logo12

Tags: berita, ombudsman,

Ombudsman: Ironis Lihat Nasib PSSI

on . Posted in Berita

Kamis, 18 Desember 2014, 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Putusan Sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) yang salah satunya menyatakan bahwa PSSI sebagai badan publik, semestinya bukan menjadi alasan PSSI untuk terus berkelit membuka transparansi keuangan kepada masyarakat.

Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai, semestinya putusan KIP itu bisa dilaksanakan PSSI dengan segala macam prosedur yang telah ditetapkan hukum. Anggota Bidang Penyelesaian dan Pengaduan Ombudsman RI, Budi Santoso sangat menyayangkan sikap PSSI yang justru memperpanjang kisruh putusan KIP dengan menyampaikan nota keberatan kepada Pengadilan Negara.

Menurutnya, semestinya PSSI pascaputusan harus menunjukkan sikap teladan dengan menerapkan pola transparansi dan akuntabilitas secara luas kepada masyarakat. "Putusan itu sudah jelas. PSSI sudah tidak punya celah lagi untuk berkelit. Sikap PSSI sangat disayangkan, ironis dan tragis," ujar Budi Santoso saat dihubungi Republika, Kamis (18/12).

Justru, tambah Budi, sikap PSSI yang terus resisten dan mengabaikan putusan KIP, wajar akan membuat banyak lahir kecurigaan dari masyarakat. Jika memang telah diputuskan sebagai badan publik, lanjut Budi, PSSI bukanlah lembaga yang tidak bisa tersentuh.

Meski demikian, Budi berharap sengketa transparansi keuangan ini tetap berjalan dengan baik. Ombudsman RI, kata Budi, siap membuka ruang sebebas-bebasnya bagi semua pihak untuk berkonsultasi terkait pelayanan publik yang kini tak kunjung datang dari PSSI.

Sebelumnya, PSSI menyatakan sikap keberatan terhadap putusan KIP menyoal statusnya sebagai badan publik. Dalam beberapa hari ke depan, direktur hukum PSSI, Aristo Pangaribuan mewakili PSSI bakal mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Hingga nota keberatan sudah dilayangkan dan putusan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, PSSI menolak membuka laporan keuangan.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/12/18/ngrxnx-ombudsman-ironis-lihat-nasib-pssi

Ombudsman: PNS Jadi Calo Izin Usaha

on . Posted in Berita

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana menuturkan banyak potensi pungutan liar dalam sektor izin usaha. Pasalnya, birokrasi di level daerah dinilai berbelit dan melibatkan banyak lapis pegawai negeri.
itu ditemukan dari hasil investigasi Ombudsman di tiga daerah yakni DKI Jakarta, Surabaya, dan Bandung. "Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih berusaha menjadi calo di sektor izin hotel, restoran, dan usaha lain. Di Bandung, Jakarta, dan Surabaya, PNS juga jadi calo," ujar Danang dalam paparan hasil investigasi Ombudsman di kantornya, Jakarta, Senin (22/12).

Pelayanan Publik di Surabaya & Bandung Diduga Menyimpang

on . Posted in Berita


JAKARTA - Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia, menemukan lima jenis penyimpangan pelayanan publik dalam pengurusan izin usaha untuk UKM sektor perdagangan, hotel dan restoran di dua kota yaitu Bandung dan Surabaya.
Lima praktik maladministrasi itu meliputi, penyimpangan prosedur, permintaan uang atau imbalan, tidak kompeten, di luar kompetensi, dan bertindak tidak patut.
Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana menyatakan, salah satu contoh penyimpangan prosedur yang ditemukan adalah, adanya negosiasi jangka waktu penyelesaian dan tarif. Adapun terkait pungutan liar, potensi pungutannya berkisar antara Rp1 miliar sampai Rp11 miliar.
“Besaran uang itu diperoleh dari pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) di kelurahan atau kecamatan, dihitung dari besarnya SIUP yang dikeluarkan bagi unit usaha,” kata Danang dalam press rilisnya yang diterima SINDO, Minggu (21/12/2014).

