logo12

Ombudsman Dukung Kemenhub Atur Taksi Online

on . Posted in Kliping Berita

Metrotvnews.com, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendukung langkah Kementerian Perhubungan mengatur taksi dalam jaringan (daring) dengan Peraturan Menteri No 32 Tahun 2016. Aturan tersebut dinilai mengakomodasi pengelola taksi daring maupun taksi konvensional.
 
"Justru harus diatur, kalau tidak jadi negara belantara lagi. (Kalau) semua jalan sendiri, jika ada kecelakaan, ada permasalahan, tidak jelas siapa penanggung jawabnya," kata Anggota ORI, Alvin Lie usai bertemu Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di kantor ORI, Jalan HR Rasuna Said, Karet, Jakarta Selatan, Senin 20 Maret 2017.

Alvin tidak menampik suatu kebijakan tidak selalu membuat semua pihak senang. Namun, prinsip ORI adalah melindungi kepentingan publik, meliputi pengguna jasa dan pengemudi. "Bukan hanya saat ini, tapi juga masa depan. Jangan sampai ada persaingan tidak sehat," kata Alvin.
 
Alvin mengatakan, ada tiga hal yang ditekankan ORI. Pertama, aturan jangan hanya fokus pada tarif, tetapi mengontrol persaingan supaya lebih sehat dan menjamin hak-hak pengguna jasa.
 
Kedua, aturan diharapkan mendorong taksi kovensional menggunakan teknologi yang lebih maju supaya dapat bersaing. Ketiga, ORI berharap ada pemangkasan biaya perizinan dan kewajiban dari taksi konvensional.
 
"Supaya biaya mereka bisa lebih turun, lebih kompetitif lagi," terangnya.
 
Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tengah melakukan uji publik kedua atas draf revisi PM 32/2016 untuk menyasar angkutan sewa tidak dalam trayek, seperti Go-Car, GrabCar, dan Uber. Poin revisi antara lain membahas penyesuaian tarif atas bawah dan pembatasan jumlah kendaraan.
 
Selama uji publik, Dirjen Hubdat menerima pendapat dan masukan dari masyarakat, termasuk dari pihak penyedia layanan taksi daring dan konvensioanl. Seusai rencana, revisi  akan ditetapkan pada 1 April 2017.

(Sumber: http://news.metrotvnews.com/metro/aNrJpLWN-ombudsman-dukung-kemenhub-atur-taksi-online)

Tags: alvin lie Ombudsman Republik Indonesia pelayanan publik