Tags: berita, ombudsman,

Jokowi Lantik 2 Komisioner KY dan 9 Anggota Ombudsman

on . Posted in Berita

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memimpin upacara pengambilan sumpah 2 anggota Komisi Yudisial (KY) masa jabatan 2015-2020. Jokowi juga melantik Ketua, Wakil Ketua serta anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2016-2021 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

2 Anggota KY yang disumpah yaitu Jaja Ahmad Jayus dan Aidul Fitriciada Azhari. Sedangkan 9 anggota Ombudsman yang disumpah yaitu ‎Amzulian Rifai (ketua merangkap anggota) dan Lely Pelitasari Soebekty (wakil ketua merangkap anggota)‎.

Jokowi Keluarkan Kepres Pengangkatan Komisioner KY dan Ombudsman

on . Posted in Berita

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dua komisioner Komisi Yudisial (KY) dan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terpilih. Pengangkatan mereka melalui Keputusan Presiden (Kepres) nomor 20/P tahun 2016.

"Tentang pengangkatan anggota KY periode 2015-2020," jelas Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Dua anggota KY yang resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya, yakni Dr H Jaja Ahmad Jayus SH M.Hum, dan Dr Aidul Fitriciada Azhari SH M.Hum.

Reaksi Pemkot Investigasi Ombudsman RI ; Minta Perjelas Identitas Oknum

on . Posted in Berita

MODUS PUNGLI : Kepala ORI Jatim Agus Widiarta menunjukkan rekaman video hasil investigasi tentang pungli di kelurahan dan kecamatan di Surabaya. (Juneka/Jawa Pos)

SURABAYA – Ketua Ombudsman RI (ORI) Danang Girindrawardana mengumumkan bahwa pihaknya menemukan tindak pungutan liar (pungli) dalam rantai birokrasi di Surabaya. Hasil itu merupakan investigasi ORI Jawa Timur yang didokumentasikan dalam sebuah video. Berdurasi 10 menit 33 detik, video tersebut sudah diperlihatkan kepada para pejabat pemkot yang menghadiri acara rilis ORI di Jakarta pada Senin (22/12).

Dewan Desak Ombudsman Buka-bukaan Soal Pungli

on . Posted in Berita


Hasil investigasi Ombudsman Perwakilan Jatim yang mengungkap keterlibatan oknum DPRD Surabaya membuat gerah wakil rakyat lainnya (26/12).

Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto, ketika dimintai pendapat tentang keterlibatan oknum dewan, menyebutkan, potensi itu sangat terbuka. Persoalan perizinan di Surabaya, tambahnya, sudah sangat kompleks.

Ombudsman Temukan Pungli, Risma: Malu Saya.

on . Posted in Berita


Pungutan liat (pungli) masih ditemukan di sejmulah instansi di Surabaya, demikian dilaporkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Menanggapi hal ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengumpulkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat dan lurah di Graha Sawunggaling, Rabu (24/12). Risma sangat kecewa pungli masih saja terjadi di Ibukota Provinsi Jawa Timur itu.

Ombudsman: 10 Tahun Tsunami Berbagai Persoalan Belum Selesai

on . Posted in Berita


KBRN, Banda Aceh : Meskipun sudah 10 Tahun berlalu, namun persoalan korban tsunami masih belum selesai. Hal tersebut diketahui dari masih adanya masyarakat yang mengaku korban tsunami melaporkan ke Ombudsman RI terkait berbagai masalah.

"Ada beberapa laporan terkait tsunami dengan berbagai keluhan. Ada yang masih menuntut rumah, ganti rugi tanah, masih tinggal di barak, rumah bantuan diserobot dan keluhan-keluhan lain,"ungkap Taqwaddin Husin, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Aceh Kamis (25/12/2014).

Dinsos dan Disnak Sumut Zona Merah

on . Posted in Berita

Medan, (Analisa). Ombudsman RI memberikan penghargaan sertifikat kepatuhan standar layanan publik kepada tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprovsu, Senin (22/12). Soalnya, dari 25 SKPD hanya 12 yang diobservasi. Hasilnya tujuh SKPD meraih zona hijau. Sedangkan empat SKPD masuk zona kuning dan dua SKPD masuk zona merah. Pemberian sertifikat ini berdasarkan standar kriteria penilaian pada program intervensi terfokus II yang dimulai sejak Oktober-November 2014.

Pungli Izin Usaha di 3 Kota Capai Rp 51 Miliar

on . Posted in Berita


Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan potensi pungutan liar sektor Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) senilai Rp 51 miliar. Angka tersebut didapat dari besarnya jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan pemerintah di tiga daerah, yakni DKI Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Tak Transparan, Ombudsman Rekomendasikan Pengurus PSSI Dipecat

on . Posted in Berita

Sunday, 21 December 2014, 16:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Resistensi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang menolak dinyatakan sebagai badan publik dan urung membuka laporan pengelolaan keuangan, dipastikan bisa jadi bumerang. Pascaputusan Sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) yang menyatakan PSSI sebagai badan publik dan wajib transparan keuangan, harus dipatuhi.

