Masalah Voucher Raskin

on . Posted in Artikel

Rencana perubahan program subsidi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) menjadi bantuan pangan dengan sistem voucher telah diluncurkan Presiden Joko Widodo. Semangat yang disampaikan adalah sistem voucher akan jauh lebih baik daripada sistem bantuan pangan dengan pola raskin.

Dalam konteks pelayanan publik, dua kebijakan ini perlu dilihat secara proporsional. Satu orientasi yang jelas harus disasar: hak masyarakat atas pangan terpenuhi. Karena itu, tulisan ini bukan hendak membandingkan dua program tersebut secara vis a vis, melainkan lebih sebagai pengingat awal bagi semua pemangku kepentingan.

Ombudsman Lakukan Kajian Potensi Maladministrasi Vaksin Palsu

on . Posted in Artikel

JAKARTA- Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI tengah melakukan kajian mengenai potensi maladministrasi dalam peristiwa beredarnya vaksin palsu. Dalam prosesnya Ombudsman RI mengundang sejumlah stake holders untuk memperoleh masukan yang komprehensif terkait kasus ini.

Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai mengatakan sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik, Ombudsman RI merasa perlu mencari jalan keluar terbaik dan memberikan saran kepada Pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam bidang kesehatan.

Bangkitkan Perda Pelayanan Publik, DPRD Jatim Konsultasi dengan Ombudsman

on . Posted in Artikel

JAKARTA-  DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Ombudsman RI terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah  DPRD Jatim, Ahmad Heri mengatakan pihaknya bermaksud menyesuaikan perkembangan hukum perundang-undangan terkait pelyaanan publik dengan menyusun Raperda Perubahan  Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik. ”Dalam Program Perda (Properda)  Provinsi Jawa Timur 2016, Perda Nomor 8 Tahun 2011 diusulkan kembali untuk dilakukan perubahan,” ujarnya dalam kunjungan ke Kantor Ombudsman RI, Senin (25/7).

Tingkatkan Pelayanan Publik Ombudsman bersama KSP dan KemenPAN-RB Sosialisasi LAPOR-SP4N

on . Posted in Artikel

Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia bersama Kantor Staf Kepresidenan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi mensosialisasikan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Untuk Pelayanan Publik yang lebih baik, bertempat di Hotel Sahid Jakarta Kamis (21/7).

Sosisalisasi yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 19-21 Juli 2016 tersebut bertujuan memperluas jaringan pemakai Aplikasi LAPOR! untuk menyampaikan persepsi dan memberi pengetahuan pelayanan publik yang terpadu. Peserta diharapkan dapat melanjutkan di daerah masing-masing.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.