logo12

Ideologi Pelayanan Publik

on . Posted in Artikel

 

Gerakan sosial partisan (Suaedy, 2014) tampaknya menjadi salah satu ciri penting arah baru demokratisasi di Indonesia.

Gerakan sosial partisan (GSP) adalah suatu gerakan yang mengagendakan perubahan drastis dan substansial suatu pemerintahan dengan mengikuti proses dalam sistem demokrasi yang eksisting-bukan revolusi atau penggulingan suatu pemerintahan yang sedang berjalan-melalui pemilu, tetapi tidak masuk secara langsung jadi aktor politik itu sendiri. Caranya dengan mendorong calon-bukan pemimpin gerakan itu sendiri, bahkan bukan jadi bagian darinya-yang dianggap mampu membawa agenda-agenda yang dicanangkannya. Relawan pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilkada Jakarta 2012 dan relawan pasangan Jokowi-Kalla dalam Pilpres 2014 menunjukkan itu. Relawan "Teman Ahok" tampaknya hendak mengulang gerakan tersebut.

Mengurai Masalah di Penjara

on . Posted in Artikel

 

Ketika mengambil mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia di Melbourne University Law School, salah satu tempat yang dikunjungi sebagai bagian dari kuliah lapangan adalah penjara di State of Victoria.

Sudah lama memang, tahun 1993, tetapi pengalaman mengunjungi penjara di Australia itu tetap membekas hingga sekarang. Di antara pengalaman itu, pengamanan penjaranya luar biasa. Profesor saya bercerita ”tidak mudah” baginya mendapatkan izin berkunjung ke penjara di State of Victoria ketika itu. Apalagi membawa serta puluhan mahasiswa tingkat akhir. Kesan kedua, penjaranya tertata rapi. Sekilas hamper tidak ada kesan penjara karena fasilitas kamar yang bagus, fasilitas umum bersih dan terawat rapi. Semua itu dapat terjadi karena jumlah warga binaan masih ideal.

Perempuan dan Layanan Publik

on . Posted in Artikel

Meski tulisan ini terlambat satu hari dari hari biasanya dirayakan peringatan hari Kartini setiap 21 April, persoalan-persoalan yang mengemuka berikut ini gambaran betapa persoalan perempuan tak henyak dari kemapanan persoalan, terus muncul, bergelombang bahkan cenderung maju-mundur pencapaiannya.

Tentu, ini menjadi tantangan bagi lembaga-lembaga layanan publik. Jika tidak segera dilakukan perubahan, akan semakin jauh hak perempuan sebagai warga yang dijamin pemenuhannya oleh UUD 1945 bisa mencapai kesederajatan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Salah satunya pemenuhan layanan publik terkait perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan.

INDUSTRI TEKSTIL & ALAS KAKI DITARGETKAN NAIK 6,3 PERSEN

on . Posted in Artikel

SOLO - Tahun 2016, laju Pertumbuhan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka ditargetkan naik 6,33 persen dan memberi kontribusi sebesar 2,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

Terkait hal tersebut, salah satu sektor prioritas yang dapat menjadi andalan masa depan adalah Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). “Sektor Industri TPT akan terus menguat  karena sifatnya yang padat karya dan menjadi 'Jaring Pengaman Sosial' yang mendukung pendapatan penduduk. Di lapangan, industri pakaian menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan Tenaga kerja," ujar Direktur Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Muhdori, pada acara Forum Komunikasi Bakohumas, Solo, Kamis (14/4).

BUMN DIHARAPKAN HADIR DENGAN SDM YANG LEBIH BERINTEGRITAS DAN PEKA

on . Posted in Artikel

Bandung - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas bisnis yang dimiliki oleh negara. Sebagai entitas bisnis, BUMN memiliki tujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha khususnya kegiatan usaha dan pelayanan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini menjadi pokok bahasan dalam acara Seminar Nasional “Penguatan BUMN untuk Kemandirian Bangsa di Bidang Ekonomi Dan Pertahanan Serta Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Yang Berdaya Saing” yang diselenggarakan oleh Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN pada 12-13 April 2016.

Mahfud MD sebagai salah seorang narasumber melihat negara kesejahteraan adalah negara yang mewajibkan pemerintahnya untuk bersikap aktif membangun kesejahteraan rakyatnya dan tidak boleh pasif membiarkan kehidupan masyarakat menjadi liberal dimana rakyat dibiarkan bersaing sebebas-bebasnya untuk memperoleh keuntungan sendiri-sendiri. Dalam rangka itulah maka negara berhak membangun berbagai badan usaha sendiri yang hasilnya harus dipergunakan untuk kemakmuran. Hal ini harus dihayati sebagai dasar-dasar konstitusional dibentuknya berbagai BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan berbagai variasinya.

Artikel Ombudsman