran Pers

Jakarta, Komunitas difabel yang bergabung dalam Jaringan Disabilitas Anti Korupsi berkunjung ke kantor Ombudsman Republik Indonesia (15/07). Dalam pertemuan yang berlangsung di lantai 6 kantor Ombudsman, rombongan diterima oleh asisten Ombudsman Dominikus beserta jajaran.

Kunjungan ini mengagendakan diskusi terkait hal-hal  yang patut menjadi perhatian pemerintah seperti:
revisi UU Penyandang Catat dan mandeg hingga sekarang yang telah diusulkan oleh Disability People Organization (DPO), DPO pernah mengajukan pendirian Komisi Nasional Disabilitas Indonesia dan mendapat penolakan, manfaat dan kewenangan Ombudsman belum banyak dikenal, khususnya oleh penyandang disabilitas.

SIARAN PERS OMBUDSMAN RI

on . Posted in Siaran Pers

Rabu, 13/03/2014

Investigasi Sistemik Dwelling Time Pelabuhan Laut

Ombudsman Catat Lima Bentuk Maladministrasi

 

JAKARTA -- Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia, mencatat lima bentuk maladministrasi dalam proses masa tunggu dan bongkar-muat (dwelling time) di empat pelabuhan laut Indonesia. Hasil ini diperoleh setelah lembaga independen ini melakukan investigasi sistemik di Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan), Soekarno Hatta (Makassar) selama tiga bulan.

SIARAN PERS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

on . Posted in Siaran Pers

Rabu, 12/03/2014

Anita Wahid: Masih Ada Diskriminasi pada Pelayanan Adminduk

 

JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia menerima audiensi dari Wahid Institute di Gedung Ombudsman RI, Rabu (12/3). Audiensi tersebut membahas perlakuan diskriminatif pemerintah terhadap kaum minoritas, khususnya dalam pelayanan administrasi dan kependudukan (adminduk).

SIARAN PERS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

on . Posted in Siaran Pers

Rabu, 12/03/2014

Investigasi Sistemik Dwelling Time

Besok, Ombudsman Beri Rekomendasi Menko Perekonomian RI

 

JAKARTA -- Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia, akan memberikan Rekomendasi terkait dwelling time di pelabuhan laut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (13/3). Selain kepada Menko Perekonomian, putusan final Ombudsman tersebut juga akan diberikan kepada Menteri Keuangan, Perdagangan, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Pertanian, dan Dirut PT. Pelabuhan Indonesia I-IV.

Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia

on . Posted in Siaran Pers

Senin, 10/03/2014
“Bangun Sinergi dalam Pengawasan Kepolisian, Ombudsman Teken MoU dengan Kompolnas”

 


JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam rangka Pengawasan Pelayanan Masyarakat oleh Kepolisian Republik Indonesia, Senin (10/03).  Penandatanganan MoU dilakukan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto dan Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.