logo12

Langgar Pelayanan Publik, ASN Bisa Diberhentikan

on . Posted in Artikel

oleh

Irsan Hidayat, S.IP

Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif, (pembukaan penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik).

Dimensi Hukum Pungutan Sekolah

on . Posted in Artikel

DIMENSI HUKUM PUNGUTAN SEKOLAH

Penulis Irsan Hidayat, S.IP
Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu

RBO,BENGKULU- Penyelenggaraan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berbagai perangkat peraturan yang spesifik mengatur tentang jenis-jenis larangan pungutan pun telah diterbitkan. Disisi lain Pemerintah telah menggulirkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan khusus untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa jenjang pendidikan dasar (kecuali rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional). Dan sejak Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP mencapai 98,2% pada tahun 2010, Pemerintah juga menggulirkan dana BOS untuk SMA. Namun, terlepas dari problematika yang dialami sekolah, masih tetap saja ada sekolah melakukan pungutan-pungutan dengan berbagai dalih dan ketidaktahuan batasan atas larangan yang dimaksud dalam aturan.

Pada tulisan ini Saya akan memaparkan dimensi hukum tentang pungutan dan sumbangan, pengadaan pakaian seragam serta pengadaan buku teks pelajaran bagi sekolah pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat bantuan dana dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan.

Masalah Voucher Raskin

on . Posted in Artikel

Rencana perubahan program subsidi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) menjadi bantuan pangan dengan sistem voucher telah diluncurkan Presiden Joko Widodo. Semangat yang disampaikan adalah sistem voucher akan jauh lebih baik daripada sistem bantuan pangan dengan pola raskin.

Dalam konteks pelayanan publik, dua kebijakan ini perlu dilihat secara proporsional. Satu orientasi yang jelas harus disasar: hak masyarakat atas pangan terpenuhi. Karena itu, tulisan ini bukan hendak membandingkan dua program tersebut secara vis a vis, melainkan lebih sebagai pengingat awal bagi semua pemangku kepentingan.

Ombudsman Lakukan Kajian Potensi Maladministrasi Vaksin Palsu

on . Posted in Artikel

JAKARTA- Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI tengah melakukan kajian mengenai potensi maladministrasi dalam peristiwa beredarnya vaksin palsu. Dalam prosesnya Ombudsman RI mengundang sejumlah stake holders untuk memperoleh masukan yang komprehensif terkait kasus ini.

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengatakan sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik, Ombudsman RI merasa perlu mencari jalan keluar terbaik dan memberikan saran kepada Pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam bidang kesehatan.

Bangkitkan Perda Pelayanan Publik, DPRD Jatim Konsultasi dengan Ombudsman

on . Posted in Artikel

JAKARTA-  DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Ombudsman RI terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah  DPRD Jatim, Ahmad Heri mengatakan pihaknya bermaksud menyesuaikan perkembangan hukum perundang-undangan terkait pelyaanan publik dengan menyusun Raperda Perubahan  Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik. ”Dalam Program Perda (Properda)  Provinsi Jawa Timur 2016, Perda Nomor 8 Tahun 2011 diusulkan kembali untuk dilakukan perubahan,” ujarnya dalam kunjungan ke Kantor Ombudsman RI, Senin (25/7).

Artikel Ombudsman