logo12

Pelayanan Publik Berkaca pada ”Brexit”

on . Posted in Artikel

*Opini dimuat di Koran Sindo

 

Meski tidak sama persis dengan peristiwa tragedi di Mina yang dialami Jamaah Haji Tahun 1990- an dan terakhir Tragedi Mina tahun 2015 yang lalu di Terowongan Mina, Arab Saudi, tragedi di sekitar wilayah pintu tol Brebes Timur (biasa disebut Brexit) menjadi peristiwa terburuk sepanjang pemerintahan negeri ini mengelola layanan perjalanan ”mudik” Lebaran yang menjadi tradisi ”baik” bagi umat muslim di Indonesia.

Belum hilang di ingatan kita, bagaimana pemerintah Indonesia dan negara-negara lain mengecam pemerintah Arab Saudi yang dianggap tidak siap menerima tamu Allah. Perjalanan mudik tahunan yang seharusnya dilakukan dengan gembira menyambut kemenangan dari berbagai godaan yang bisa menyebabkan tidak dilaksanakannya ibadah puasa, dilanjutkan dengan kemenangan lainnya dalam bentuk silaturahim dengan orang tua, sanak saudara, kerabat, menjadi ”siksaan” perjalanan.

Sumber Daya Terlatih untuk Pengelolaan Pengaduan

on . Posted in Artikel

Jakarta -  Tim konsultan National IT Industry Promotion Agency (NIPA) Korea Selatan mengunjungi Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) dalam rangka kerja sama peningkatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan pengaduan (28/6). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) dengan Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil (Anti-Corruption and Civil Right Commission, ACRC) Korea Selatan. ACRC menggandeng NIPA sebagai tim konsultan.

Anggota DPRD Barru Laporkan Bupati Barru yang Berstatus Tersangka

on . Posted in Artikel

 

Jakarta – Anggota DPRD Barru, Sulawesi Selatan menyampaikan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) mengenai Bupati Barru yang berstatus terdakwa (27/6). Rombongan Anggota DPRD tersebut diterima oleh Anggota Ombudsman RI Laode Ida.

Wakil Ketua DPRD Barru, Rahman Hasan menyampaikan mengenai Bupati Barru yang masih aktif menjabat walaupun sudah berstatus terdakwa dalam kasus dugaan gratifikasi satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport untuk melancarkan pengurusan izin eksplorasi tanah liat dan eksplorasi batu gamping. “Seharusnya, sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 83, Kepala Daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan harus diberhentikan sementara. Kami berharap Ombudsman dapat menegakkan Undang-Undang,” ujar Rahman.

Komisi II Setujui Usulan Tambahan Anggaran Ombudsman

on . Posted in Artikel

 

JAKARTA – Komisi II DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ombudsman RI terkait pembahasan lanjutan mengenai alokasi APBN-P tahun 2016 di Ruang Rapat Komisi II, Rabu (22/6). Dalam RDP ini, selain Ombudsman RI, Komisi II DPR RI juga menghadirkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pengawas Pemilu.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menyampaikan, bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-377/MK.02/2016 tertanggal 13 Mei 2016, perihal penghematan/pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2016, Ombudsman RI diminta melakukan penghematan/pemotongan sebesar Rp 35.276.329.000,- dari total anggaran Rp 146.332.581.000,-.

Ombudsman Gelar Pertemuan Lanjutan Bahas Status APTIKESDA

on . Posted in Artikel

Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia menggelar pertemuan lanjutan dalam rangka tindak-lanjut laporan masyarakat tentang status kelembagaan Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Ruang Abdurrahman Wahid, Lantai 7 ORI, Jakarta (21/6), untuk memfasilitasi pertemuan dengan K/L terkait pasca UU No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Surat Jawaban Menristek tanggal 31 Mei 2016 Nomor: 078/M/V/2016 perihal Status Kelembagaan Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.

Acara tersebut dibuka oleh Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai S.H, LLM, Ph.D serta didampingi oleh Anggota Alvin Lie dan Ahmad Suaedi. Dalam pertemuan tersebut turut mengundang Kemendagri, Kemendikbud, Kepala KSP, Kepala DKN dan Kemenkum HAM. Namun pada kesempatan tersbut Kemenristek-DIKTI ataupun perwakilan tidak hadir.

Dalam sambutannya Ketua Ombudsman menyampaikan, “Ombudsman sangat concern terhadap pendidikan tinggi dan negara kita sangat butuh pendidikan kesehatan. Dimana sebagai contohnya pada saat tes PNS banyak direkrut tenaga kesehatan.”

“Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan menyelesaikan laporan masyarakat dan wajib bagi Ombudsman mendenegarkan pihak terkait, dan bisa saja terjadi persoalan yang ada lama dalam penyelesaiannya.” Tambahnya.

Artikel Ombudsman