Sinergi Humas Pemerintah Kurangi Ego Sektoral

on . Posted in Artikel

Jakarta- Semakin cepatnya arus informasi saat ini menuntut Humas Pemerintah untuk memberikan respon yang tak kalah cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan sinergi di antara humas antar lembaga untuk mengkomunikasikan narasi tunggal pemerintah.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosalita Niken Widiastuti mengatakan saat ini ekspektasi terhadap Humas Pemerintah sangat tinggi. Mengingat semakin cepatnya isu berkembang di tengah derasnya arus informasi. “Respon negatif harus segera diantisipasi dengan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai kebijakan Pemerintah,” ujarnya dalam sambutannya pada acara Halal Bi Halal Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik dengan Mitra Kerja di Kantor Kemenkominfo, Senin (18/7).

Komisi II Janji Perjuangkan Anggaran ORI 344 Milyar

on . Posted in Artikel

Jakarta - Komisi II DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Setkab RI di gedung Nusantara II, Kamis, (14/7). Rapat hari itu dipimpin langsung Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman yang membahas tentang anggaran ORI dan Setkab tahun anggaran 2017 mendatang.

Ketua ORI Amzulian Rifai menyampaikan, kebutuhan anggaran ORI tahun 2017 sebesar 344 milyar rupiah. Sementara pagu indikatif ORI untuk tahun 2017 sebesar Rp. 131.221.531.000, sehingga terdapat selisih Rp. 212.778.469.000 dari kebutuhan anggaran ORI pada tahun 2017.

Pelayanan Publik Berkaca pada ”Brexit”

on . Posted in Artikel

*Opini dimuat di Koran Sindo

 

Meski tidak sama persis dengan peristiwa tragedi di Mina yang dialami Jamaah Haji Tahun 1990- an dan terakhir Tragedi Mina tahun 2015 yang lalu di Terowongan Mina, Arab Saudi, tragedi di sekitar wilayah pintu tol Brebes Timur (biasa disebut Brexit) menjadi peristiwa terburuk sepanjang pemerintahan negeri ini mengelola layanan perjalanan ”mudik” Lebaran yang menjadi tradisi ”baik” bagi umat muslim di Indonesia.

Belum hilang di ingatan kita, bagaimana pemerintah Indonesia dan negara-negara lain mengecam pemerintah Arab Saudi yang dianggap tidak siap menerima tamu Allah. Perjalanan mudik tahunan yang seharusnya dilakukan dengan gembira menyambut kemenangan dari berbagai godaan yang bisa menyebabkan tidak dilaksanakannya ibadah puasa, dilanjutkan dengan kemenangan lainnya dalam bentuk silaturahim dengan orang tua, sanak saudara, kerabat, menjadi ”siksaan” perjalanan.

Sumber Daya Terlatih untuk Pengelolaan Pengaduan

on . Posted in Artikel

Jakarta -  Tim konsultan National IT Industry Promotion Agency (NIPA) Korea Selatan mengunjungi Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) dalam rangka kerja sama peningkatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan pengaduan (28/6). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) dengan Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil (Anti-Corruption and Civil Right Commission, ACRC) Korea Selatan. ACRC menggandeng NIPA sebagai tim konsultan.

Anggota DPRD Barru Laporkan Bupati Barru yang Berstatus Tersangka

on . Posted in Artikel

 

Jakarta – Anggota DPRD Barru, Sulawesi Selatan menyampaikan pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) mengenai Bupati Barru yang berstatus terdakwa (27/6). Rombongan Anggota DPRD tersebut diterima oleh Anggota Ombudsman RI Laode Ida.

Wakil Ketua DPRD Barru, Rahman Hasan menyampaikan mengenai Bupati Barru yang masih aktif menjabat walaupun sudah berstatus terdakwa dalam kasus dugaan gratifikasi satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport untuk melancarkan pengurusan izin eksplorasi tanah liat dan eksplorasi batu gamping. “Seharusnya, sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 83, Kepala Daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan harus diberhentikan sementara. Kami berharap Ombudsman dapat menegakkan Undang-Undang,” ujar Rahman.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.