Praktik Percaloan Lembaga Peradilan Sangat Mengkhawatirkan

on . Posted in Siaran Pers

“Ombudsman RI membeberkan aneka masalah di lembaga peradilan. Paparan ini disampaikan untuk perbaikan tata kelola pelayanan publik yang baik di ruang lingkup kerja peradilan”

JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, menemukan sejumlah persoalan dalam praktik peradilan di Indonesia. Salah satu masalah yang sangat mengkhawatirkan adalah praktik percaloan pemenangan perkara di peradilan. Terbukti dalam investigasi Ombudsman RI, tenaga peradilan meminta uang jasa percaloan kepada para pencari keadilan hingga mencapai puluhan juta rupiah.

Temuan lembaga yang bernaung dalam UU 37/2008 ini diperoleh dari investigasi atas prakarsa sendiri dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan administrasi peradilan di Indonesia. Menurut UU Ombudsman RI, lembaga ini diembani tugas, antara lain: menerima, memeriksa dan menindaklanjuti laporan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik dan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi pelayanan publik.

Mahasiswa Universitas Halu Oleo Mengadu, Ombudsman RI Akan Meminta Klarifikasi Kemenristek Dikti

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS
Selasa, 19 April 2016

Mahasiswa Universitas Halu Oleo Mengadu,
Ombudsman RI Akan Meminta Klarifikasi Kemenristek Dikti

Jakarta- Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI akan meminta penjelasan kepada pihak Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi terkait legalitas dokumen pembentukan Fakultas Teknologi dan Industri Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Halu Oleo melakukan aksi di halaman Kantor Ombudsman RI Jakarta pada Selasa (19/4). Mereka menuntut agar Ombudsman RI dapat menyelesaikan laporan mereka.

BPJS, Ombudsman: “Kenaikan Iuran Harus Sejalan dengan Peningkatan Layanan”

on . Posted in Siaran Pers

“Perpres 19/2016 yang mengesahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah diteken. Masyarakat berhak menuntut pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah”

JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya merestui kenaikan iuran peserta perorangan BPJS Kesehatan. Meski penambahan iuran tidak dikenakan kepada peserta kelas 3 (tetap Rp25.500 per orang per bulan), peserta BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 tetap terkena dampak kenaikan iuran.

Ombudsman RI Temukan Indikasi Maladministrasi oleh Pejabat Kantor Staf Presiden

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers
Untuk diedarkan pada hari Rabu, 16 Maret 2016

Jakarta- Dalam pengembangan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, Ombudsman RI telah menemukan indikasi Maladministrasi yang dilakukan oleh oknum staf/pejabat di Kantor Staf Presiden (KSP).

Bentuk Maladministrasi yang dilakukan oknum tersebut adalah:

  1. Bertindak melampaui wewenang
  2. Menyalahgunakan wewenang/jabatan

Pada tanggal 27 Januari 2016, Sdr. EF Perwakilan dari PT XY datang ke Kantor Ombudsman RI untuk menyampaikan laporan dugaan maladministrasi oleh pejabat Badan Lingkungn Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini, terkait dengan belum diterbitkannya Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantaun Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang permohonannya diajukan oleh PT XY sejak bulan Juli 2013.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.