Komisi II DPR Dorong Ombudsman Lakukan Kajian

on . Posted in Berita

JAKARTA- Komisi II DPR mendorong Ombudsman RI untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap personalan tumpang tindih kewenangan di Batam. Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan tumpang tindih kewenangan itu dapat menyebabkan turunnya iklim investasi dan ekonomi di Batam.

“Kita tunggu hasil kajian dari Ombudsman RI yang melibatkan semua stakeholders. Untuk menjadi salah satu bahan Komisi II dalam mengambil keputusan,” kata Lukman dalam pembukaan Rapat Dengar Pendapat Komisi II bersama Ombudsman RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Badan Pengusahaan Batam dan Walikota Batam, Senin (19/9) di Jakarta.

Ia menambahkan, permasalahan tumpang tindih kewenangan di Batam sangat kontradiktif dengan tujuan Batam sebagai pusat perdagangan Internasional.

Lukman menjabarkan beberapa tumpang tindih kewenangan BP Batam dengan Pemko Batam seperti dalam hal perencanaan dan pengendalian pembangunan. Sinergitas di antara lembaga tersebut, kata dia, terkalahkan oleh tumpang tindihnya kewenangan yang menyebabkan tidak tegasnya pemerintah dalam pelaksanan UU No. 53 tahun 1999. UU ini mengamanatkan pembagian kewenangan yang diusulkan khusus untuk mengelola Batam sebagai daerah free trade zone.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Laode Ida mengatakan Ombudsman RI saat ini sedang melakukan kajian Own Motion Investigation terkait persoalan tumpang tindih kewenangan di Batam. “Kajian ini dilakukan untuk membangun pola sinergitas antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam,"kata dia dalam kesempatan yang sama.

Laode mengungkapkan ada beberapa produk hukum yang belum terbit, sehingga terjadi tumpang tindih wewenang antara BP Batam dengan Pemko Batam. “Hasil dari kajian tersebut akan menjadi rumusan masukan bagi pemerintah dan DPR untuk membuat jalan terbaik bagi permasalahan ini,” tutupnya. (Humas ORI)

Tags: Ombudsman Republik Indonesia rdp dpr

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.