Tags: berita, ombudsman,

Ombudsman Dorong Perbaikan Kualitas Keluhan Publik

on . Posted in Berita

Jakarta – Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, mengatakan, pihaknya mendorong masyarakat untuk memperbaiki kualitas keluhan publik sehingga bisa diartikulasi dengan baik, bahasa yang logis dan dilengkapi dengan data dan fakta yang valid. Dengan demikian, keluhan tersebut tidak hanya dianggap sebagai curhatan saja.

"Masyarakat perlu memperbaiki keluhan publik atau public complaint sehingga bisa diartikulasi dengan baik, bahasa yang logis dan dilengkapi dengan data yang valid," kata Adrianus dalam acara diskusi Mengambil Manfaat dari Mendengar Keluhan Masyarakat di Graha Aktual, Jakarta, Senin (13/6) malam.

RDP dengan Komisi II, ORI Minta Tambahan 152,6 M pada APBN-P

on . Posted in Berita

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) membutuhkan tambahan anggaran 152 milyar rupiah pada perubahan APBN 2016 mendatang. Hal ini diungkapkan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI (9/6).

Amzulian menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran Ombudsman RI pada tahun 2016 ini sebesar 299 milyar rupiah. Akan tetapi Ombudsman mendapat alokasi anggaran sebesar 146,33 milyar sehingga masih butuh kurang lebih 152,6  milyar rupiah pada APBN perubahan nantinya.

Ombudsman Minta PLN Jaga Pasokan Listrik

on . Posted in Berita

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjaga pasokan listrik selama Ramadan. Anggota Ombudsman, Laode Ida, mengatakan berkaca pada kejadian di Kepulauan Nias, PLN harus bisa memastikan tidak ada pemadaman. "Daerah Pulau Jawa, Madura, dan Bali pasokannya cukup," kata Laode saat dihubungi, Jumat, 3 Juni 2016.

Di luar daerah itu, khususnya di pulau-pulau, Ombudsman mendapat laporan masih sering mengalami pemadaman atau kekurangan pasokan listrik. Awal April lalu misalnya, Ombudsman menerima pengaduan dari warga di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, yang mengalami pemadaman selama 12 hari.

Pelayanan Publik Buruk Bukti Kurangnya Implementasi HAM

on . Posted in Berita

SUMBER, (PR).- Terkendalanya pelayanan publik seringkali disebabkan tidak terimplementasikannya Hak Asasi Manusia di dalam masyarakat. Hal itu terjadi karena minimnya pemahaman aparatur pemerintahan atau masyarakat mengenai HAM.

Pelayanan publik seperti pembuatan akta kelahiran, perbaikan jalan, pendidikan, hingga kesehatan menjadi isu sentral yang terkait dengan kepentingan HAM masyarakat. Tidak jarang jika isu tersebut terkuak akibat sejumlah pelanggaran atau pemenuhan yang kurang optimal.

Tuduhan Mafia Peradilan

on . Posted in Berita

Tuduhan adanya mafia peradilan jelas menyakitkan. Terkesan hanya memojokkan para hakim. Padahal, jika pun memang ada mafia peradilan, ada banyak pihak yang terlibat dalam proses peradilan hingga keluarnya putusan.

Isu mafia peradilan kembali mengemuka. Penyebabnya karena ada beberapa operasi tangkap tangan oleh KPK yang mengarah kepada para oknum di pengadilan. Apalagi saat penggeledahan di kediaman pejabat tinggi Mahkamah Agung ditemukan uang dalam jumlah signifikan, menambah daftar prasangka buruk publik.

Wali Kota Medan Dilaporkan ke Ombudsman RI

on . Posted in Berita

Jakarta – Wali Kota Medan, Dzulmi Edin dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Sampurno Pohan, dilaporkan ke Ombudsman RI  karena diduga melakukan tindakan diskriminatif kepada warga. Kedua pejabat publik itu ditengarai secara sengaja membiarkan oknum pengembang melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Sikap diskriminatif yang diduga kuat melanggar UU tersebut adalah dengan membiarkan oknum pengembang CV CM membangun pagar setinggi tiga meter di Jalan Pelajar Timur, Kota Medan. Keberadaan pagar itu membuat akses warga untuk menuju jalan umum tertutup. Selain itu, pembangunan pagar itu juga diduga kuat juga tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Ada 174 Laporan Ketidakpuasan Publik, Ombudsman Sambangi Kejagung

on . Posted in Berita

 

Jakarta - Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Amzulian Rifai menyambangi Kejaksaan Agung (Kejagung). Kedatangan Amzulian untuk membahas 174 laporan ketidakpuasan publik terhadap kejaksaan.

"Ya Kejagung tahun 2015 kalau tidak salah ada 147 (laporan), ada macam-macam jenis laporan," kata Amzulian usai menemui Jaksa Agung di Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016).

Hasil Investigasi Ombudsman RI Soal Pengelolaan Beras, TNI Terlibat

on . Posted in Berita

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kenapa petani tetap saja miskin, meski hasil panen mereka cukup memuaskan? Setidaknya, pertanyaan ini membuat kita bertanya-tanya setiap kali harga beras melambung, tapi petani hidupnya tetap biasa-biasa saja.

Nah, Ombudsman RI mencoba menelusuri masalah ini dan berhasil menyimpulkan, setidaknya ada 7 masalah yang terjadi pada pengelolaan beras di dalam negeri.

Ombudsman Ungkap Tujuh 'Maladministrasi' Pengelolaan Beras di RI

on . Posted in Berita

Anggota Ombudsman Republik Indonesia dalam Forum Diskusi Publik 'Salah Urus Beras' (23/4)

JAKARTA - Pengelolaan beras hingga saat ini masih belum terbebas dari carut marut. Bahkan, hingga saat ini masih terdapat margin hingga 300 persen antara harga beras pada tingkat petani dengan harga beras pada tingkat penjual di pasaran.

Ternyata, proses pengadaan beras dari tingkat petani hingga tingkat produsen ini masih belum belum terlepas dari sisi kecurangan. Ombudsman pun mengungkapkan terdapat tujuh dugaan maladminiatrasi yang telah berhasil diungkapkan terkait pengadaan beras.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.