logo12

Pelayanan Publik dan Perdagangan Orang

on . Posted in Artikel

JUMLAH korban kejahatan perdagangan orang (human trafficking) terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatannya seperti tak terelakkan, tak ada jeda waktu untuk mencegah dan menghentikannya.

Kondisi ini seolah tidak sebanding dengan aneka perangkat aturan hukum dan segala mekanisme yang dibangun pemerintah. Pelbagai instrumen hukum seakan beku, standard operating procedure (SOP) dan sistem seperti lorong panjang yang tidak bisa menjadi kebijakan untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan para pekerja yang bermigrasi.

Rasionalisasi 1 Juta PNS

on . Posted in Artikel

Menteri pendayagunaan aparatur negara-reformasi birokrasi (menpan-RB) berencana merumahkan 1 juta pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengurangi jumlah PNS di pusat dan di daerah dari 4,5 juta menjadi 3,5 juta orang.

Mereka yang akan diberhentikan adalah PNS yang tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak disiplin. Menurutmenpan-RB, jumlah PNS yang ada sekarang terlalu banyak. Selain itu, dengan pertimbangan, pengurangan jumlah PNS bisa meringankan beban belanja anggaran. Atas dasar itulah, rasionalisasi perlu dilakukan. Kata rasionalisasi dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan bersifat rasional; proses, cara, perbuatan merasionalkan (sesuatu yang mungkin semula tidak rasional).

Bahas Evaluasi Pelayanan Publik, Kemenpan-RB Gandeng ORI

on . Posted in Artikel

Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala, Alvin Lie dan Dadan Suparjo serta didampingi Asisten ORI Bidang Pencegahan menghadiri Undangan Rapat Konsolidasi Pengelolaan Pelayanan Publik dengan nomor Und/671/S.PANRB/052016 di Ruang Rapat Majapahit Lantai II, Kemenpan-RB, Jakarta (1/6). Rapat yang dibuka secara langsung oleh Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi tersebut membahas tindak-lanjut MoU LAPOR, rencana RPP ganti rugi dan peluang kerjasama evaluasi pelayanan publik.

Dalam sambutannya Yuddy Chrisnandi menyampaikan, “Untuk memperkuat sinergi antara KemenPAN-RB dan ORI dalam rangka perbaikan pelayanan publik. Ketua ORI, Amzulian Rifai juga menyampaikan sampai dengan akhir Bulan Mei sudah ada 4000 lebih laporan masuk, jadi bisa diperkirakan bisa mencapai 12000 hingga akhir Tahun. Sedangkan laporan yang masuk ke KemenPAN-RB 200 laporan perhari, namun bukan hanya laporan yang masuk ke KemenPAN-RB sasaran objek tapi pengaduan lain. Jadi bagaimana caranya bisa memberi kepuasan untuk masyarakat dengan jawaban-tindaklanjut-aksi.”

Angkat Permainan Khas Indonesia dalam Olimpiade Olahraga Rekreasi 2016

on . Posted in Artikel

Jakarta- Kementerian Pemuda dan Olahraga  Republik Indonesia gencar mempromosikan ajang internasional Olimpiade Olahraga Rekreasi atau disebut The Association For International Sport fo All (TAFISA) 2016. Perhelatan yang akan digelar pada bulan Oktober  nanti akan dihadiri oleh peserta dari 110 negara.

Ketua Pelaksanan Tafisa 2016, Hayono Isman mengatakan Indonesia menjadi tuan rumah dari  ajang Olimpiade Olahraga Rekreasi ke enam ini. “Hal ini sekaligus bisa meningkatkan citra Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia kepada Dunia,” ujarnya dalam Forum Tematik Bakohumas di Hotel Menara Peninsula Jakarta, Selasa (3/5).

Ideologi Pelayanan Publik

on . Posted in Artikel

 

Gerakan sosial partisan (Suaedy, 2014) tampaknya menjadi salah satu ciri penting arah baru demokratisasi di Indonesia.

Gerakan sosial partisan (GSP) adalah suatu gerakan yang mengagendakan perubahan drastis dan substansial suatu pemerintahan dengan mengikuti proses dalam sistem demokrasi yang eksisting-bukan revolusi atau penggulingan suatu pemerintahan yang sedang berjalan-melalui pemilu, tetapi tidak masuk secara langsung jadi aktor politik itu sendiri. Caranya dengan mendorong calon-bukan pemimpin gerakan itu sendiri, bahkan bukan jadi bagian darinya-yang dianggap mampu membawa agenda-agenda yang dicanangkannya. Relawan pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilkada Jakarta 2012 dan relawan pasangan Jokowi-Kalla dalam Pilpres 2014 menunjukkan itu. Relawan "Teman Ahok" tampaknya hendak mengulang gerakan tersebut.

Artikel Ombudsman