Ombudsman RI Jalin Kerja Sama dengan Otoritas Jasa Keuangan

on . Posted in Artikel

JAKARTA- Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan penandatangana nota kesepahaman tentang koordinasi antara kedua belah pihak khususnya di bidang pelayanan publik pada sektor keuangan.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dan Ketua Dewan Komisioner  OJK Muliaman D Hadad di Kantor OJK, Jumat (27/1).

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengatakan nota kesepahaman ini penting dalam melakukan koordinasi di antara dua lembaga. "Laporan yang masuk ke Ombudsman ada beberapa yang sebenarnya merupakan wewenang dari OJK, maka dari itu hari ini kita tandatangani MoU untuk koordinasi," ujarnya.

Amzulian menambahkan yang paling penting dari penandatanganan nota kesepahaman ini adalah tindak lanjutnya. "Harapan kita bersama pelayanan publik di sektor keuangan bisa semakin baik," kata dia.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisaris OJK, Muliaman D Hadad menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini ditujukan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka memperlancar tugas dan wewenang kedua belah pihak. "Terutama yang berkaitan dengan upaya menciptakan pelayanan publik yang baik dan perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat," kata dia.

Muliaman menambahkan fungsi dan tugas Ombudsman RI dan OJK perlu lebih disinergikan untuk menjamin bahwa masyarakat dan konsumen keuangan mendapatkan pelayanan yang baik dari OJK sebagai regulator industri jasa keuangan.

Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, edukasi dan sosialisasi, pertukaran informasi serta bantuan teknis yang mendukung tugas dan fungsi kedua lembaga. (Humas ORI)

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.