logo12

Sengkarut Pengelolaan Pelayanan Publik E-KTP (elektronik Kartu Tanda Penduduk)

on . Posted in Siaran Pers

Kamis, 1 September 2016

Kisruh pelayanan publik pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP seakan tidak pernah ada habisnya. Masyarakat dibuat resah atas ketidakpastian layanan untuk mendapatkan e-KTP.Akibat ketidakpastian layanan pemerolehan e-KTP ini banyak masyarakat tidak bisa mengakses dan mendapatkan pelayanan publik lain, seperti, BPJS, layanan pembuatan paspor, NPWP, layanan perbankan, layanan kepolisian, layanan kesehatan, layanan izin mendirikan bangunan, surat izin perkapalan, dan lain-lain.

Banyak Maladministrasi dalam Tata Kelola Aset Negara

on . Posted in Siaran Pers

Pendataan dan verifikasi aset di Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) tidak berfungsi optimal. Banyak kementerian, lembaga, dan BUMN tidak memberikan data akurat aset negara yang digunakan oleh mereka. Kondisi ini diperburuk dengan model verifikasi oleh DJKN yang tak berfungsi baik.

Sebagian aset hanya didaftarkan ke DJKN dan verifikasi ala kadarnya bahkan kemungkinan verifikasi fisik tak dilakukan. Akibatnya ada kekayaan negara yang beralih ke pihak ketiga tanpa manfaat yang jelas bagi negara.

Ombudsman RI Dorong Kemudahan Berusaha

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS
Jumat 12 Agustus 2016

Ombudsman RI Dorong Kemudahan Berusaha

JAKARTA- Ombudsman RI mendorong perbaikan pelayanan publik di bidang perizinan usaha guna meningkatkan peringkat Indonesia dalam survei The Ease Of Doing Business (Kemudahan Berusaha) yang dirilis oleh World Bank Group.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala memaparkan, dalam Survey the Ease Of Doing Business (Kemudahan Berusaha) yang dirilis oleh World Bank Group pada tahun 2015 , posisi Indonesia naik 11 peringkat . “Dari sebelumnya berada di peringkat 120 menjadi peringkat 109 dari total 189 negara yang disurvei. Survei ini dilakukan terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Surabaya dan PTSP di Provinsi DKI Jakarta,” terang Adrianus di Kantor Ombudsman RI, Jumat(12/8).

Ombudsman Terbitkan 9 Rekomendasi dan 2 Saran terkait Penataan Kampung Dadap

on . Posted in Siaran Pers

JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, menerima laporan warga Kampung Dadap terkait dengan Penataan bangunan milik warga Kampung Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Penataan tersebut dilakukan terkait dengan adanya penataan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Dalam Investigasi Tim Ombudsman RI menemukan potensi penyimpangan dalam proses penertiban kampung dadap yang menjurus maladministrasi. Temuan lapangan Tim Ombudsman RI menemukan dua bentuk maladministrasi berupa pengabaian hukum dan tindakan melampaui wewenang dalam penertiban (penggusuran 4) bangunan milik warga Kampung Dadap.

Tingkatkan Mutu Pelayanan Ibukota, Ombudsman RI Beri Saran Gubernur DKI Jakarta

on . Posted in Siaran Pers

“Agar tak makin bertambah, masalah pelayanan sekecil apapun harus segera diperbaiki. Ini dilakukan semata-mata demi menjaga rasa aman, keadilan dan kesejahteraan yang semakin baik bagi masyarakat.”
 
JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, menemukan aneka potensi penyimpangan pelayanan publik menjurus maladministrasi pada enam fokus pelayanan di DKI Jakarta. Keenam fokus itu adalah Pelayanan Transportasi (Transjakarta), Kesesuaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kawasan Kemang, Penyelenggaraan Car Free Day, Reklamasi Pantai Jakarta Utara di Kampung Luar Batang, Pengujian KIR di Dishub DKI Jakarta, dan Pembangunan Gedung SMPN 164.

Artikel Ombudsman