Komisi II Setujui Usulan Tambahan Anggaran Ombudsman

on . Posted in Artikel

 

JAKARTA – Komisi II DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ombudsman RI terkait pembahasan lanjutan mengenai alokasi APBN-P tahun 2016 di Ruang Rapat Komisi II, Rabu (22/6). Dalam RDP ini, selain Ombudsman RI, Komisi II DPR RI juga menghadirkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pengawas Pemilu.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menyampaikan, bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-377/MK.02/2016 tertanggal 13 Mei 2016, perihal penghematan/pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2016, Ombudsman RI diminta melakukan penghematan/pemotongan sebesar Rp 35.276.329.000,- dari total anggaran Rp 146.332.581.000,-.

Ombudsman Gelar Pertemuan Lanjutan Bahas Status APTIKESDA

on . Posted in Artikel

Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia menggelar pertemuan lanjutan dalam rangka tindak-lanjut laporan masyarakat tentang status kelembagaan Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Ruang Abdurrahman Wahid, Lantai 7 ORI, Jakarta (21/6), untuk memfasilitasi pertemuan dengan K/L terkait pasca UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Surat Jawaban Menristek tanggal 31 Mei 2016 Nomor: 078/M/V/2016 perihal Status Kelembagaan Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.

Acara tersebut dibuka oleh Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai S.H, LLM, Ph.D serta didampingi oleh Anggota Alvin Lie dan Ahmad Suaedi. Dalam pertemuan tersebut turut mengundang Kemendagri, Kemendikbud, Kepala KSP, Kepala DKN dan Kemenkum HAM. Namun pada kesempatan tersbut Kemenristek-DIKTI ataupun perwakilan tidak hadir.

Dalam sambutannya Ketua Ombudsman menyampaikan, “Ombudsman sangat concern terhadap pendidikan tinggi dan negara kita sangat butuh pendidikan kesehatan. Dimana sebagai contohnya pada saat tes PNS banyak direkrut tenaga kesehatan.”

“Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan menyelesaikan laporan masyarakat dan wajib bagi Ombudsman mendenegarkan pihak terkait, dan bisa saja terjadi persoalan yang ada lama dalam penyelesaiannya.” Tambahnya.

Ombudsman RI Gelar Buka Puasa Bersama

on . Posted in Artikel

JAKARTA- Ombudsman Republik Indonesia menggelar acara buka puasa bersama seluruh Insan Ombudsman pada Selasa (21/6) di Ruang Adjudikasi. Acara ini merupakan ajang silaturahmi antara pimpinan dan pegawai.

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengatakan dirinya mengapresiasi orang-orang yang setia menegakkan agamanya. “Berpuasa itu kelihatannya mudah tapi pada kenyataannya yang saya lihat banyak juga di antara kita yang tidak berpuasa padahal wajib baginya. Bahkan sepertinya sudah tidak malu-malu lagi,” kata dia saat menyampaikan sambutannya.

Pelayanan Publik dan Perdagangan Orang

on . Posted in Artikel

JUMLAH korban kejahatan perdagangan orang (human trafficking) terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatannya seperti tak terelakkan, tak ada jeda waktu untuk mencegah dan menghentikannya.

Kondisi ini seolah tidak sebanding dengan aneka perangkat aturan hukum dan segala mekanisme yang dibangun pemerintah. Pelbagai instrumen hukum seakan beku, standard operating procedure (SOP) dan sistem seperti lorong panjang yang tidak bisa menjadi kebijakan untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan para pekerja yang bermigrasi.

Rasionalisasi 1 Juta PNS

on . Posted in Artikel

Menteri pendayagunaan aparatur negara-reformasi birokrasi (menpan-RB) berencana merumahkan 1 juta pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengurangi jumlah PNS di pusat dan di daerah dari 4,5 juta menjadi 3,5 juta orang.

Mereka yang akan diberhentikan adalah PNS yang tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak disiplin. Menurutmenpan-RB, jumlah PNS yang ada sekarang terlalu banyak. Selain itu, dengan pertimbangan, pengurangan jumlah PNS bisa meringankan beban belanja anggaran. Atas dasar itulah, rasionalisasi perlu dilakukan. Kata rasionalisasi dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan bersifat rasional; proses, cara, perbuatan merasionalkan (sesuatu yang mungkin semula tidak rasional).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.