logo12

Adrianus Meliala : Perpres Ganti Rugi Bukan Soal Uang

on . Posted in Berita

Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia bersama dengan Kementerian PAN-RB tengah merancang Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Rancangan ini disampaikan dalam rapat bersama di Kementerian PAN-RB pada hari Selasa, 20 September 2016.

Turut hadir dalam pembahasan ini adalah perwakilan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretariat Kabinet. Pokok-pokok bahasan rancangan Peraturan Presiden tersebut adalah kriteria pemberian ganti rugi, tanggung jawab penyelenggara layanan, mekanisme pengajuan, pengajuan keberatan, serta pembinaan dan pengawasan. Penyelenggara layanan harus memenuhi 14 komponen standar pelayanan minimal sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Peran Ombudsman RI adalah menyelenggarakan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus untuk penyelesaian ganti rugi.

Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan bahwa pembayaran ganti rugi untuk pengguna pelayanan publik bukan dilihat dari besaran nominalnya. “Bukan soal uang. Hal ini merupakan simbol negara demokrasi. Lebih dimaknai bahwa lembaga negara yang melayani rakyat bisa dihukum,” tambahnya.

Sementara itu Dadan Suparjo, Anggota Ombudsman RI, mengatakan bahwa pembayaran ganti rugi bisa diambil dari insentif perseorangan pelayan publik sebagai hukuman langsung. Sehingga masing-masing mempunyai tanggung jawab atas pelayanannya kepada masyarakat. Sedangkan dari sisi institusi, pembayarannya dapat diambil dari anggaran pimpinan.

Rancangan Perpres tentang Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi masih menunggu penjelasan tambahan mengenai ketentuan anggaran dari Kementerian Keuangan. Pada dasarnya Kementerian Keuangan sudah memberikan izin prinsip pembayaran ganti rugi tersebut asalkan tidak menambah pagu anggaran yang ada. (Humas Ombudsman RI)

Tags: Ombudsman Republik Indonesia pelayanan publik pembayaran ganti rugi UU No.25 Tahun 2009

Artikel Ombudsman