logo12

Negosiasi Sandera dan Ulama

on . Posted in Artikel

Kekerasan dengan berbagai rupa di Mindanao, Filipina selatan, seperti penyanderaan, penculikan, dan bentrokan senjata, bukan saja nyaris tidak ada hentinya, susul-menyusul dalam rentang waktu yang sangat lama, melainkan juga bagai benang kusut yang sulit dicari ujung pangkalnya. Rangkaian kekerasan itu memiliki akar sejarah yang sangat dalam yang melibatkan banyak pihak, mulai dari penjajah Spanyol dan Amerika Serikat hingga pertengahan abad ke-20, masa pasca kemerdekaan di era pemerintahan Filipina, dan kemudian berlanjut dengan munculnya berbagai kelompok nasionalisme bangsa Moro yang menuntut merdeka atau otonomi.

Imunitas Ombudsman

on . Posted in Artikel

Baru saja Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan kepada publik tentang keterlibatan oknum Staf Kantor Presiden dalam suatu kasus yang ditangani.

Ada saja cara untuk membela diri seakan-akan faktanya tidaklah demikian. Padahal, kalau saja semua fakta diungkap, dapat memojokkan lebih banyak orang.

Bahkan sudah ada pihak yang mengambil ancang-ancang untuk mengkriminalisasi Ombudsman, sebagai lembaga pengawas pelayanan publik tersebut. Mestinya, gaya dan modus operandi seperti ini, yang sudah terjadi untuk lembaga-lembaga lain, jangan juga dicoba untuk Ombudsman. Mungkin publik perlu mengetahui adanya imunitas yang dimiliki insan Ombudsman.

Ombudsman ke Depan

on . Posted in Artikel

*Opini dimuat di Koran Sindo 15 Februari 2016

The Rule of Law Index 2015 menempatkan Indonesia di urutan nomor 52 dari 102 negara yang disurvei. Posisi beberapa negara ASEAN lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.

Di antaranya Filipina (51), Malaysia (39), bahkan Singapura berada pada urutan sembilan. Hasil survei tertuang dalam the Rule of Law Index ini merefleksikan bagaimana publik mengalami penerapan hukum dalam keseharian mereka. Tentu saja terkait erat bagaimana negara melayani publiknya dalam berbagai aspek kehidupan. Secara berurutan empat negara Skandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia, dan Finlandia) menempati posisi terbaik dunia.

Ombudsman Harap Pemprov DKI Jakarta Benahi Sistem Pengrusan Izin Usaha

on . Posted in Artikel

Selasa, 16 September 2014

Warta Ombudsman RI

JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera membenahi sistem pelayanan publik khususnya dalam pengurusan izin usaha bagi pegiat UKM agar terhindar dari praktik maladministrasi. Hal ini disampaikan Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana, saat memaparkan hasil investigasi atas prakarsa sendiri terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan sektor perdagangan, hotel dan restoran di Ruang Ajudikasi Khusus, Lantai 6, Gedung Ombudsman RI, Selasa (16/9).

Artikel Ombudsman