Jika masih bebal, sanksi hingga pemecatan tidak terhormat bisa dijatuhkan pada kepengurusan Djohar Arifin Husein tersebut. Lembaga Pengawas Badan Publik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melihat tidak transparannya PSSI merupakan perkara serius.

Dengan putusan KIP, harga mati bahwa segala keuangan PSSI dapat diakses masyarakat secara luas. Ombudsman RI pun tidak sungkan bakal memberikan rekomendasi sanksi hingga pemecatan bagi siapa saja lembaga yang menutup-nutupi informasi publik.

"Kami punya kekuatan dan wewenang merekomendasikan pecat tidak terhormat pejabat publik yang demikian," ujar Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana saat dihubungi, Ahad (21/12).

Menurutnya, sudah lazim dan tidak ada pengecualian bagi apapun badan publik yang tertutup. Kasus seperti ini, kata Danang, juga banyak yang masuk laporan Ombudsman.

Dalam kasus PSSI, lanjut Danang, surat rekomendasi pemecatan bisa langsung diberikan kepada Ketua Umum PSSI dengan tembusan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Hal itu melihat struktur organisasi PSSI yang di bawah langsung koordinasi negara, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"PSSI mau tidak mau harus menurut dengan pemerintah," ujar Danang. Prosedur dan langkah rekomendasi pemecatan, kata Danang, mesti menunggu laporan pengaduan masyarakat kepada lembaga Ombudsman RI.

Sementara itu, PSSI berniat mengajukan memori keberatan kepada Pengadilan Negeri (PN) menyoal putusan KIP yang menyematkan status PSSI sebagai badan publik. Memori keberatan bakal disampaikan PSSI kepada PN Jakarta Pusat pada Selasa, 23 Desember 2014.

"Draft keberatan sudah rampung, rencana Selasa besok kami ke PN," ujar Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan, Ahad (21/12). Aristo tak menampik banyaknya pihak yang menyayangkan sikap PSSI yang terus terkesan menolak putusan tersebut. Meski demikian, langkah hukum ini akan terus dilakukan.

Reporter : Angga Indrawan

Redaktur : Erik Purnama Putra

Sumber: http://bola.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/14/12/21/ngxdr1-tak-transparan-ombudsman-rekomendasikan-pengurus-pssi-dipecat

Ombudsman: Ironis Lihat Nasib PSSI

on . Posted in Berita

Kamis, 18 Desember 2014, 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Putusan Sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) yang salah satunya menyatakan bahwa PSSI sebagai badan publik, semestinya bukan menjadi alasan PSSI untuk terus berkelit membuka transparansi keuangan kepada masyarakat.

Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai, semestinya putusan KIP itu bisa dilaksanakan PSSI dengan segala macam prosedur yang telah ditetapkan hukum. Anggota Bidang Penyelesaian dan Pengaduan Ombudsman RI, Budi Santoso sangat menyayangkan sikap PSSI yang justru memperpanjang kisruh putusan KIP dengan menyampaikan nota keberatan kepada Pengadilan Negara.

Menurutnya, semestinya PSSI pascaputusan harus menunjukkan sikap teladan dengan menerapkan pola transparansi dan akuntabilitas secara luas kepada masyarakat. "Putusan itu sudah jelas. PSSI sudah tidak punya celah lagi untuk berkelit. Sikap PSSI sangat disayangkan, ironis dan tragis," ujar Budi Santoso saat dihubungi Republika, Kamis (18/12).

Justru, tambah Budi, sikap PSSI yang terus resisten dan mengabaikan putusan KIP, wajar akan membuat banyak lahir kecurigaan dari masyarakat. Jika memang telah diputuskan sebagai badan publik, lanjut Budi, PSSI bukanlah lembaga yang tidak bisa tersentuh.

Meski demikian, Budi berharap sengketa transparansi keuangan ini tetap berjalan dengan baik. Ombudsman RI, kata Budi, siap membuka ruang sebebas-bebasnya bagi semua pihak untuk berkonsultasi terkait pelayanan publik yang kini tak kunjung datang dari PSSI.

Sebelumnya, PSSI menyatakan sikap keberatan terhadap putusan KIP menyoal statusnya sebagai badan publik. Dalam beberapa hari ke depan, direktur hukum PSSI, Aristo Pangaribuan mewakili PSSI bakal mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Hingga nota keberatan sudah dilayangkan dan putusan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, PSSI menolak membuka laporan keuangan.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/12/18/ngrxnx-ombudsman-ironis-lihat-nasib-pssi

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.