Ombudsman RI : Kemendikbud tidak Punya Niat Perbaiki PPDB

on . Posted in Siaran Pers

Jumat, 2 September 2016

Jum’at, (02/09/2016). Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Lely Pelitasari Soebekty menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari Kemendikbud dalam paparan temuan maladministrasi dalam pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) nasional 2016 oleh Ombudsman RI. Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan 3 Kementerian yaitu Kemendagri, Kemenag dan Kemendikbud di kantor Ombudsman RI terkait hasil pemantauan nasional Ombudsman RI di 33 Provinsi, namun utusan dari Kemendikbud tidak hadir tanpa pemberitahuan.

Dalam kesempatan tersebut Ombudsman RI diwakili oleh Ahmad Suaedy, Ninik Rahayu, dan Adrianus Meliala memberikan evaluasi dan saran perbaikan nasional secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB. Menurut Ahmad Suaedy yang menjadi pengampu dalam kegiatan tersebut, dalam PPDB 2016 terjadi berbagai penyimpangan yang lebih canggih, dari rekayasa online hingga tekanan dari para pejabat daerah dan kalangan aktivis untuk memaksa panitia PPDB melanggar aturan. Pungutan liar juga masih marak dalam pelaksanaan PPDB kali ini.

Data Polling Center: 74 % Pelapor Puas Terhadap Kinerja Ombudsman

on . Posted in Siaran Pers

JAKARTA- Sebanyak 74 persen dari 1000 pelapor yang menjadi responden survey menyatakan puas terhadap kinerja Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam menyelesaikan laporan. Responden menyatakan Ombudsman RI memenuhi aspek responsif dengan proses penyelesaian laporan masyarakat yang cepat.

Hal itu disampaikan CEO Polling Center Ika Jatmikasari kepada Pimpinan Ombudsman RI beserta 33 Kepala Perwakilan pada forum Rapat Kerja Nasional di Bandung belum lama ini.

Sengkarut Pengelolaan Pelayanan Publik E-KTP (elektronik Kartu Tanda Penduduk)

on . Posted in Siaran Pers

Kamis, 1 September 2016

Kisruh pelayanan publik pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP seakan tidak pernah ada habisnya. Masyarakat dibuat resah atas ketidakpastian layanan untuk mendapatkan e-KTP.Akibat ketidakpastian layanan pemerolehan e-KTP ini banyak masyarakat tidak bisa mengakses dan mendapatkan pelayanan publik lain, seperti, BPJS, layanan pembuatan paspor, NPWP, layanan perbankan, layanan kepolisian, layanan kesehatan, layanan izin mendirikan bangunan, surat izin perkapalan, dan lain-lain.

Banyak Maladministrasi dalam Tata Kelola Aset Negara

on . Posted in Siaran Pers

Pendataan dan verifikasi aset di Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) tidak berfungsi optimal. Banyak kementerian, lembaga, dan BUMN tidak memberikan data akurat aset negara yang digunakan oleh mereka. Kondisi ini diperburuk dengan model verifikasi oleh DJKN yang tak berfungsi baik.

Sebagian aset hanya didaftarkan ke DJKN dan verifikasi ala kadarnya bahkan kemungkinan verifikasi fisik tak dilakukan. Akibatnya ada kekayaan negara yang beralih ke pihak ketiga tanpa manfaat yang jelas bagi negara.

Ombudsman RI Dorong Kemudahan Berusaha

on . Posted in Siaran Pers

SIARAN PERS
Jumat 12 Agustus 2016

Ombudsman RI Dorong Kemudahan Berusaha

JAKARTA- Ombudsman RI mendorong perbaikan pelayanan publik di bidang perizinan usaha guna meningkatkan peringkat Indonesia dalam survei The Ease Of Doing Business (Kemudahan Berusaha) yang dirilis oleh World Bank Group.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala memaparkan, dalam Survey the Ease Of Doing Business (Kemudahan Berusaha) yang dirilis oleh World Bank Group pada tahun 2015 , posisi Indonesia naik 11 peringkat . “Dari sebelumnya berada di peringkat 120 menjadi peringkat 109 dari total 189 negara yang disurvei. Survei ini dilakukan terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Surabaya dan PTSP di Provinsi DKI Jakarta,” terang Adrianus di Kantor Ombudsman RI, Jumat(12/8).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.