Pelayanan Publik di Bidang Pangan

on . Posted in Artikel

Kemarin kita baru saja merayakan Hari Pangan Sedunia. Peringatan tersebut tentu bukanlah sekadar seremoni, namun harus diperlakukan sebagai pengingat agar kita mempunyai ketahanan pangan yang kuat.

Dalam konteks itu, tentu pelayanan publik di sektor pangan ini perlu diperbaiki. Ada dua referensi penting ketika membicarakan pelayanan publikdibidangpangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kedua, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Keduanya bermuara pada hal yang sama: hak masyarakat atas layanan publik yang layak. Dalam konteks pangan, hak masyarakat setidaknya harus memenuhi aspek-aspek: ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas. Secara sederhana masyarakat harus terpenuhi hak-haknya atas pangan secara cukup, aman, dan terjangkau.

Kebijakan Frekuensi Dalam Transisi

on . Posted in Artikel

Kebijakan frekuensi radio di Indonesia mulai bergeser dari rezim administratif ke rezim pasar.

Transisi ini akan mulus jika efisiensi yang terjadi dapat mempercepat pengembalian investasi agregat di sektor tersebut, mendorong operator untuk memperluas jangkauan ke wilayah sepi pelanggan, dan tidak terjebak dalam pelayanan yang diskriminatif. Seperti pelayanan di sektor publik lain, pada awalnya negara bertindak sebagai penyedia jasa langsung di sektor telekomunikasi.

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, nilai ekonomis di sektor ini mulai menarik minat swasta untuk masuk. Peran negara akhirnya bergeser dari penyedia menjadi regulator. Rezim administratif memandang bahwa sumber daya frekuensi terbatas sehingga harus sepenuhnya dikuasai negara.

Perusahaan swasta hanya perpanjangan tangan negara dalam melayani akses warga terhadap frekuensi. Negara menggunakan instrumen izin untuk mengatur pembangunan jaringan dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh swasta. Perkembangan peradaban telah menyebabkan kebutuhan untuk mengakses frekuensi terus meningkat dan ikut menentukan kualitas hidup individu.

Pengampunan Pajak Atau Malaadministrasi?

on . Posted in Artikel

Pengampunan pajak semula digagas sebagai senjata berlaras ganda. Di satu sisi dimaksudkan untuk merayu agar modal milik orang Indonesia yang parkir di luar negeri mau masuk kembali.

Di sisi lain dapat menjadi penahan laju penurunan penerimaan pajak akibat perekonomian yang menurun. Namun, masyarakat kelas menengah merasa pengampunan pajak adalah ancaman bagi mereka. Bank Dunia (2012) menyampaikan, penduduk dengan pendapatan kelas menengah di Indonesia meningkat tajam dari 37,7% pada 2003 menjadi 56,5% pada 2010.

Langgar Pelayanan Publik, ASN Bisa Diberhentikan

on . Posted in Artikel

oleh

Irsan Hidayat, S.IP

Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif, (pembukaan penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik).

Dimensi Hukum Pungutan Sekolah

on . Posted in Artikel

DIMENSI HUKUM PUNGUTAN SEKOLAH

Penulis Irsan Hidayat, S.IP
Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu

RBO,BENGKULU- Penyelenggaraan pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berbagai perangkat peraturan yang spesifik mengatur tentang jenis-jenis larangan pungutan pun telah diterbitkan. Disisi lain Pemerintah telah menggulirkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan khusus untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa jenjang pendidikan dasar (kecuali rintisan sekolah bertaraf internasional dan sekolah bertaraf internasional). Dan sejak Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP mencapai 98,2% pada tahun 2010, Pemerintah juga menggulirkan dana BOS untuk SMA. Namun, terlepas dari problematika yang dialami sekolah, masih tetap saja ada sekolah melakukan pungutan-pungutan dengan berbagai dalih dan ketidaktahuan batasan atas larangan yang dimaksud dalam aturan.

Pada tulisan ini Saya akan memaparkan dimensi hukum tentang pungutan dan sumbangan, pengadaan pakaian seragam serta pengadaan buku teks pelajaran bagi sekolah pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat bantuan dana dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Artikel Ombudsman

  • Pelayanan Publik Inklusif

    OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.