SP - Ombudsman Dorong Kemendagri Beri Kepastian Layanan KTP-el

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia

Rabu, 08 Oktober 2014

JAKARTA -- Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia, mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera memberikan kepastian layanan pemerolehan KTP-el bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan pemantauan penyelenggaraan KTP-el di wilayah Jabodetabek pada 15-26 September 2014.

"Selain persoalan infrastruktur, ketidakpastian layanan seperti lamanya waktu pencetakan serta prosedur perbaikan data KTP-el masih menjadi persoalan serius yang menjadi temuan Ombudsman RI," jelas Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, Rabu (8/10).

Inilah Saran Perbaikan untuk Gubernur DKI Jakarta terkait Pengurusan Izin Usaha bagi UKM

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS

Senin, 29/09/2014

Inilah Saran Perbaikan untuk Gubernur DKI Jakarta terkait Pengurusan Izin Usaha bagi UKM

JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia, menyampaikan laporan lengkap hasil investigasi pengurusan izin usaha bagi UKM kepada Gubernur DKI Jakarta, hari ini, Senin (29/9). Bertempat di kantor kerja gubernur, Balai Kota DKI Jakarta, Ketua Ombudsman akan langsung menyampaikan laporan yang memuat temuan maladministrasi serta saran perbaikan pengurusan izin usaha pada pukul 15.00 WIB.

Berikut ini pointer saran perbaikan yang disampaikan Ombudsman kepada Gubernur DKI Jakarta:

Pengurusan Perizinan Usaha bagi UKM di DKI Jakarta Rawan Pungli

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS

Selasa, 16/09/2014

"Potensi pungli untuk pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) ditaksir sekitar Rp1,2 miliar per tahun"

JAKARTA -- Pengurusan perizinan usaha bagi pegiat Usaha Kecil Menengah (UKM) di DKI Jakarta rawan pungutan liar (pungli). Angka pungutannya antara Rp500 ribu hingga Rp2 juta dan jumlah totalnya mencapai Rp1,2 miliar untuk mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).

Reformasi Birokrasi Tidak Perlu Lagi?

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers Ombudsman RI

Minggu, 14 September 2014

JAKARTA -- Benarkah Reformasi Birokrasi tidak perlu lagi dan Kementerian PAN-RB tidak laik untuk ada lagi? Pertanyaan ini menjadi penting setelah salah satu opsi arsitektur kabinet 2014-2019 menghilangkan Kementerian PAN-RB dan menempatkan fungsi penataan birokrasi hanya sebagai salah satu urusan kantor kepresidenan. Bagaimana menanggapi persoalan ini?

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Danang Girindrawardana, meyakini, tidak akan muncul kewenangan sepadan yang bisa dilakukan oleh 'Kantor Kepresidenan Urusan Birokrasi' ketika berhadapan dengan Kementerian/Lembaga (KL) dan Pemda yang memiliki hierarki kewenangan yang lebih tinggi. Padahal, kewenangan menata ranting kewenangan yang tumpang tindih dan perilaku aparatur diperlukan kewenangan yang setara untuk mereduksi ego sektoral KL dan Pemda.

Peringatan 5 Tahun Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikdan Penyerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2014

on . Posted in Siaran Pers

[Jakarta 18 Juli 2014] Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) menyerahkan Predikat kepatuhan standar pelayanan publik  kepada 33 Unit Pelayanan Publik (UPP) di Kementerian, 33 UPP Lembaga Pemerintah serta 405 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  tingkat Provinsi dan 416 SKPD tingkat Kota/Kabupaten.

Dalam acara ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto akan memberikan keynote speech. Selanjutnya dijadwalkan testimoni Perbaikan Pelayanan Publik Kementerian yang akan disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Mahendra Siregar memberikan testimoni perbaikan Pelayanan Publik Lembaga.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno testimoni terkait perbaikan pelayanan publik tingkat provinsi dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Walikota Bandung Ridwan Kamil memberikan testimoni perbaikan pelayanan publik tingkat Kabupaten/Kota.Predikat Kepatuhan diberikan setiap tahun pada tanggal 18 Juli sekaligus sebagai peringatan 5 tahun disahkannya UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian tersebut dilakukan oleh tim internal Ombudsman Republik Indonesia  dan diputuskan melalui sidang pleno. Penetapan penerima predikat kepatuhan dilakukan oleh Ketua Ombudsman.

Predikat Kepatuhan berlaku selama satu tahun, namun dapat dicabut apabila dalam waktu setahun berjalan penyelenggara layanan tidak lagi memenuhi kriteria pelayanan publik berkelanjutan.

Predikat Kepatuhan merupakan salah satu upaya Ombudsman Republik Indonesia mendorong tercapainya pelayanan publik berkualitas. Tujuan dari pemberian Predikat Kepatuhan ini adalah  agar penyedia layanan publik dapat menghilangkan perilaku maladministrasi serta agar penyelenggara pelayanan publik makin termotivasi mewujudkan pelayanan sesuai harapan masyarakat, yaitu layanan publik yang cepat, mudah, murah dan tepat waktu.

Peringatan 5 tahun Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Penyerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2014 akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juli di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta mulai jam 14.00 dan ditutup dengan buka puasa bersama. ***




Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.