logo12

Tags: berita, ombudsman,

Ombudsman Republik Indonesia Dorong Penguatan Diplomasi

on . Posted in Berita

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia mendorong penguatan diplomasi publik dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah yang harus diambil adalah mereduksi maladministrasi dan korupsi dengan mereformasi dan membangun budaya hukum.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Ombudsman Prof. Amzulian Rifai saat menjadi pembicara dalam Diklat Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Angkatan 58 di Pusdiklat Kementerian Luar Negeri, Selasa (18/4).

Keheranan Komisioner Ombudsman pada Halte 'Menantang Langit' CSW

on . Posted in Berita

Alvin Lie, Komisioner Ombudsman melakukan sidak ke halte layang Transjakarta 'menantang langit' CSW. Alvin ingin melihat perkembangan terbaru pembangunan penunjang akses ke halte tersebut seperti anak tangga, eskalator, atau lift.

"Saya kaget sekali, masak jumlah anak tangganya saya hitung sampai menyentuh 100-an. Ini buat manula, ibu hamil, dan penyandang disabilitas bakal susah," ujar Alvin keheranan sambil mengecek kondisi halte CSW, Jalan Walter Mongisidi, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).

Dua Pasangan Cagub DKI Hadiri Pengukuhan Komitmen Bersama

on . Posted in Berita

Ombudsman Akan Gelar Acara Serupa Di Daerah

JAKARTA- Dua Pasangan Cagub dan Cawagub DKI nomor 1 dan Cawagub Nomor 3 menandatangani Komitmen Bersama untuk mewujudkan Jakarta yang Terbuka dan bebas dari Maladministrasi yang diselenggarakan Ombudsman RI bersama Komisi Informasi DKI pada Selasa (1/11). Acara serupa rencananya juga akan diselenggarakan di daerah lain.

Ketiga calon tersebut yakni Agus Harimurti Yudhoyono, Sylviana Murni, dan Sandiaga Uno. Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih dan Ketua Komisi Informasi DKI Gede Narayana menyaksikan penandatangan Komitmen Bersama oleh ketiga calon yang hadir.
Dalam sambutannya, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan acara ini bertujuan untuk menggugah para kandidat pemimpin DKI untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik jika terpilih nanti. “Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini pelayanan publik di negara kita masih diskriminatif. Saat ini jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman sebanyak 6.859 dan akan terus meningkat,” ujarnya dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta Pusat tersebut.

30 Asisten Ombudsman RI Ikuti Diklat Investigasi

on . Posted in Berita

Bogor - Sebanyak 30 orang Asisten Ombudsman RI mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) investigasi angkatan II tahun 2016 yang dilaksanakan di Pusdik Reskrim Mabes Polri, Megamendung Bogor, Jawa Barat, 18 September - 1 Oktober 2016. Pelaksanaan diklat ini merupakan kerjasama antara Ombudsman RI dengan Reskrim Mabes Polri yang merupakan rangkaian tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Kapolri nomor : 28/ORI-MOU/IX/2014 tentang Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat.

Pelaksanaan diklat resmi dibuka oleh Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih. Dalam sambutannya Alamsyah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kalemdiklat Polri khususnya Kapusdik Reskrim Polri yang telah bersedia menerima dan menyelenggarakan diklat bagi investigator Ombudsman RI.

Ombudsman - IKAL Teken Nota Kesepahaman

on . Posted in Berita

Jakarta - Ombudsman Republik indonesia dan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) menjalin kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai dan Ketua IKAL, Agum Gumelar, bertempat di Gedung Merdeka Lemhannas RI (20/09).

Amzulian Rifai mengatakan Nota Kesepahaman dengan IKAL ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. “Nama-nama besar di IKAL adalah panutan bagi kami Ombudsman," ujarnya.

Adrianus Meliala : Perpres Ganti Rugi Bukan Soal Uang

on . Posted in Berita

Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia bersama dengan Kementerian PAN-RB tengah merancang Peraturan Presiden tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Rancangan ini disampaikan dalam rapat bersama di Kementerian PAN-RB pada hari Selasa, 20 September 2016.

Turut hadir dalam pembahasan ini adalah perwakilan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretariat Kabinet. Pokok-pokok bahasan rancangan Peraturan Presiden tersebut adalah kriteria pemberian ganti rugi, tanggung jawab penyelenggara layanan, mekanisme pengajuan, pengajuan keberatan, serta pembinaan dan pengawasan. Penyelenggara layanan harus memenuhi 14 komponen standar pelayanan minimal sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Peran Ombudsman RI adalah menyelenggarakan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus untuk penyelesaian ganti rugi.

Ombudsman RI Sidak Pelayanan e-KTP di Kota Tangerang

on . Posted in Berita

TANGERANG- Pasca pertemuan dan permintaan penjelasan kepada Menteri Dalam Negeri (2/9/2016) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta terkait banyaknya laporan masyarakat soal pelayanan publik e-KTP mendorong Ombudsman RI untuk melakukan kajian dan investigasi.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty turun langsung meninjau pelaksanaan pelayanan e-ktp di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, Kamis (22/9).

“Ombudsman melakukan investigasi untuk mengetahui bagaimana kondisi di lapangan, tujuannya agar masyarakat dapat mendapatkan layanan E-KTP yang nyaman,” ujarnya disela sidak.

Komisi II DPR Dorong Ombudsman Lakukan Kajian

on . Posted in Berita

JAKARTA- Komisi II DPR mendorong Ombudsman RI untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap personalan tumpang tindih kewenangan di Batam. Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan tumpang tindih kewenangan itu dapat menyebabkan turunnya iklim investasi dan ekonomi di Batam.

“Kita tunggu hasil kajian dari Ombudsman RI yang melibatkan semua stakeholders. Untuk menjadi salah satu bahan Komisi II dalam mengambil keputusan,” kata Lukman dalam pembukaan Rapat Dengar Pendapat Komisi II bersama Ombudsman RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Badan Pengusahaan Batam dan Walikota Batam, Senin (19/9) di Jakarta.

Ombudsman Jadi Saksi Komitmen Kemenkomaritim Canangkan ZI

on . Posted in Berita

Bertempat di Ruang Auditorium Gedung II BPPT, Lantai 2. Luhut Binsar Panjaitan, menggelar pencanangan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang dihadiri oleh seluruh seluruh pejabat eselon 1, 2 dan 3 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Selain Ombudsman, turut hadir sebagai saksi dalam acara tersebut adalah Ketua KPK, Agus Rahardjo dan Menteri PAN-RB, Asman Abnur. (15/9).

“Pencanangan ZI sendiri Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Permenpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 yang perlunya pencanangan ZI untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, kata Asep D Muhammad, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dalam sambutannya.

Ombudsman Lemhannas Jalin Kerjasama

on . Posted in Berita

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) bersama Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) menjalin kerjasama dengan Lemhannas RI melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Lobi Nusantara, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI, Rabu (7/9). Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Gubernur Lemhannas RI Agus Widjojo, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, serta Ketua ADEKSI Amruji.

Amzulian Rifai dalam sambutannya mengatakan bahwa bagi Ombudsman MoU ini sangatlah penting. "Paling tidak menyangkut dua hal, pertama, para pemimpin publik di republik ini ke depan akan lebih banyak lagi menuntut ilmu dan belajar di Lemhannas. Bagi Ombudsman bagaimana supaya ada peningkatan kesadaran para penyelenggara negara selama mengikuti pendidikan Lemhannas ini tentang meningkatnya pengetahuan pentingnya pelayanan publik bagi mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya," terang Amzulian.

Artikel Ombudsman