logo12

Bangkitkan Perda Pelayanan Publik, DPRD Jatim Konsultasi dengan Ombudsman

on . Posted in Artikel

JAKARTA-  DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Ombudsman RI terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah  DPRD Jatim, Ahmad Heri mengatakan pihaknya bermaksud menyesuaikan perkembangan hukum perundang-undangan terkait pelyaanan publik dengan menyusun Raperda Perubahan  Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik. ”Dalam Program Perda (Properda)  Provinsi Jawa Timur 2016, Perda Nomor 8 Tahun 2011 diusulkan kembali untuk dilakukan perubahan,” ujarnya dalam kunjungan ke Kantor Ombudsman RI, Senin (25/7).

Tingkatkan Pelayanan Publik Ombudsman bersama KSP dan KemenPAN-RB Sosialisasi LAPOR-SP4N

on . Posted in Artikel

Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia bersama Kantor Staf Kepresidenan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi mensosialisasikan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Untuk Pelayanan Publik yang lebih baik, bertempat di Hotel Sahid Jakarta Kamis (21/7).

Sosisalisasi yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 19-21 Juli 2016 tersebut bertujuan memperluas jaringan pemakai Aplikasi LAPOR! untuk menyampaikan persepsi dan memberi pengetahuan pelayanan publik yang terpadu. Peserta diharapkan dapat melanjutkan di daerah masing-masing.

Sinergi Humas Pemerintah Kurangi Ego Sektoral

on . Posted in Artikel

Jakarta- Semakin cepatnya arus informasi saat ini menuntut Humas Pemerintah untuk memberikan respon yang tak kalah cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan sinergi di antara humas antar lembaga untuk mengkomunikasikan narasi tunggal pemerintah.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosalita Niken Widiastuti mengatakan saat ini ekspektasi terhadap Humas Pemerintah sangat tinggi. Mengingat semakin cepatnya isu berkembang di tengah derasnya arus informasi. “Respon negatif harus segera diantisipasi dengan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai kebijakan Pemerintah,” ujarnya dalam sambutannya pada acara Halal Bi Halal Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik dengan Mitra Kerja di Kantor Kemenkominfo, Senin (18/7).

Komisi II Janji Perjuangkan Anggaran ORI 344 Milyar

on . Posted in Artikel

Jakarta - Komisi II DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Setkab RI di gedung Nusantara II, Kamis, (14/7). Rapat hari itu dipimpin langsung Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman yang membahas tentang anggaran ORI dan Setkab tahun anggaran 2017 mendatang.

Ketua ORI Amzulian Rifai menyampaikan, kebutuhan anggaran ORI tahun 2017 sebesar 344 milyar rupiah. Sementara pagu indikatif ORI untuk tahun 2017 sebesar Rp. 131.221.531.000, sehingga terdapat selisih Rp. 212.778.469.000 dari kebutuhan anggaran ORI pada tahun 2017.

Artikel Ombudsman