logo12

PRESS RELEASE PEMANTAUAN MUDIK

on . Posted in Siaran Pers

Berdasarkan tugas yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf d Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, serta mengingat pelayanan publik dalam momentum mudik lebaran merupakan permasalahan yang menjadi perhatian publik karena melibatkan jumlah pengguna layanan yang sedemikian besar, Ombudsman RI melakukan pemantauan terhadap kondisi pelayanan publik dalam menghadapi arus mudik lebaran tahun 2016, yang akan dilaksanakan mulai dari H-3 hingga H+3 lebaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan sebagaiman mestinya.

Adapun mekanismenya dilakukan dengan dua cara. Pertama, Ombudsman akan memantau secara langsung beberapa tempat pelayanan mudik seperti terminal bus, stasiun kereta, pelabuhan dan Bandara. Namun karena keterbatasan waktu dan SDM, sampel pemantauan hanya dapat dilaksanakan di Jabodetabek dan sekitarnya. Selama proses pemantauan tersebut, akan ada gerai pengaduan Ombudsman RI untuk menerima keluhan masyarakat.

Kedua, Ombudsman membuka SMS pengaduan di Nomor 0813-1100-9204. Warga yang menyaksikan dan/atau mengalami kendala pada saat mudik dapat menyampaikannya melalui nomor tersebut. Permasalahan yang diadukan itu nantinya akan segera diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk diberikan solusi.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat di daerah manapun yang sedang dalam perjalanan mudik atau balik dapat memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya. Bagi instansi penanggung jawab seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian, hal ini dapat menjadi tambahan informasi untuk memaksimalkan pelayanannya pada saat mudik serta perbaikan layanan pada waktu yang akan datang.


Info lebih lanjut dapat menghubungi:
Tumpal Simanjuntak
HP. 081283133531

Ombudsman RI: “Gedung Pemerintah Wajib Tunjukkan Sertifikat Laik Fungsi”

on . Posted in Siaran Pers

Peristiwa anjlok/jatuhnya salah satu lift RS Fatmawati dari lantai 4 ke lantai 1 menyisakan dugaan maladministrasi. Sertifikat Layak Fungsi (LSF) gedung RS Fatmawati tidak bisa ditunjukkan. Padahal SLF itu adalah salah satu dokumen perizinan yang harus dilengkapi sebuah gedung negara sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, mendapati sejumlah catatan atas peristiwa anjloknya lift RS Fatmawati belum lama ini. Catatan ini mengarah pada dugaan maladministrasi oleh pengelola RS Fatmawati yang berpotensi membahayakan pengunjung maupun pasien rumah sakit tersebut.

Ombudsman Cermati Potensi Maladministrasi pada Pengerahan Aparat dalam Aksi Penggusuran

on . Posted in Siaran Pers

“Potensi maladministrasi sedang didalami terutama dalam kaitannya dengan mekanisme pelibatan aparat dan kehadirannya yang malah terasa represif terhadap warga dengan wilayah tergusur”

JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, tengah mendalami potensi maladministrasi pada upaya pengerahan aparat dalam pelaksanaan penggusuran wilayah huni warga di beberapa lokasi di Indonesia. Salah satu indikasi yang cukup kentara yakni terkait mekanisme pelibatan aparat oleh pemerintah daerah dalam aksi penggusuran kediaman warga.

Salah satu pimpinan Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, menyoroti aneka pemberitaan terkait penggusuran oleh pemerintah daerah yang melibatkan bantuan aparat. Menurut Alamsyah, pengerahan personel TNI-Polri dalam laku penggusuran perlu dikritisi. Setidaknya dilihat dari peraturan hukum yang memayungi tugas dan fungsi aparat tersebut.

Praktik Percaloan Lembaga Peradilan Sangat Mengkhawatirkan

on . Posted in Siaran Pers

“Ombudsman RI membeberkan aneka masalah di lembaga peradilan. Paparan ini disampaikan untuk perbaikan tata kelola pelayanan publik yang baik di ruang lingkup kerja peradilan”

JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, menemukan sejumlah persoalan dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan adalah praktik percaloan pemenangan perkara di peradilan. Terbukti dalam investigasi Ombudsman RI, tenaga peradilan meminta uang jasa percaloan kepada para pencari keadilan hingga mencapai puluhan juta rupiah.

Temuan lembaga yang bernaung dalam UU 37/2008 ini diperoleh dari investigasi atas prakarsa sendiri dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan administrasi peradilan di Indonesia. Menurut UU Ombudsman RI, lembaga ini diembani tugas, antara lain: menerima, memeriksa dan menindaklanjuti laporan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik dan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi pelayanan publik.

Artikel Ombudsman