Pelayanan Publik dan Nasionalisme

on . Posted in Artikel

Pastilah ada yang bertanya- tanya, apa kaitannya antara pelayanan publik dan nasionalisme? Terkesan topik yang terpisah dan tidak ada keterkaitan sama sekali.

Tidak salah juga yang berpikiran demikian. Namun saya yakin setelah membaca artikel ini agak jelas juga kaitan kedua hal ini. Secara sederhana nasionalisme Indonesia dimaksudkan adanya kecintaan yang mendalam terhadap Indonesia. Bahkan ada yang terkadang secara ”membabi buta” menyatakan apa pun yang terjadi dengan negaranya, dia tetap cinta menggunakan kaca mata kuda. Ungkapan right or wrong is my country melekat dalam sanubari.

UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PLN MELALUI SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

on . Posted in Artikel

SURABAYA-  Listrik merupakan infrastruktur dasar yang sangat vital peranannya bagi kemajuan ekonomi dan kehidupan bangsa Indonesia. Tanpa ketersedian listrik dengan kapasitas dan kualitas memadai, kita akan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari hari, kegiatan produksi, bisnis, dan industri.

Oleh karenanya upaya peningkatan pelayanan PLN dengan penentuan tarif tidak hanya bisa dipengaruhi oleh harga komersil, tapi sangat memperhitungkan masyarakat marginal dengan cara penghitungan pemberian subsidi bagi masyarakat miskin atau kurang mampu.

Negosiasi Sandera dan Ulama

on . Posted in Artikel

Kekerasan dengan berbagai rupa di Mindanao, Filipina selatan, seperti penyanderaan, penculikan, dan bentrokan senjata, bukan saja nyaris tidak ada hentinya, susul-menyusul dalam rentang waktu yang sangat lama, melainkan juga bagai benang kusut yang sulit dicari ujung pangkalnya. Rangkaian kekerasan itu memiliki akar sejarah yang sangat dalam yang melibatkan banyak pihak, mulai dari penjajah Spanyol dan Amerika Serikat hingga pertengahan abad ke-20, masa pasca kemerdekaan di era pemerintahan Filipina, dan kemudian berlanjut dengan munculnya berbagai kelompok nasionalisme bangsa Moro yang menuntut merdeka atau otonomi.

Imunitas Ombudsman

on . Posted in Artikel

Baru saja Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan kepada publik tentang keterlibatan oknum Staf Kantor Presiden dalam suatu kasus yang ditangani.

Ada saja cara untuk membela diri seakan-akan faktanya tidaklah demikian. Padahal, kalau saja semua fakta diungkap, dapat memojokkan lebih banyak orang.

Bahkan sudah ada pihak yang mengambil ancang-ancang untuk mengkriminalisasi Ombudsman, sebagai lembaga pengawas pelayanan publik tersebut. Mestinya, gaya dan modus operandi seperti ini, yang sudah terjadi untuk lembaga-lembaga lain, jangan juga dicoba untuk Ombudsman. Mungkin publik perlu mengetahui adanya imunitas yang dimiliki insan Ombudsman.

Ombudsman ke Depan

on . Posted in Artikel

*Opini dimuat di Koran Sindo 15 Februari 2016

The Rule of Law Index 2015 menempatkan Indonesia di urutan nomor 52 dari 102 negara yang disurvei. Posisi beberapa negara ASEAN lebih baik dibandingkan dengan Indonesia.

Di antaranya Filipina (51), Malaysia (39), bahkan Singapura berada pada urutan sembilan. Hasil survei tertuang dalam the Rule of Law Index ini merefleksikan bagaimana publik mengalami penerapan hukum dalam keseharian mereka. Tentu saja terkait erat bagaimana negara melayani publiknya dalam berbagai aspek kehidupan. Secara berurutan empat negara Skandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia, dan Finlandia) menempati posisi terbaik dunia.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.