logo12

Kelola Aduan Masyarakat Berantas Pungli

on . Posted in Artikel

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepolisian Polda Metro Jaya di kantor Kemenhub terkait pungutan liar perizinan oleh oknum di kementerian membuka aib pelayanan publik yang selama ini hanyaocehan bagi masyarakat. Kepolisian menyita sebanyak Rp95 juta dan enam buku tabungan yang berisi uang Rp1 miliar serta beberapa dokumen terkait perizinan. Kepolisian mengamankan enam orang yang terdiri dari dua orang PNS Kemenhub, satu orang pihak swasta, dan tiga orang lainnya pegawai harian lepas (PHL) Kemenhub.

Kemudian Presiden Re­pu­blik Indonesia Joko Widodo merespon langsung dengan hadir untuk meninjau lang­sung OTT tersebut. Perbaikan pelayanan kepada publik de­ngan menghilangkan pungu­tan liar di lembaga-lembaga hukum menjadi paket kebi­jakan hukum dalam reformasi hukum pertamanya. Dalam peninjauan tersebut, Presiden meminta untuk memecat peja­bat yang terbukti melakukan praktek pungli terkait pela­yanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pungli Dalam Perspektif Maladministrasi

on . Posted in Artikel

Oleh: Irsan Hidayat, S.Ip

Asisten Pratama Ombudsman RI Kantor Perwakilan Provinsi Bengkulu

Kedatangan Presiden Jokowi di gedung Kemenhub sebagai lokasi OTT pungutan liar Kepolisian terkait pelayanan publik pengurusan kapal dan buku pelaut, cukup menyita perhatian. Meski menuai pro kontra, namun “aksi” Presiden ini patut diapresiasi sebagai shock terapi bagi oknum ASN “nakal”.

Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi menekankan bahwa kedatangannya di lokasi OTT hanya ingin memastikan seluruh lembaga dan seluruh instansi yang berhubungan pelayanan kepada rakyat, menghentikan pungli. Presiden pun telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli, dipimpin Menkopolhukam.

Pelayanan Publik di Bidang Pangan

on . Posted in Artikel

Kemarin kita baru saja merayakan Hari Pangan Sedunia. Peringatan tersebut tentu bukanlah sekadar seremoni, namun harus diperlakukan sebagai pengingat agar kita mempunyai ketahanan pangan yang kuat.

Dalam konteks itu, tentu pelayanan publik di sektor pangan ini perlu diperbaiki. Ada dua referensi penting ketika membicarakan pelayanan publikdibidangpangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kedua, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Keduanya bermuara pada hal yang sama: hak masyarakat atas layanan publik yang layak. Dalam konteks pangan, hak masyarakat setidaknya harus memenuhi aspek-aspek: ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas. Secara sederhana masyarakat harus terpenuhi hak-haknya atas pangan secara cukup, aman, dan terjangkau.

Kebijakan Frekuensi Dalam Transisi

on . Posted in Artikel

Kebijakan frekuensi radio di Indonesia mulai bergeser dari rezim administratif ke rezim pasar.

Transisi ini akan mulus jika efisiensi yang terjadi dapat mempercepat pengembalian investasi agregat di sektor tersebut, mendorong operator untuk memperluas jangkauan ke wilayah sepi pelanggan, dan tidak terjebak dalam pelayanan yang diskriminatif. Seperti pelayanan di sektor publik lain, pada awalnya negara bertindak sebagai penyedia jasa langsung di sektor telekomunikasi.

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, nilai ekonomis di sektor ini mulai menarik minat swasta untuk masuk. Peran negara akhirnya bergeser dari penyedia menjadi regulator. Rezim administratif memandang bahwa sumber daya frekuensi terbatas sehingga harus sepenuhnya dikuasai negara.

Perusahaan swasta hanya perpanjangan tangan negara dalam melayani akses warga terhadap frekuensi. Negara menggunakan instrumen izin untuk mengatur pembangunan jaringan dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh swasta. Perkembangan peradaban telah menyebabkan kebutuhan untuk mengakses frekuensi terus meningkat dan ikut menentukan kualitas hidup individu.

Pengampunan Pajak Atau Malaadministrasi?

on . Posted in Artikel

Pengampunan pajak semula digagas sebagai senjata berlaras ganda. Di satu sisi dimaksudkan untuk merayu agar modal milik orang Indonesia yang parkir di luar negeri mau masuk kembali.

Di sisi lain dapat menjadi penahan laju penurunan penerimaan pajak akibat perekonomian yang menurun. Namun, masyarakat kelas menengah merasa pengampunan pajak adalah ancaman bagi mereka. Bank Dunia (2012) menyampaikan, penduduk dengan pendapatan kelas menengah di Indonesia meningkat tajam dari 37,7% pada 2003 menjadi 56,5% pada 2010.

Artikel Ombudsman