Kepala Daerah Jangan Terdakwa

on . Posted in Artikel

Prof Amzulian Rifai PhD

Ketua Ombudsman RI

 

SEBAGAIMANA juga publik terkait status terdakwa gubernur DKI yang tetap aktif, pendapat para anggota Ombudsman RI juga terbelah. Itu sebabnya tidak dikeluarkan pendapat atas nama lembaga setidaknya hingga pelaksanaan pilkada. Namun, setelahnya setiap anggota dapat mengemukakan pemikirannya secara terbuka.

Ombudsman mengundang menteri dalam negeri pada Kamis, 16 Februari 2016, sehari setelah hari pencoblosan untuk memberikan penjelasan terkait hal itu. Mendagri beserta Dirjen OTDA responsif, hadir langsung. Bagaimanapun polemik soal ini akhirnya gubernurlah sebagai eksekutornya.

Ombudsman RI Jalin Kerja Sama dengan Otoritas Jasa Keuangan

on . Posted in Artikel

JAKARTA- Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan penandatangana nota kesepahaman tentang koordinasi antara kedua belah pihak khususnya di bidang pelayanan publik pada sektor keuangan.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan oleh Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dan Ketua Dewan Komisioner  OJK Muliaman D Hadad di Kantor OJK, Jumat (27/1).

Atas Nama Komite Sekolah

on . Posted in Artikel

Sejak 30 Desember 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Salah satu pertimbangan diterbitkannya peraturan ini dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan, merevitalisasi tugas komite sekolah atas dasar prinsip gotong-royong.

Saya menilai setidaknya ada dua tujuan lain yang hendak dicapai. Pertama, meluruskan eksistensi Komite Sekolah. Jangan sampai komite sekolah menjelma menjadi lembaga pemungut iuran kepada peserta didik sekalipun bersifat liar. Kedua, Permendikbud No 75 Tahun 2016 juga ingin mengajak semua komponen masyarakat untuk secara bergotongroyong terlibat dalam pembangunan pendidikan.

Kelola Aduan Masyarakat Berantas Pungli

on . Posted in Artikel

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepolisian Polda Metro Jaya di kantor Kemenhub terkait pungutan liar perizinan oleh oknum di kementerian membuka aib pelayanan publik yang selama ini hanyaocehan bagi masyarakat. Kepolisian menyita sebanyak Rp95 juta dan enam buku tabungan yang berisi uang Rp1 miliar serta beberapa dokumen terkait perizinan. Kepolisian mengamankan enam orang yang terdiri dari dua orang PNS Kemenhub, satu orang pihak swasta, dan tiga orang lainnya pegawai harian lepas (PHL) Kemenhub.

Kemudian Presiden Re­pu­blik Indonesia Joko Widodo merespon langsung dengan hadir untuk meninjau lang­sung OTT tersebut. Perbaikan pelayanan kepada publik de­ngan menghilangkan pungu­tan liar di lembaga-lembaga hukum menjadi paket kebi­jakan hukum dalam reformasi hukum pertamanya. Dalam peninjauan tersebut, Presiden meminta untuk memecat peja­bat yang terbukti melakukan praktek pungli terkait pela­yanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pungli Dalam Perspektif Maladministrasi

on . Posted in Artikel

Oleh: Irsan Hidayat, S.Ip

Asisten Pratama Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu

Kedatangan Presiden Jokowi di gedung Kemenhub sebagai lokasi OTT pungutan liar Kepolisian terkait pelayanan publik pengurusan kapal dan buku pelaut, cukup menyita perhatian. Meski menuai pro kontra, namun “aksi” Presiden ini patut diapresiasi sebagai shock terapi bagi oknum ASN “nakal”.

Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi menekankan bahwa kedatangannya di lokasi OTT hanya ingin memastikan seluruh lembaga dan seluruh instansi yang berhubungan pelayanan kepada rakyat, menghentikan pungli. Presiden pun telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli, dipimpin Menkopolhukam.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.