logo12

Temukan Pungli ke Pencandu Narkoba, Ombudsman Segera Panggil BNN

on . Posted in Artikel

Jakarta - Ombudsman RI akan memanggil BNN, Kemenkes, dan Kemensos terkait temuan praktik pungli di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Selain itu, BPK diminta mengaudit penggunaan dana rehabilitasi narkoba.

"Kami akan mengundang BNN, Kemensos, dan Kemenkes untuk kembali membahas temuan praktik pungli ini," ujar komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017).

Indonesia Tidak Akan Besar Karena Obor di Jakarta, Tapi Akan Bercahaya karena Lilin di Desa

on . Posted in Artikel

Makassarterkini.com - Pada hari Sabtu, 25 Maret 2017, pengurus DPD Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengundang Ombudsman RI Perwakilan Sulsel menghadiri pelantikan pengurus DPD Apdesi Sulsel di gedung Celebes Convention Center (CCC). Saya teringat penyataan Bung Hatta tentang desa, “Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa”.

Saat ini terdapat 259 desa di Sulsel yang belum teraliri listrik dan telah ditargetkan turun menjadi 230 desa pada akhir tahun 2016 silam. Sebelumnya pada akhir tahun 2015, tercatat masih ada 316 desa yang belum teraliri listrik. Desa-desa yang belum teraliri listrik tersebar di beberapa wilayah kabupaten, seperti Kabupaten Pangkep, Bone, Kepulauan Selayar, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja dan Toraja Utara. Pemerintah Provinsi Sulsel menargetkan tahun 2020 selutuh desa di Sulsel sudah teraliri jaringan listrik.

Survey Bandara Indonesia

on . Posted in Artikel

SURVEY ONLINE PELAYANAN PUBLIK DI BANDARA

Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik sedang melakukan kajian mengenai peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan publik pada Bandara di Indonesia. Kajian ini mendesak dilakukan karena pelayanan publik di sektor transportasi udara identik dengan "pelayanan berbiaya mahal" sehingga seharusnya pengguna layanan dapat menikmati pelayanan berkualitas, aman dan nyaman. Faktanya, masih sering didapati berbagai keluhan lain seperti penerapan sistem parkir yang tidak prosedural, monopoli taksi Bandara oleh badan usaha tertentu, penumpang kehilangan bagasi atau bagasi dicuri akibat lemahnya sistem pengawasan keamanan di Bandara, dan sebagainya.

Survey berikut adalah salah satu metode yang dilakukan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Bandara agar menjadi dasar perbaikan bagi penyelenggara pelayanan publik yang terlibat.

Survey Online

 bandara

Pelayanan Publik Inklusif

on . Posted in Artikel

OMBUDSMAN Republik Indonesia sejak 2013 telah melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015—2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, yang menempatkan langkah-langkah Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk mematuhi UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam peningkatan kualitas pelayanan sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Peraturan Presiden tersebut salah satunya menempatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebagai salah satu target pencapaian RPJMN.

Artikel Ombudsman