Kelola Aduan Masyarakat Berantas Pungli

on . Posted in Artikel

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepolisian Polda Metro Jaya di kantor Kemenhub terkait pungutan liar perizinan oleh oknum di kementerian membuka aib pelayanan publik yang selama ini hanyaocehan bagi masyarakat. Kepolisian menyita sebanyak Rp95 juta dan enam buku tabungan yang berisi uang Rp1 miliar serta beberapa dokumen terkait perizinan. Kepolisian mengamankan enam orang yang terdiri dari dua orang PNS Kemenhub, satu orang pihak swasta, dan tiga orang lainnya pegawai harian lepas (PHL) Kemenhub.

Kemudian Presiden Re­pu­blik Indonesia Joko Widodo merespon langsung dengan hadir untuk meninjau lang­sung OTT tersebut. Perbaikan pelayanan kepada publik de­ngan menghilangkan pungu­tan liar di lembaga-lembaga hukum menjadi paket kebi­jakan hukum dalam reformasi hukum pertamanya. Dalam peninjauan tersebut, Presiden meminta untuk memecat peja­bat yang terbukti melakukan praktek pungli terkait pela­yanan yang diberikan kepada masyarakat.

Fenomena pungutan liar dalam penyelenggaraan pela­yanan publik sudah menjadi permasalahan akut dan sangat susah untuk dihilangkan da­lam birokrasi pelayanan pu­blik di Indonesia. Jika dilihat pengertian dari Pungutan Liar (Pungli) dalam KBBI, adalah meminta sesuatu (uang dan sebagainya) kepada seseorang (lembaga, perusahaan, dan sebagainya) tanpa menurut peraturan yang lazim. Sedang­kan dalam buku saku Om­budsman, pungutan liar di­artikan sebagai Permintaan Imbalan Uang. Dimana, dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik me­minta imbalan uang dan seba­gainya atas pekerjaan yang sudah semestinya dia lakukan se­cara cuma-cuma karena me­rupakan tanggung jawab­nya.

Terungkapnya pungutan liar di kantor Kementerian Perhubungan, sebagai pintu ma­suk pemberantasan pu­ngu­tan liar dalam penye­leng­ga­ra­an pelayanan publik. Hal ter­se­but menjadi tugas para pene­gak hukum untuk mene­ga­­kan hukum, sehingga pem­be­rian pelayanan publik ter­ja­min dari pungutan liar ter­sebut.

Berdasarkan data laporan Ombudsman Sumbar per Ok­to­ber 2016, laporan terkait dugaan permintaan imbalan uang, barang dan jasa men­capai 39 laporan dari 267 laporan yang terdata. Dari 267 laporan tersebut instansi yang dilaporkan meliputi peme­rintahan Kota/Kab, pemerin­tahan Provinsi, pemerintahan desa, BUMN/BUM|D, Sekolah, Kepolisian, kantor pertana­han, rumah sakit dan sebagai­nya. 154 laporan telah disele­saikan dan 113 laporan lagi dalam proses penyelesaiannya.

Dalam melihat realita ter­se­but, sangat dibutuhkan niat dan political will pejabat publik seperti kepala daerah, kepala satuan dinas dan kepala kantor untuk dapat mem­bersihkan dan menghi­lang­kan praktek pungutan liar dilingkungan kerjanya. Seha­rusnya hal tersebut dapat diatasi jika instansi tersebut memiliki mekanisme penge­lolaan pengaduan pelayanan publik sesuai UU 25/2009 tentang pelayanan publik.

