Ketua Ombudsman: KPU Harus Mendapatkan Kepercayaan Masyarakat

on . Posted in Berita

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu diharapkan dapat mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Sehingga penyelenggaraan pesta rakyat tersebut bisa berjalan dengan jujur dan adil.

Hal tersebut disampaikan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai dalam sambutannya usai menjadi saksi dalam Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan KPU di Jakarta Pusat, Senin (5/9). “KPU yang berintegritas akan menghasilkan hasil pemilu yang berkualitas,” kata dia.

Amzulian mengapresiasi respon dari komisioner KPU yang kooperatif ketika Ombudsman RI meminta data terkait laporan masyarakat seputar pemilu.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap pencanangan zona integritas ini bukan hanya seremonial belaka. “Semoga ke depan dilanjutkan rencana aksi yang diwujudkan secara kongkret,”kata dia.

Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan pencanangan zona ini adalah salah satu upaya pencegahan korupsi. “Selain itu juga meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan,” kata dia.

KPU juga membangun sistem pergantian antar waktu (SIMPAW) DPR dan DPRD. Sistem tersebut dibuat untuk mengakomodasi proses Pergantian Antarwaktu (PAW) yang dinilai tertutup oleh masyarakat.

Selain itu, KPU juga meluncurkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilu terkait pengadaan dan distribusi logistik ke TPS.

Hadir pula dalam acara tersebut Sekretaris Menpan RB Dwi Wahyu Atmaji, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Informasi Pusat John Fresly dan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo. (Humas Ombudsman RI)

Tags: Ombudsman Republik Indonesia Zona Integritas

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.