Ombudsman teken kerja sama pelaporan online dengan Mabes Polri

on . Posted in Berita

Merdeka.com - Ombudsman membuat terobosan kerja sama di bidang penyelesaian pelaporan dengan Mabes Polri. Hal itu sudah dimulai pada tahap kesepakatan tertulis antar dua lembaga tersebut.

"Kami di bidang penyelesaian laporan Ombudsman ada MoU dengan Mabes Polri. Ini namanya pedoman kerja semacam SOP," kata Komisioner Ombudsman bidang pengaduan/penyelesaian laporan Budi Santoso di kantor Ombudsman Jakarta, Rabu (17/12).

Menurutnya nota kesepahaman itu akan direalisasikan pada awal tahun depan. Di antaranya terkait pelaporan online yang terhubung dengan Mabes Polri.

"Salah satunya direncanakan nanti mudah-mudahan awal 2015. Kami akan mengusahakan pengelolaan laporan ke sini (Ombudsman) terkoneksi ke Mabes Polri agar tidak rumit seperti dulu," terang dia.

Kerja sama terkait pelaporan online ini ada beberapa opsi yang menjadi pilihan. Strategi ini diharapkan memperpendek proses penanganan laporan di Ombudsman selama ini.

"Kemarin ada beberapa opsi lewat email, mailing list atau membuat software. Ini akan membuat komunikasinya semakin cepat dan memangkas waktu," ujarnya.

[has]

Sumber:

http://www.merdeka.com/peristiwa/ombudsman-teken-kerja-sama-pelaporan-online-dengan-mabes-polri.html

Ini Lima Daerah Terbanyak Mengadu ke Ombudsman

on . Posted in Berita

Kamis, 18 Desember 2014 | 05:06 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Budi Santoso menyebutkan, ada lima daerah yang paling banyak mengadu kepada Ombudsman. "Secara berurutan DKI Jakarta (433), Jawa Timur (413), Jawa Barat (342), Sulawesi Utara (312), dan Jawa Tengah (269)," kata Budi, dalam acara Laporan Akhir Tahun Pengaduan Masyarakat 2014, Rabu, 17 Desember 2014.

Antusiasme Siswa SMA Al-Izhar Mengunjungi Ombudsman

on . Posted in Berita

JAKARTA – Untuk lebih mengenal pentingnya pelayanan publik bagi masyarakat, siswa Kelas XI IPS SMA Al-Izhar Pondok Labu Jakarta Selatan mengunjungi Ombudsman RI (15/12). Sekitar 60-an siswa hadir beserta beberapa guru pendamping ini diterima oleh Ombudsman Bidang Pencegahan M. Khoirul Anwar, Kepala Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan Budiono Widagdo, Kepala Bagian Hukum dan Humas Marsetiono, Kepala Sub Bagian Humas Fatma Puspitasari dan insan Ombudsman lainnya.

Ombudsman M. Khoirul Anwar menyambut gembira atas kedatangan siswa-siswi SMA Al-Izhar. “Kedatangan teman-teman semua menjadi perkenalan awal terhadap Ombudsman, sehingga mengenal pelayanan publik sejak dini. Dan nantinya, ketika teman-teman berurusan dengan penyelenggara publik, teman-teman sudah tahu hak dan kewajibannya” Tegasnya.

Dalam paparannya, M.Khoirul Anwar menjelaskan sejarah berdirinya Ombudsman, tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman, serta jenis-jenis maladministrasi.

Setelah mendengarkan paparan mengenai Ombudsman tersebut, siswa-siswi SMA Al-Izhar diajak melakukan simulasi pengaduan pelayanan publik. Seluruh siswa dibagi menjadi enam kelompok dimana masing-masing kelompok diberi contoh kasus pelayanan publik yang berbeda-beda. Dengan didampingi oleh asisten Ombudsman tiap kelompok mendapat penjelasan bagaimana melakukan pengaduan hingga tahap penyelesaian laporan. Fauzan, salah seorang guru pendamping, menyampaikan, model pembelajaran interaktif seperti ini dibutuhkan siswa. Sehingga para siswa tidak bosan dan diharapkan lebih memahami bagaimana pelayanan publik yang baik itu.(Humas Ombudsman)

 

Artikel Ombudsman