Berdasarkan Perpres 76/2013,Permenpan RB 24/2014 dan Permenpan RB 3/2015. Seharusnya pintu masuk pu­ngu­­tan liar dalam penye­lenggaran pelayanan publik dapat dicegah dan dihi­lang­kan. Hal tersebut dikarenakan setiap keluhan masyarakat (pengguna) dikelola dan ditin­daklanjuti seperti hal dalam sektor private (customer ser­vice). Masyarakat sebagai peng­guna memiliki saluran untuk menyelesaikan perma­sa­lahannya dalam men­da­pat­kan pelayanan publik dari negara. Saluran tersebut dapat berupa hotline pengaduan, sms gateway, nomor penga­duan kotak pengaduan dan sebagainya. Saluran tersebut diinformasikan di setiap unit layanan sehingga masyarakat yang berurusan diinstansi tersebut mengetahuinya. Se­lain itu penyelenggara pelaya­nan publik harus memahami juga hak pengadu dan kewa­jiban penyelenggara. Saluran tersebut wajib dipantau dan dievaluasi oleh penanggung jawab penyelenggara pelaya­nan publik.

Belum lagi dengan kepa­tuhan penyelenggaraan pela­yanan publik terhadap peme­nuhan standar pelayanan pu­blik berdasarkan Undang-Undang. Meliputi persyaratan pelayanan, jangka waktu pe­nye­lesaian, informasi biaya/tarif, prosedur pelayanan (SOP), alur pelayanan dan sa­rana prasarana. Selain itu juga penampakan Maklumat Pela­yanan, Sistem Informasi Pu­blik, Sumber Daya Manusia, Pelayanan Khusus, Visi, Misi dan Motto serta Atribut.

Begitu pentingnya para penyelenggara pelayanan pu­blik mengelola pengaduan layanan yang diberikan kepa­da masyarakat adalah selain menutup pintu masuk pu­ngutan liar dikantornya, dapat memperbaiki kualiatas pela­yanan diberikan kepada ma­syarakat. Penyelenggara pela­ya­nan publik memperoleh out­come terkait kinerja pe­laksananya, dapat menghitung kebutuhan anggaran dan SDM yang menyelenggarakan laya­nan publik di instansinya. Dan yang terpenting itu adanya perhatian dari pengguna laya­nan (masyarakat) terhadap penyelenggaran pelayanan publik yang mereka terima. Kesadaran hak pelayanan pu­blik meningkat dengan me­nyam­paikan keluhan mereka terkait penyelenggaraan pela­yanan publik. Sehingga dapat mengukur kepuasan masya­rakat dan mewujudkan pela­yanan prima (excelent ser­vice)dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Dengan kehadiran Kepala Ne­gara dalam operasi tang­kap tangan pung­li tersebut, men­ja­di­kan ear­ly warning bagi pejabat publik dikementerian, lembaga non struktural dan pemerintahan daerah se-Indo­nesia. Hadirnya negara (na­wacita) dalam pen­cegahan dan pemberantasan pungutan liar pada pe­nye­lengaraan pela­yanan publik adalah bukti kerja nyata me­reka. Sehingga pelayanan publik bersih ma­lad­ministrasi dengan bentuk pungutan liar atau permintaan imbalan da­pat dihapuskan pada birokrasi pelayanan pu­blik di Indo­nesia. Kemudian dari pada itu negara dapat memenuhi kebu­tuhan masya­rakat dalam men­dapatkan pelayanan publik berkualitas, wajar dan adil.

Harapan dari masyarakat adalah terwujudnya penye­leng­garaan negara yang efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari KKN bukan lagi keniscayaan untuk dicip­takan. Hal tersebut dapat dilakukan dalam pemberian pelayanan publik kepada ma­sya­rakat. Penyelengara pela­yanan publik mengelola adu­an pelayanan publik dari ma­sya­rakat (pengguna), kele­luasaan akses (salu­ran) penga­duan pelayanan publik diha­rap­kan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik.Jangan sampai, pada akhirnya Good Gover­nance dan Clean Government bukan saja perjuangan refor­masi yang ti­dak jelas ujung­nya. (*)

YUNESA RAHMAN
(Asisten Pratama Ombudsman Sumbar)

Tags: ombudsman sumatera barat, pelayanan publik pungutan liar pungli

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.