INDUSTRI TEKSTIL & ALAS KAKI DITARGETKAN NAIK 6,3 PERSEN

on . Posted in Artikel

SOLO - Tahun 2016, laju Pertumbuhan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka ditargetkan naik 6,33 persen dan memberi kontribusi sebesar 2,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional.

Terkait hal tersebut, salah satu sektor prioritas yang dapat menjadi andalan masa depan adalah Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). “Sektor Industri TPT akan terus menguat  karena sifatnya yang padat karya dan menjadi 'Jaring Pengaman Sosial' yang mendukung pendapatan penduduk. Di lapangan, industri pakaian menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan Tenaga kerja," ujar Direktur Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka, Muhdori, pada acara Forum Komunikasi Bakohumas, Solo, Kamis (14/4).

BUMN DIHARAPKAN HADIR DENGAN SDM YANG LEBIH BERINTEGRITAS DAN PEKA

on . Posted in Artikel

Bandung - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas bisnis yang dimiliki oleh negara. Sebagai entitas bisnis, BUMN memiliki tujuan untuk mengembangkan kegiatan usaha khususnya kegiatan usaha dan pelayanan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini menjadi pokok bahasan dalam acara Seminar Nasional “Penguatan BUMN untuk Kemandirian Bangsa di Bidang Ekonomi Dan Pertahanan Serta Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Yang Berdaya Saing” yang diselenggarakan oleh Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN pada 12-13 April 2016.

Mahfud MD sebagai salah seorang narasumber melihat negara kesejahteraan adalah negara yang mewajibkan pemerintahnya untuk bersikap aktif membangun kesejahteraan rakyatnya dan tidak boleh pasif membiarkan kehidupan masyarakat menjadi liberal dimana rakyat dibiarkan bersaing sebebas-bebasnya untuk memperoleh keuntungan sendiri-sendiri. Dalam rangka itulah maka negara berhak membangun berbagai badan usaha sendiri yang hasilnya harus dipergunakan untuk kemakmuran. Hal ini harus dihayati sebagai dasar-dasar konstitusional dibentuknya berbagai BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan berbagai variasinya.

Jangan Melawan Partai

on . Posted in Artikel

Jangan melawan partai politik, bahkan bagi kadernya sekalipun. Sebagian di antara kita pastilah tidak menyukai kalimat ini dengan berbagai alasan. Di antara alasan itu karena di era reformasi sekarang ini seharusnya partai lebih terbuka, lebih mau menerima kritik dan lebih membebaskan para kadernya untuk tampil reformis.

Memang sejak reformasi, tabiat reformis itu menjelma dalam berbagai rupa sungguhpun ada saja orang lain yang sewot dengan berbagai tampilan tersebut. Adalagi yang sulit memahami, bagaimana mungkin partai politik sebagai pengusung perubahan justru terkesan tidak siap berubah. Tidak siap dengan laju kencang kadernya sendiri.

Ahok & Gairah Penggusuran

on . Posted in Artikel

PENGGUSURAN paksa kembali dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta di kawasan Luar Batang Senin (11/4). Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tampak kembali menunjukkan sikap keras dan tegasnya tanpa kompromi dengan mengerahkan ribuan aparat keamanan (polisi, aparat TNI dan Pamong Praja). Sehingga, rakyat setempat hanya dengan sedih dan linangan air mata menyaksikan ribuan rumah hunian mereka dihancur-luluhkan oleh alat-alat berat.

Aksi penggusuran paksa ini adalah yang ketiga kalinya dalam dua tahun terakhir dilakukan Gubernur Ahok, setelah Kampung Pulo (Agustus 2015) dan Kalijodo (Februari 2016). Ini menunjukkan bahwa putra Belitung Timur itu tampaknya tak mau menolerir lagi eksistensi lokasi-lokasi permukiman warga yang secara fisik tampak kumuh.

Ahok dan Ujian Integritas Parpol

on . Posted in Artikel

Pemilihan gubernur DKI Jakarta akan berlangsung bersamaan dengan pilkada serentak pada Februari 2017 nanti. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperkirakan akan tampil jadi calon gubernur petahana yang menonjol dan tangguh di tengah sejumlah figur pesaingnya.

Hasil survei berbagai opini publik memang menunjukkan putra Belitung Timur itu selalu berada pada tingkat elektabilitas tertinggi.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.