logo12

Mencegah Berlarutnya Permasalahan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2017

on . Posted in Siaran Pers

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Siaran Pers – Ombudsman RI
Jumat, 15 September 2017

“Mencegah Berlarutnya Permasalahan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2017”

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 60 Kementerian/Lembaga serta 1 Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2017. Pengawasan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Hal tersebut dirasa perlu, untuk mencegah terjadinya maladministrasi dalam proses penerimaan CPNS tersebut.

Dalam mendukung penyelenggaran penerimaan CPNS yang objektif, akuntabel,  transparan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Ombudsman akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian terkait. Ombudsman perlu memastikan unit-unit pengawasan internal di setiap instansi pelaksana penerimaan CPNS bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada. Proses pengawasan dilakukan mulai dari tahap pendafataran, pelaksanaan tes/ujian hingga pengumuman hasil seleksi. Adapun permasalahan terkait penyelenggaraan CPNS yang menjadi perhatian dalam pengawasan Ombudsman RI yang sering dikeluhkan antara lain:

  1. Persyaratan administrasi yang merupakan instrumen utama dalam serangkaian proses pelaksanaan penyelenggaraan CPNS, namun peserta tetap mengeluhkan kesiapan penyelenggara dalam mengakomodir persyaratan administrasi yang diajukan sehingga tidak sedikit peserta seleksi CPNS merasa dirugikan.
  2. Penggunaan sistem online dalam proses seleksi CPNS yang tujuannya untuk memudahkan peserta seleksi CPNS, namun pada pelaksanannya banyak mengalami kendala karena server bermasalah sehingga dikeluhkan oleh peserta seleksi CPNS.
  3. Sosialisasi mengenai informasi terkini atau perubahan kebijakan dalam proses seleksi yang dirasa masih minim sehingga banyak peserta merasa tidak tersampaikan.
  4. Unit pengaduan internal yang belum maksimal dalam merespon setiap keluhan/aduan yang disampaikan. Selain itu, pihak penyelenggaraan penerimaan CPNS tidak memberikan penjelasan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan yang bisa diakses peserta seleksi CPNS untuk mengadukan keluhannya.
  5. Pelayanan terhadap peserta penyandang disabilitas, sehingga hak sebagai warga negara yang ingin mengabdi pada pemerintah dapat terlayani dengan baik.

Diharapkan para instansi penyelenggara seleksi CPNS gelombang kedua yang saat ini sedang dalam tahap pendaftaran, dapat mempersiapkan segala kebutuhan pelaksanaan ujian dengan sebaik mungkin. Perlu antisipasi sejak dini potensi masalah yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan ujian seperti pada saat tes gelombang pertama. Para pelamar CPNS dihimbau untuk menyampaikan segala pertanyaan dan  mengenai pelasanaan penerimaan CPNS melalui laman Helpdesk SSCN 2017 https://sscnhelpdesk.bkn.go.id/. Telah disediakan daftar bantuan, form aduan, dan kontak petugas apabila diperlukan. (Ombudsman RI)

 

Siaran Pers: Ombudsman RI Adakan Diskusi Terkait Polemik Pembangunan Proyek Kota Baru Meikarta

on . Posted in Siaran Pers

Siaran Pers

Selasa, 22 Agustus 2017

Ombudsman RI Adakan Diskusi Terkait Polemik Pembangunan Proyek Kota Baru Meikarta.

Jakarta - Proyek pembangunan Kota Baru Meikarta merupakan konsep kota modern dengan total investasi sebesar Rp 278 Triliyun. Proyek ini diproyeksikan menjadi kota modern yang infrastruktur terlengkap di Asia Tenggara, namun pada pembangunannya proyek ini menuai kontroversi.

Ombudsman RI mengadakan diskusi terbuka terkait polemik pembangunan proyek kota baru Meikarta Selasa (22/08/2017). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Alamsyah Saragih (Anggota Ombudsman RI) dan Adrianus Meliala (Anggota ombudsman RI) dengan peserta Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bekasi,dan OJK yang datang setelah acara selesai yang kemudian menyampaikan masukan ke Ombudsman RI.

PRAKTEK MALADMINISTRASI YANG TERUS BERULANG DALAM PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2017

on . Posted in Siaran Pers

PRESS RELEASE

Hasil pemantauan PPDB oleh Ombudsman RI tahun 2017, menemukan  maladministrasi dengan modus operandi yang sama dan terus berulang setiap tahunnya. Selain itu, ditemukan maladministrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Di antaranya  aturan dan petunjuk teknis (Pergub/PerBup/PerWal/Juknis) tidak mengacu pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dan bahkan peraturan pelaksanaannya yang tidak jelas sehingga menghambat masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik dalam PPDB

JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia,  melakukan pemantauan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2017/2018, terutama di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sekolah sejenis yang sederajat secara nasional. Pemantauan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini dirasa perlu, mengingat PPDB merupakan pintu awal dimulainya proses pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Adapun pemantauan PPDB tahun 2017 dilaksanakan secara nasional dengan melibatkan kantor Perwakilan Ombudsman RI di seluruh Provinsi di Indonesia.

Siaran Pers: Kelalaian dan Perbedaan Perlakuan yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung terhadap Humprey Ejike Jefferson tergolong tindakan maladministrasi

on . Posted in Siaran Pers

JAKARTA – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI, setelah melakukan kajian terhadap laporan ini, Ombudsman RI menyimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan terhadap Humprey Ejike Jefferson dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan.

Pertama, pelaksanaan eksekusi mati seharusnya tidak dilaksanakan (ditunda), mengingat Terpidana Mati sedang mengajukan permohonan grasi, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, kedua tidak diteruskannya permohonan Peninjauan Kembali kedua Humprey Ejike Jefferson ke Mahkamah Agung oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukan bahwa adanya perbedaan perlakukan (diskriminasi) diantara para Terpidana Mati, karena Mahkamah Agung menerima berkas Peninjauan Kembali kedua atas nama Eugene Ape dan Zulfiqar Ali yang terakhir penolakan Peninjauan Kembali dan tidak digunakannya hak grasi oleh Humprey Ejike Jefferson seharusnya dapat segera ditindaklanjuti dengan melaksanakan eksekusi.

Siaran Pers: Pelantikan Rektor Universitas Halu Oleo Rentan Maladministrasi

on . Posted in Siaran Pers

Jakarta- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia diduga melakukan maladministrasi setelah melantik Rektor Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Sulawesi Tenggara, Dr. Muhammad Zamrun Firihu, M.Si., M.Sc., pada Selasa (18/7/2017) yang tersangkut masalah plagiat karya ilmiah. Ombudsman Republik Indonesia pun meminta Kemenristek Dikti RI untuk menjelaskan secara rinci hasil investigasi dugaan penjiplakan tersebut karena adanya bukti kuat bahwa dugaan plagiarisme itu nyata.

Dugaan plagiat ini mencuat setelah sebanyak 30 Guru Besar dari UHO melaporkan hal tersebut kepada Kemenristek Dikti dan Ombudsman RI. Dari bukti fisik berupa hasil analisis karya-karya ilmiah yang dilampirkan para Guru Besar, terdapat dugaan plagiat dalam karya Dr. Muhammad Zamrun Firihu, I Nyoman Sudiana, dan Seitaro Mitsudo (2016) yang berjudul “Microwave Enhanced Sintering Mechanism in Alumina Ceramic Sintering Experiments”, yang dimuat dalam jurnal Contemporary Engineering Sciences, Vol. 9, 2016.

Artikel Ombudsman