Bahas Evaluasi Pelayanan Publik, Kemenpan-RB Gandeng ORI

on . Posted in Artikel

Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala, Alvin Lie dan Dadan Suparjo serta didampingi Asisten ORI Bidang Pencegahan menghadiri Undangan Rapat Konsolidasi Pengelolaan Pelayanan Publik dengan nomor Und/671/S.PANRB/052016 di Ruang Rapat Majapahit Lantai II, Kemenpan-RB, Jakarta (1/6). Rapat yang dibuka secara langsung oleh Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi tersebut membahas tindak-lanjut MoU LAPOR, rencana RPP ganti rugi dan peluang kerjasama evaluasi pelayanan publik.

Dalam sambutannya Yuddy Chrisnandi menyampaikan, “Untuk memperkuat sinergi antara KemenPAN-RB dan ORI dalam rangka perbaikan pelayanan publik. Ketua ORI, Amzulian Rifai juga menyampaikan sampai dengan akhir Bulan Mei sudah ada 4000 lebih laporan masuk, jadi bisa diperkirakan bisa mencapai 12000 hingga akhir Tahun. Sedangkan laporan yang masuk ke KemenPAN-RB 200 laporan perhari, namun bukan hanya laporan yang masuk ke KemenPAN-RB sasaran objek tapi pengaduan lain. Jadi bagaimana caranya bisa memberi kepuasan untuk masyarakat dengan jawaban-tindaklanjut-aksi.”

Angkat Permainan Khas Indonesia dalam Olimpiade Olahraga Rekreasi 2016

on . Posted in Artikel

Jakarta- Kementerian Pemuda dan Olahraga  Republik Indonesia gencar mempromosikan ajang internasional Olimpiade Olahraga Rekreasi atau disebut The Association For International Sport fo All (TAFISA) 2016. Perhelatan yang akan digelar pada bulan Oktober  nanti akan dihadiri oleh peserta dari 110 negara.

Ketua Pelaksanan Tafisa 2016, Hayono Isman mengatakan Indonesia menjadi tuan rumah dari  ajang Olimpiade Olahraga Rekreasi ke enam ini. “Hal ini sekaligus bisa meningkatkan citra Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia kepada Dunia,” ujarnya dalam Forum Tematik Bakohumas di Hotel Menara Peninsula Jakarta, Selasa (3/5).

Ideologi Pelayanan Publik

on . Posted in Artikel

 

Gerakan sosial partisan (Suaedy, 2014) tampaknya menjadi salah satu ciri penting arah baru demokratisasi di Indonesia.

Gerakan sosial partisan (GSP) adalah suatu gerakan yang mengagendakan perubahan drastis dan substansial suatu pemerintahan dengan mengikuti proses dalam sistem demokrasi yang eksisting-bukan revolusi atau penggulingan suatu pemerintahan yang sedang berjalan-melalui pemilu, tetapi tidak masuk secara langsung jadi aktor politik itu sendiri. Caranya dengan mendorong calon-bukan pemimpin gerakan itu sendiri, bahkan bukan jadi bagian darinya-yang dianggap mampu membawa agenda-agenda yang dicanangkannya. Relawan pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilkada Jakarta 2012 dan relawan pasangan Jokowi-Kalla dalam Pilpres 2014 menunjukkan itu. Relawan "Teman Ahok" tampaknya hendak mengulang gerakan tersebut.

Mengurai Masalah di Penjara

on . Posted in Artikel

 

Ketika mengambil mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia di Melbourne University Law School, salah satu tempat yang dikunjungi sebagai bagian dari kuliah lapangan adalah penjara di State of Victoria.

Sudah lama memang, tahun 1993, tetapi pengalaman mengunjungi penjara di Australia itu tetap membekas hingga sekarang. Di antara pengalaman itu, pengamanan penjaranya luar biasa. Profesor saya bercerita ”tidak mudah” baginya mendapatkan izin berkunjung ke penjara di State of Victoria ketika itu. Apalagi membawa serta puluhan mahasiswa tingkat akhir. Kesan kedua, penjaranya tertata rapi. Sekilas hamper tidak ada kesan penjara karena fasilitas kamar yang bagus, fasilitas umum bersih dan terawat rapi. Semua itu dapat terjadi karena jumlah warga binaan masih ideal.

Perempuan dan Layanan Publik

on . Posted in Artikel

Meski tulisan ini terlambat satu hari dari hari biasanya dirayakan peringatan hari Kartini setiap 21 April, persoalan-persoalan yang mengemuka berikut ini gambaran betapa persoalan perempuan tak henyak dari kemapanan persoalan, terus muncul, bergelombang bahkan cenderung maju-mundur pencapaiannya.

Tentu, ini menjadi tantangan bagi lembaga-lembaga layanan publik. Jika tidak segera dilakukan perubahan, akan semakin jauh hak perempuan sebagai warga yang dijamin pemenuhannya oleh UUD 1945 bisa mencapai kesederajatan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Salah satunya pemenuhan layanan publik terkait perempuan korban kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.