logo12

Tags: berita, ombudsman,

ANRI Sosialisasikan Instrumen Arsip Di Kantor Ombudsman RI

on . Posted in Berita

JAKARTA- Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan sosialisasi tentang instrumen Arsip di Ruang Ajudikasi Kantor Ombudsman RI Selasa (2/8). Sosialisasi ini bertujuan untuk terwujudnya penatausahaan arsip yang baik di Ombudsman RI.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty dalam sambutannya mengatakan arsip merupakan salah satu bagian penting dalam berorganisasi. “Kalau dari sisi Ombudsman, kinerja kita dinilai dari banyaknya laporan yang masuk. Sehingga manajemen arsip yang baik sangat dibutuhkan,” ujar Lely.

Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Pelayanan Produk Halal

on . Posted in Berita

JAKARTA- Dalam investigasi yang dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia, Ombudsman RI menemukan sejumlah potensi maladministrasi dalam pelayanan produk halal. Di antaranya ditemukan kurangnya peranan instansi terkait dalam hal pengawasan produk halal.

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy mengatakan kurangnya peranan instansi terkait seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah berakibat pada terkonsumsinya produk tidak halal oleh konsumen muslim. “Karena tidak ada petunjuk yang jelas apakah produk tersebut halal atau tidak,”ujarnya dalam acara focus group discussion (FGD) tentang “Perlindungan Hukum Dalam Jaminan Produk Halal”di Kantor Ombudsman RI, Jumat (29/7).

10 Temuan Ombudsman pada Layanan Bus Transjakarta

on . Posted in Berita

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menemukan masih banyak fasilitas yang kurang dari pelayanan transportasi massal Transjakarta. Temuan itu disampaikan Ombudsman kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di kantor Ombudsman, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Juli 2016.

Ada sepuluh temuan yang disampaikan Ombudsman kepada Djarot. Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih mencontohkan salah satu yang kurang dari pelayanan Transjakarta adalah tidak adanya toilet di setiap halte. Terutama halte sentral yang sering terdapat penumpukan penumpang. Temuan fasilitas lain di halte yang kurang layak, yakni tidak berfungsinya monitor rute bus dan kurangnya fasilitas khusus bagi warga penyandang disabilitas.

Ini Rekomendasi Ombudsman ke Pemprov DKI Terkait Masalah Pelayanan Publik

on . Posted in Berita

Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (RI), menemukan sejumlah potensi penyimpangan pelayanan publik, yang menjurus maladministrasi pada enam fokus pelayanan di DKI Jakarta. Pimpinan Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan, ada enam sektor yang disoroti terkait temuan masalah pelayanan di Jakarta. Temuan itu langsung disampaikan Alamsyah ke Wagub DKI Djarot Syaeful Hidayat.

Keenam fokus itu adalah Pelayanan Transportasi (Transjakarta), Kesesuaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah di kawasan Kemang, Penyelenggaraan Car Free Day, Reklamasi Pantai Jakarta Utara di Kampung Luar Batang, Pengujian KIR di Dishub DKI Jakarta, dan Pembangunan Gedung SMPN 164.

Berinovasi, Lurah Luncurkan Layanan Publik Berbasis Online

on . Posted in Berita

POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com - Untuk mempermudah warga mengurus segala urusan administrasi di kantor kelurahan setempat, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar meluncurkan aplikasi layanan publik berbasis online yang pertama di Sulawesi Barat, Rabu (20/7/2016).

Aplikasi yang diberi nama Sipamanda atau sistem pelayanan mandiri dan akuntabel ini diluncurkan dan diuji coba pertama kali di Kelurahan Lantora.

Sofian Raga Sambut Positif Jika Ombudsman Bangun Gedung Perwakilan

on . Posted in Berita

Merdeka Tarakan (Microsite) - Pemerintah kota menyambut positif terkait rencana pembangunan gedung Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang akan berlokasi di Tarakan.

"Ombudsman adalah salah satu lembaga yang melakukan penilaian dan pengawasan terhadap pelayanan publik, semua daerah harus ada termasuk di Kaltara," kata Wali Kota Tarakan Sofian Raga.

Komisioner Ombudsman Sebut Kemacetan di Brebes karena Tak Perhitungkan Lonjakan Jumlah Kendaraan

on . Posted in Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan kemacetan parah di jalur tol Brebes Timur disebabkan tak adanya antisipasi peningkatan volume kendaraan.

"Sudah tiga bulan lalu diadakan rapat-rapat yang bersifat antisipasi. Tetapi kok ternyata Masih seperti ini. Berarti ada faktor yang belum terhitung, belum diantisipasi. Faktor itu adalah peningkatan volume kendaraan," kata Adrianus di NTMC Polri, Jakarta, Jumat (8/7/2016).

Komisioner Ombudsman Sarankan DPR Bikin Dasar Hukum Ganti Rugi Kemacetan

on . Posted in Berita

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala menyarankan DPR untuk membuat dasar hukum yang mengatur ganti rugi pemerintah kepada masyarakat yang jadi korban kemacetan jalan.

Hal itu disampaikannya dalam menanggapi permintaan anggota DPR yang meminta pemerintah mengganti kerugian pengguna jalan.

Sebanyak 17 pemudik dikabarkan meninggal selama arus mudik Lebaran, sejak 29 Juni hingga 5 Juli 2016 di wilayah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Artikel Ombudsman